JAKARTA - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, mengkritik rencana pemerintah untuk membangun enam ruas jalan tol di Jakarta serta keberadaan halte di atas jalan layang tersebut. Ia menilai persoalan utama kemacetan di Jakarta bukan pada kurangnya rasio jalan, melainkan tidak memadainya fasilitas transportasi umum.

"Untuk mengurai kemacetan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya perlu membenahi transportasi umum. Terlepas mengenai rencana penerapan halte di atas jalan layang, itu tidak bisa diterima akal sehat. Percuma, siapa kira-kira yang mau naik diatas jalan layang. Keberadaan halte itu nanti tidak akan berfungsi optimal karena letaknya yang sulit dan tidak strategis," ujar Azas Tigor Nainggolan saat dihubungi melalui telepon pada Jumat, (11/1).

Pembangunan ruas jalan tol itu dianggapnya hanya akan memanjakan pemilik kendaraan pribadi. Meski nantinya jalan tol layang itu nanti akan mengakomodasi angkutan, namun langkah itu juga tidak efektif dan terkesan hanya untuk meredam protes terhadap kebijakan yang tak pro transportasi umum tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan proyek enam ruas jalan tol. Persetujuan itu diberikan setelah ia menemui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Namun dalam proyek tersebut, ia mengajukan syarat agar jalan tol tersebut bisa dilalui angkutan umum dan memiliki halte angkutan umum.


BACA JUGA: