JAKARTA - Gagasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi dengan menghilangkan BBM bersubsidi dinilai upaya sia-sia. Karena kondisi angkutan Ibu Kota yang masih berantakan.

"Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan cepat massal atau subway saja belum dibangun, monorail mandek, bus-bus butut masih berkeliaran dan feeder bus belum merambah banyak wilayah akan sangat konyol jika usulan pengurangan premium diberlakukan," ujar pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, di Jakarta, Sabtu (29/12).

Agus memprediksi, rencana Gubernur Jokowi menghilangkan premium tidak akan berhasil menekan penggunaan mobil pribadi di Jakarta. Tidak memadainya angkutan umum dinilai menjadi penyebabnya. Walaupun BBM subsidi dibatasi, masyarakat Ja­karta terpaksa akan tetap beraktivitas dengan kendaraan pribadi karena angkutan massal tidak tersedia di Jakarta. "Orang akan tetap beraktivitas. Kebijakan ini tidak akan bisa diterapkan selama angkutan massal yang memadai tidak disediakan di Jakarta," ucap Agus.

Selain itu, lanjutnya, ide ini dinilai tidak akan berhasil karena peratasan Jakarta dengan provinsi lainnya seperti Depok (Jawa Barat), Bekasi (Jawa Barat) serta Tangerang yang tak terlalu jauh. "Masyarakat di Jakarta akan lari mengejar premium ke daerah perbatasan tersebut," kata Agus.





BACA JUGA:
Tags