JAKARTA,GRESNEWS.COM - Rapor kerja Kepolisian tahun 2014 dinilai masih jauh dari harapan. Meskipun ada sedikit kemajuan, namun kinerja Kepolisian RI hingga saat ini belum memuaskan. Ada tiga hal yang megindikasikan masih buruknya kerja Kepolisian. Pertama, masih banyaknya rekayasa kasus. Kedua banyaknya kekerasan yang dilakukan oknum Polisi. Ketiga masih tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian.

"Jika dirapor, saya katakan lulus dengan tidak memuaskan," kata  M Nasser dari Komisi Kepolisian Nasional kepada Gresnews.com, Sabtu (3/1).

Nasser mengatakan masyarakat masih mengeluhkan buruknya pelayanan Polri dan maraknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum korps Bhayangkara ini. Keluhan itu terjadi karena kerap kali polisi mengambil keputusan secara sepihak saat melayani masyarakat.

Selama tahun 2014, Kompolnas telah menerima 1.036 surat pengaduan dari masyarakat. Dari 1.036 surat pengaduan yang diterima Kompolnas, sebanyak 785 surat atau 75% berisi pengaduan atas pelayanan yang buruk. Posisi kedua, keluhan atas penyalahgunaan wewenang tercatat sebanyak 221 surat atau 21%. Selanjutnya, surat pengaduan diskriminasi ada 27 surat atau 2,8% dan tiga surat pengaduan dugaan korupsi.

"Mayoritas warga mengeluhkan pelayanan satuan Reserse sebanyak 949 surat, sementara hanya empat surat yang berisi pengaduan pelayanan Samapta dan sembilan surat pengaduan Lantas (Lalu Lintas)," kata Nasser.

Tak jauh beda dengan catatan Kompolnas, IPW juga menyampaikan catatan kerja Kepolisian yang masih dari harapan publik. Krisis keamanan dan krisis kepercayaan kepada Kepolisian masih terjadi di sepanjang 2014. Keluhan terhadap sikap, prilaku dan kinerja aparat kepolisian masih menjadi persoalan klasik yang tak kunjung bisa diatasi Polri.

Menurut Ketua Presedium IPW Neta S Pane, walau Kepolisian sudah memperoleh renumerasi, upaya membenahi sikap, prilaku dan kinerja anggotanya, terutama jajaran bawah, masih saja belum maksimal. Perubahan mind set di jajaran atas belum maksimal. Jajaran elit Kepolisian cenderung larut dengan pencitraan. Akibatnya, keinginan Polri untuk mendapat kepercayaan masyarakat tidak pernah terwujud. "Masyarakat masih menilai polisi sulit untuk bisa dipercaya," jelas Neta.

Sebenarnya, Kepolisian cukup berhasil mengamankan Pemilu dan Pilpres 2014, dimana momentum ini sangat rawan, mengingat akan munculnya presiden baru. Polisi juga berhasil menekan aksi terorisme. Padahal di akhir 2012, Poso dan Solo sempat "bergolak".

Namun, angka kriminalitas, terutama bersenjata api cukup tinggi. Hal ini menunjukkan peredaran senjata api ilegal di Indonesia pada 2014 masih tinggi. Konflik sosial di masyarakat eskalasinya juga meningkat. Perang antar kampung seperti tidak terkendali, termasuk di Jakarta.

Begitu pula konflik TNI-Polri di 2014 ada tujuh kali yang menyebabkan dua tewas dan 10 luka. Sementara di 2013 hanya ada empat konflik TNI-Polri. Namun konflik di kawasan tambang dan perkebunan terlihat
menurun di 2014.

Sementara Kapolri Jendral Sutarman mengklaim sebaliknya. Menurutnya Lembaga Kepolisian menorehkan sejumlah prestasi yang patut diapresiasi. Di antaranya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada tahun 2014 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, pemeliharaan Kantibmas (Harkantibmas) berhasil menanggulangi berbagai konflik terjadi di Indonesia, termasuk pada masa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.

Kata Sutarman, tahapan Pemilu penuh kerawanan, lembaga survei terpecah, media terpecah, massa dan pendukung terpecah. Masing-masing mengklaim kemenangan sehingga menjadi kerawanan tersendiri.

"Polri dapat mengelolanya dengan baik serta mampu mengawal dan mengamankan  sehingga Pemilu berlangsung aman, tertib, berkualitas dan demokratis," papar Kapolri Jenderal Sutarman dalam laporan akhir tahun di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12).

Sutarman menuturkan, tindak pidana Pileg mengalami penurunan dengan jumlah 362 kasus, dibanding Pemilu 2009 sebanyak 682 kasus. Sedangkan untuk tindak pidana Pilpres 2014 sebanyak 21 kasus, turun 58,8 persen dibanding Pilpres 2009 sebanyak 51 kasus.

"Sejarah mencatat keberhasilan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bahkan dunia belajar berdemokrasi dari Indonesia," kata Kapolri.

BACA JUGA:
Tags