Jakarta - Pembangunan rumah susun (rusun) oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini membuat kebutuhan masyarakat akan perumahan tidak kunjung juga bisa dipenuhi. Sementara berbagai proyek pembangunan rusun yang telah dilakukan pun tidak bisa didayagunakan maupun dimanfaatkan penggunanannya secara maksimal.

“Pembangunan rumah susun banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak warga masyarakat yang membutuhkan perumahan sampai saat ini belum bisa dipenuhi kebutuhannya, sementara banyak proyek rumah susun yang sampai saat ini belum dimanfaatkan sama sekali dan kosong,” kata Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/8).

Mulyadi mencontohkan, rusun nelayan di Marunda yang dibangun bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebanyak 11 tower yang sampai saat ini tidak juga dihuni dan kosong semuanya. “Ini kan sayang sekali ditengah keterbatasan anggaran pemerintah dan kebutuhan masyarakat akan perumahan masih ada rumah susun yang tidak dihuni,” ujar Mulyadi.

Selain itu, lanjut Mulyadi, rusun yang telah terbangun pun rata-rata tidak terpelihara dengan baik. Pemerintah pusat maupun daerah hanya membangun saja tanpa memikirkan pemeliharaan maupun perawatan yang tetap membutuhkan biaya.

“Kemenpera hanya membangun saja kemudian menyerahkan rusun kepada pemda. Sementara Pemda tidak memiliki dana operasioanal pemeliharaan yang memadai. Makanya jangan heran banyak rumah susun usia 5 tahun sudah banyak yang rusak dan tidak terpelihara. Biaya pemeliharaan itu tinggi, apalagi perawatannya seperti perawatan struktur kerusakan,” papar Mulyadi.

BACA JUGA:
Tags