Pemilihan Presiden Indonesia akan berlangsung tahun depan. Suhu politik memanas. Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto diprediksi bakal bertarung lagi. 

Video ini menguak secara jelas amunisi dan strategi dua poros untuk saling menaklukan. Selain itu, dibedah pula kekuatan pendanaan politik dari dua negara raksasa di dunia.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Beberapa tokoh nasional diramalkan bakal tampil sebagai penantang Joko Widodo selaku petahana dalam gelaran Pemilihan Presiden 2019. Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Hendri Satrio mengatakan, tokoh-tokoh tersebut di antaranya adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau lebih populer dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) dan Anies Baswedan.

Selain itu, nama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Rizal Ramli juga disebut. "Nama-nama seperti Samad, Gatot, Rizal Ramli, Tuan Guru Bajang, Tito Carnavian, Anies dan nama-nama tokoh lainnya kami prediksi memiliki peluang untuk meramaikan persaingan 2019 selain nama Jokowi dan Prabowo. Nama-nama ini sering muncul saat diskusi kelompok terfokus dan survei," kata Hensat--panggilan akrab Hendri Satrio-- di acara Ngopi Bareng dari Sebrang Istana di Jakarta, Rabu (3/12).

Acara Ngopi Bareng dari Sebrang Istana edisi pertama 2018 ini juga dihadiri oleh Adhi Masardi, Ketua Gerakan Indonesia Bersih, Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhamaddiyah, Enny Sri Hartati, Direktur Indef, Haji Datuk Sweida, Ketua Perkumpulan Profesional Indonesia/Presiden Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia, Lukmanul Khakim, DPP PKB, Mardani Ali Sera, DPP PKS, Titi Anggraini, Direktur Perludem.

Hensat menambahkan bahwa pada 2019 fokusnya memang masih pada Jokowi dan Prabowo, tapi besar kemungkinan Prabowo akan mengambil peran berbeda."Posisi Jokowi saat ini memang masih terlalu kuat bagi penantangnya, makanya saya menggunakan istilah meramaikan 2019. Prabowo kemungkinan akan memainkan berbeda, mungkin sebagai king maker ya, beliau kan tercatat lebih sukses jadi king maker, Jokowj adalah buktinya," jelas Hensat.

Selanjutnya Hensat mengatakan, nama-nama yang disebutkan tadi bisa saja menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, terutama untuk posisi yang akan ditinggalkan Jusuf Kalla lantaran menurut undang-undang sudah tidak bisa mencalonkan lagi. "Posisi cawapres Jokowi lebih ramai diperebutkan dibandingkan capres penantang atau cawapres penantang. Mungkin karena jadi Cawapres Jokowi jalannya lebih menurun menuju kemenangan bila dibandingkan posisi menantang,"  tambah Hensat.

Dijelaskan Hensat, nama Abraham Samad sempat ramai diperbincangkan sebagai kandidat kuat pendamping Jokowi sebelum memutuskan Jusuf Kalla. Namanya kembali diperbincangkan sebagai calon pengganti Jusuf Kalla bila Jokowi mencari pendamping dengan kriteria ahli hukum dan pejuang anti korupsi.

Nama Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur NTB dianggap berpeluang maju ke level nasional sebagai representasi Islam.

Hanya saja belum tentu Partai Demokrat mendorong TGB lantaran saat ini Demokrat sibuk mendorong AHY. Rizal Ramli adalah nama lain untuk calon Jokowi. Sang Rajawali Ngepret ini dianggap kandidat mumpuni untuk urusan ekonomi.

Tito Karnavian yang dekat dengan Jokowi pun masuk radar. Berbeda dengan tiga nama tadi, nama Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan justru dianggap sebagai calon penantang kuat Jokowi di 2019. Nama-nama lain yang beredar pun tetap berpeluang menjadi pendamping Jokowi atau memang siap menjadi penantang Jokowi. "Hanya saja keputusan siapa pendamping Jokowi ya ada pada Jokowi," ujar Hensat.

Kondisi ini memang berbeda dengan 2014 saat Jokowi harus mengikuti saran partai pengusungnya untuk urusan cawapres. "Saat ini dengan elektabilitas menjulang Jokowi bisa memilih wakilnya sendiri," pungkasnya. (mag)

Poltracking Indonesia melakukan survei nasional evaluasi pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla meneropong peta elektoral 2019. Elektabilitas kandidat Capres 2019 Joko Widodo selaku petahana memperoleh 53,2% dan Prabowo mendapatkan 33,0%.

"Jika head to head antara dua kandidat terkuat maka elektabilitas Jokowi," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam pemaparan survei di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (26/11).

Hanta menilai Pilres 2019 hanya ada dua kandidat karena Jokowi dan Prabowo memperoleh angka yang cukup tinggi. Selain itu, Jokowi pasti akan diajukan kembali pada Pilpres 2019.

Gerindra akan sekuat tenaga membentuk poros pengusung Prabowo karena Prabowo turut memberikan insetif elektoral tinggi terhadap Gerindra.

Hanta mengatakan jika responden diberikan pertanyaan spontan siapa presiden yang akan dipilih Pilpres 2019. Maka Jokowi memperoleh 41,5% dan Prabowo mendapatkan 18,2%.

Poltracking juga mensurvei elektabilitas 30 nama kandidat yang terdiri dari Jokowi hingga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Jokowi mendapatkan angka 47,9%, Prabowo 24,6%, Gatot Nurmantyo 2,2%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,1% dan Anies Baswedan 1,6%.

"Jika 20 nama kandidat Jokowi 48,6% dan Prabowo 25,1%. Kalau 10 nama kandidat Jokowi kembali tertinggi 50,5% dan Probowo 26,4% serta jika 5 nama kandidat Jokowi 51,8%, Prabowo 27,0%, Agus Harimurti 3,6%, Gatot Nurmantyo 3,2% dan Anies Baswedan 2,8%," ucap Hanta.

Survei ini dilakukan mulai 8-15 November 2017. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random dengan 2.400 responden minimal usia 17 tahun atau sudah menikah dengan margin eror +/- 2 % pada tingkat kepercayaan 95%.

Respoden diwawancara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewancara yang telah dilatih. Setiap pewancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap desa/kelurahan. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin mendapat dukungan untuk maju sebagai cawapres dalam ajang Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Deklarasi dukungan kepada Cak Imin itu datang dari lembaga yang menamakan diri "Marhaenis Hijau Ngahiji". Deklarasi tersebut dilakukan di Gedung Sancang, Jalan Lodaya, Kota Bandung, Minggu (19/11).

Koordinator Marhaenis Hijau Ngahiji Acil Sopandi mengatakan Indonesia butuh sosok pemimpin yang bisa menyeimbangkan dua kekuatan utama yang menjadi landasan berdiri tegaknya NKRI. Dua kekuatan yang dimaksud, lanjut dia, adalah kaum Marhaen atau yang dikenal dengan istilah Nasionalis dan kaum Santri atau kaum religius. "Keyakinan kami didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa pondasi terkuat bangsa yang kita cintai ini adalah kedua elemen tersebut," ujarnya.

Terlebih lanjutnya sejarah juga mencatat bahwa Kaum Marhaen dan Santri merupakan dua elemen yang selalu menjadi suaka politik bagi keberagaman Indonesia. "Dengan tekad bulat, kami Marhaenis Hijau Ngahiji menyatakan mendukung dan siap menjadikan Cak Imin untuk menjadi Wapres pada perhelatan demokrasi 5 tahunan di Pilpres 2019," tandasnya.

Selain mendeklarasikan dukungan, di lokasi yang sama juga dideklarasikan relawan untuk pemenangan Cak Imin yaitu ´Sahabat Muda Cak Imin Jawa Barat´ Pilpres 2019. Relawan ini diklaim sudah ada di 27 kabupaten dan kota.

Ketua Sahabat Muda Cak Imin Jawa Barat, Ahmad Riyadi menjelaskan, relawan ini terdiri dari anak muda berusia 20 sampai 30 tahun berlatar belakang profesi Mahasiswa, anggota Organisasi Kepemudaan (OKP), Santri dan pekerja.

"Landasan yang kami ambil untuk mendukung Cak Imin ini, berangkat dari kesadaran pemuda. Kami rasa sejauh ini pemuda kurang mengambil peran di setiap momentum - momentum yang kami anggap itu penting, terutama di Pilpres 2019," ujar Riyadi.

Menanggapi dukungan yang datang kepada dirinya, Cak Imin menyatakan dorongan dari masyarakat agar dia maju pada Pilpres mendatang menjadi motivasi baginya untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Menurutnya ia akan terus memantau perkembangan soal dukungan terhadap dirinya itu. Untuk saat ini, lanjutnya, dirinya belum bisa memastikan untuk maju atau tidaknya sebagai cawapres nanti.

Lebih lanjut Cak Imin mengatakan keputusannya untuk maju atau tidaknya menjadi cawapres itu bergantung pada musyawarah para kiai. "Kita pantau terus. Dan keputusannya bergantung pada musyawarah para kiai, selain itu bergantung juga pada istikharah nanti," pungkasnya. (dtc/mag)

Berdasarkan Survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) nilai elektabilitas Joko Widodo masih tinggi menjadi calon presiden tahun 2019 mendatang. Elektabilitas Jokowi berada dinilai 33 persen.

Pengamat politik Djayadi Hanan mengatakan, Jokowi bisa menang bila mempertahankan citra dan kinerja sampai tahun depan. Apalagi, bisa meraih tingkat kepuasan kerja mencapai diatas 70 persen.

"Syaratnya kalau kinerja tingkat kepuasan sangat tinggi di atas 70 persen, kemudian keadaan ekonomi sangat baik, lalu evaluasi masyarakat terhadap program-program dan kebijakan pemerintah sangat baik gitu. kalau syarat-syarat terpenuhi maka akan jadi kandidat yang populer dan mungkin juga dominan," kata Djayadi di Gedung PSI, Jalan Wahid Hasyim, Sabtu (4/11).

Dyajadi mengakui, Jokowi masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kepuasan kinerja dan pertumbuhan ekonomi yang masih di sekitar 5 persen. Paling tidak bisa meraih 7 persen. Hal ini bisa menurunkan elektabilitas Jokowi Sendiri.

Sedangkan untuk Prabowo Subianto , kata Djayadi, masih butuh panggung menyalip elektabilitas Jokowi. Prabowo hanya mendapat nilai 25 persen lebih rendah dari nilai Jokowi.

Menurutnya elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibandingkan Prabowo wajar karena yang dilawan petahana yang sering tampil di media. Prabowo panggungnya kurang, kemarin punya panggung di Pilkada DKI tapi setelah itu jarang.

Prabowo, kata Djayadi harus bisa mencari panggung positif ke masyarakat. Itu bisa meningkatkan elektabilitasnya. (dtc/mfb)

Rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN mengusulkan Zulkifli Hasan menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2019. Zulkifli dinilai kader-kader internal sebagai sosok yang mumpuni.

Salah satu hasil rekomendasi mendorong sang Ketum maju dalam pilpres.

Zulkifli mengapresiasi rekomendasi kader PAN seluruh Indonesia. Namun ia belum mau mengambil sikap terkait usulan maju di Pilpres 2019. Ia meminta seluruh kader partai fokus bekerja saat ini.

"Saya apresiasi adanya dorongan itu. Tadi saya tidak mau membicarakan itu sekarang, lebih baik sekarang kerja saja dulu," kata Zulkifli kepada wartawan saat hari terakhir Rakernas PAN di Bandung, Rabu (23/8).

Saat ini ia mengaku PAN masih fokus mendukung pemerintahan Jokowi-JK sampai masa jabatannya berakhir. "Prioritas saya melayani rakyat itu bisa bekerja, punya daya beli. Kalau ditanya bolak-balik, kami konsisten dukung Jokowi-JK. Pembangunan jalan, infrastruktur, kalau sukses ini baru 2017. Kalau 2018 baru kita bicarakan (pilpres)," ujar Zulkifli.

Untuk maju ke pilpres, kata Zulkifli, ia masih harus melalui mekanisme yang berlaku di partai. Ia tidak mau terus membahas pilpres untuk saat ini.

"Ya partai pasti ingin kadernya apakah (maju) bupati, gubernur, dan presiden. Itu sekali lagi nanti akan dibawa ke sidang-sidang komisi. PAN begitu, kebebasan berpendapat. Makanya nanti ada kesimpulan. Kalau kita ngomongin pilpres sekarang, rakyat marah," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut rekomendasi Rakernas PAN ini tentunya akan menjadi pertimbangan partai. Salah satunya dorongan Zulkifli maju dalam bursa capres 2019.

"Kita tidak bisa menghentikan arus dan kehendak dari kader itu dinyatakan di dalam forum terbuka secara aklamasi kita tampung," kata Eddy di lokasi yang sama.

Selain mendorong Zulkifli maju di pilpres, rakernas tersebut total menghasilkan sembilan rekomendasi lainnya. Beberapa di antaranya PAN mendesak pemerintah melakukan reformasi agraria yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, PAN mendesak pemerintah menerapkan secara konsisten keseimbangan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, serta PAN mendesak penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan secara adil. (dtc/mfb)

Kendali pemilihan presiden masih dua tahun lagi, lima partai sudah menyatakan dukungan pada Presiden Joko Widodo. Yaitu dari Golkar, NasDem, PPP, Hanura, dan Perindo. Perlu ada pesaing Jokowi, calon alternatif yang memiliki ide dan terobosan baru hingga menarik masyarakat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai saat ini hanya sosok Jokowi yang paling dominan di antara semua calon yang akan diusung. "Saya tidak mau vulgar mengatakannya tapi afiliasi politik itu dalam politik berubah adalah hak parpol untuk mengambil sikap untuk menentukan di mana mereka berdiri. Sepertinya sejak awal Pak Jokowi diantara semua calon yang menonjol dan paling dominan," ujar Fahri di Kediaman Idrus Marham, Jakarta, Minggu (6/8).

Sebab itu, Fahri menilai wajar jika Perindo juga mengikut langkah partai politik lain yang mendukung Jokowi sebagai Capres 2019. Menurut Fahri, partai politik lain harus mempersiapkan calon alternatif untuk menjadi pesaing Jokowi.

"Bisa enggak jadi pesaing Pak Jokowi ya. Bawa ide baru apa, Pak Jokowi sudah kelihatan bangun sana bangun sini, sekarang mau datang apa idenya," ujarnya.

"Kalau tidak kuat ya mendingan Pak Jokowi, kecuali yang baru datang dengan ide yang kontras, yang nampak begitu. Kalau tidak bisa tak terbendung, kalau apa lawannya itu tidak kelihatan yang memadai itu yang membuat parpol mendukung Pak Jokowi. Pertanyaannya alternatifnya bawa ide apa, perbedaan apa, itu yang ingin peruncing gitu lho supaya rakyat punya pilihan yang memadai jangan kemudian rakyat tidak mempunyai pilihan karena elit tidak berdebat," lanjut Fahri.

Gerindra mengisyaratkan Prabowo maju sebagai Capres 2019. Menurut Fahri, saat ini Prabowo tak boleh terdiam dan harus mengkritik pemerintah Jokowi-JK. Sehingga masyarakat mengetahui ada calon lain yang sebagai lawan Jokowi di Pilpres.

"Ya itu Pak Prabowo harus lebih tajam, dan harus sering tajam. Biar publik bisa lihat bedanya, sebab kalau Pak Prabowo banyak diam publik akan melihat sama saja. Ini Pak Probowo harus lebih kritik konstruksi pemikiran harus dibangun," ucap Fahri. (dtc/mfb)

Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengkritik Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang menyatakan dukungan kepada Joko Widodo untuk Pilpres 2019. Cak Imin menyebut dukungan kepada Jokowi sebagai manuver politik.

"Partai Perindo mendukung presiden (Joko Widodo), pilpres (itu) masih lama dua tahun lagi. Jangan memanuverkan capres hari ini," kata Cak Imin di Kampung Sutam, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/8).

Manuver yang dilakukan Perindo menurut Cak Imin mengganggu kinerja presiden. Dia menduga ada kepentingan politik di balik dukungan partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu.

"Ini mengganggu kinerja dan keseriusan kerja, nanti jadi terganggu, tidak objektif melihat masalah. Ada political interest di dalamnya," tuturnya.

"Kasihan presiden konsentrasi kerjanya terganggu, rakyat juga sama. Pilpres masih lama," pungkasnya.

Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq sebelumnya mengatakan partainya akan memberikan dukungan kepada Jokowi untuk pencapresan 2019. Dukungan ke Jokowi akan diresmikan pada Rapimnas Perindo yang kemungkinan digelar akhir tahun 2017.

"Ketua Umum memberikan pesan kepada publik bahwa Partai Perindo sedang mempertimbangkan untuk pencapresan dan dukungan ke Pak Jokowi," kata Ahmad Rofiq, kepada wartawan, Rabu (2/8). (dtc/mfb)