Rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN mengusulkan Zulkifli Hasan menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2019. Zulkifli dinilai kader-kader internal sebagai sosok yang mumpuni.

Salah satu hasil rekomendasi mendorong sang Ketum maju dalam pilpres.

Zulkifli mengapresiasi rekomendasi kader PAN seluruh Indonesia. Namun ia belum mau mengambil sikap terkait usulan maju di Pilpres 2019. Ia meminta seluruh kader partai fokus bekerja saat ini.

"Saya apresiasi adanya dorongan itu. Tadi saya tidak mau membicarakan itu sekarang, lebih baik sekarang kerja saja dulu," kata Zulkifli kepada wartawan saat hari terakhir Rakernas PAN di Bandung, Rabu (23/8).

Saat ini ia mengaku PAN masih fokus mendukung pemerintahan Jokowi-JK sampai masa jabatannya berakhir. "Prioritas saya melayani rakyat itu bisa bekerja, punya daya beli. Kalau ditanya bolak-balik, kami konsisten dukung Jokowi-JK. Pembangunan jalan, infrastruktur, kalau sukses ini baru 2017. Kalau 2018 baru kita bicarakan (pilpres)," ujar Zulkifli.

Untuk maju ke pilpres, kata Zulkifli, ia masih harus melalui mekanisme yang berlaku di partai. Ia tidak mau terus membahas pilpres untuk saat ini.

"Ya partai pasti ingin kadernya apakah (maju) bupati, gubernur, dan presiden. Itu sekali lagi nanti akan dibawa ke sidang-sidang komisi. PAN begitu, kebebasan berpendapat. Makanya nanti ada kesimpulan. Kalau kita ngomongin pilpres sekarang, rakyat marah," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut rekomendasi Rakernas PAN ini tentunya akan menjadi pertimbangan partai. Salah satunya dorongan Zulkifli maju dalam bursa capres 2019.

"Kita tidak bisa menghentikan arus dan kehendak dari kader itu dinyatakan di dalam forum terbuka secara aklamasi kita tampung," kata Eddy di lokasi yang sama.

Selain mendorong Zulkifli maju di pilpres, rakernas tersebut total menghasilkan sembilan rekomendasi lainnya. Beberapa di antaranya PAN mendesak pemerintah melakukan reformasi agraria yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, PAN mendesak pemerintah menerapkan secara konsisten keseimbangan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, serta PAN mendesak penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan secara adil. (dtc/mfb)

BACA JUGA:
Tags