Aziz juga menyebut hal terakhir yang membuat DPR beda jalan dengan KY tak lain karena di dalam prosesi fit and proper test, DPR menemukan ada calon hakim yang menyalahi mekanisme. Salah satunya, calon tersebut bersikap tidak serius dan menganggap mekanisme atau pertanyaan yang disampaikan DPR sebagai senda gurau.
Sengkarut soal perbedaan metode seleksi dalam menyeleksi calon hakim agung (CHA) antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Komisi Yudisial (KY) ternyata menimbulkan masalah yang cukup serius.
Wacana meminta tambahan kewenangan yang bersifat eksekutorial terus disuarakan Komisi Yudisial (KY). Wacana itu terus menguat seiring banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh hakim.
Formasi KY hingga hari ini masih belum sepenuhnya ditentukan secara definitive. Posisi Ketua KY hari ini yang diduduki oleh Maradaman Harahap pun masih bersifat sementara.
Pelantikan lima anggota Komisioner KY menyisakan persoalan terkait legal standing kedudukan mereka, sebab keabsahan pelantikan kelimanya masih menyisakan persoalan.
Dengan demikian, kekurangan dua orang komisioner KY itu dinilai akan mempengaruhi kinerja lembaga negara yang khusus bertugas dalam mengawasi pelaksanaan kode etik hakim di pengadilan itu. KY pun dinilai berada dalam kondisi sekarat dan terancam runtuh.
Komisi Yudisial menuding keputusan Mahkamah Kontitusi yang mengabulkan uji materi sejumlah hakim agung untuk menghapus kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim dinilai janggal.
Untuk kesekian kalinya, Mahkamah Agung menampik rekomendasi dari Komisi Yudisial. Kendati menurut komisioner KY ada aturan ketika MA dan KY memiliki perbedaan pendapat soal dugaan pelanggaran kode etik hakim, lewat pemeriksaan bersama toh dalam praktiknya ini tidak pernah dilakukan.
Terutama bapak saya melarang jangan menjadi hakim. Saya sudah daftar dan diterima. Lalu tinggal masuk ke pendidikan dan pelatihan kehakiman. Ada juga lowongan kerjaan kepolisian. Saya daftar di kepolisian Semarang karena mereka mebutuhkan tenaga S1 di bidang pidana. Saya lolos tapi begitu saya minta izin sama Bapak tidak boleh juga. Karena ada semacam traumatik.
Presiden Joko Widodo kembali merasa perlu untuk mengingatkan jajarannya di bidang penegakan hukum untuk tidak saling sikut antar lembaga. Peringatan Jokowi itu terkait ditetapkannya dua komisioner Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahuri oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
Ia menjelaskan KY memiliki kewenangan memeriksa hakim atas dugaan pelanggaran etik. Maka sebenarnya sebagai pribadi, komisioner KY tidak boleh menggunakan dirinya secara pribadi untuk mengomentari pihak yang diperiksanya.
Kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam memberikan sanksi terhadap dugaan pelanggaran kode etik hakim nampaknya tak ‘seseram’ yang digambarkan Undang-Undang KY. Sebab dari seluruh pengawasan etik yang dilakukan KY, output pengawasannya hanya berupa rekomendasi yang tidak wajib dilaksanakan Mahkamah Agung (MA).
Terungkapnya kembali kasus penyuapan terhadap hakim. Seperti kasus tertangkapnya Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan dua hakimnya mengungkit peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Termasuk kewenangannya untuk melakukan penyadapan kepada yang selama ini tidak bisa dilaksanakan.
