-
Tumpang Tindih Pengawasan Hakim
Jum'at, 26/06/2015 19:00 WIBContoh terbaru tumpang tindihnya kewenangan pengawasan kewenangan hakim tersebut terjadi pada kasus yang dialami hakim Pengadilan Negeri Kalianda Lampung (PN Kalianda) Muhammad Hibrian.
Seleksi Hakim Tersendat Komisi Yudisial Digugat
Jum'at, 19/06/2015 17:05 WIBSecara ideal rekrutmen hakim memang harus dilaksanakan tiap tahun. Proporsi hakim yang direkrut tiap tahun misalnya 150 hakim untuk pengadilan umum, 150 hakim untuk pengadilan agama, dan 50 untuk pengadilan tata usaha negara. Sehingga terdapat 350 hakim yang direkrut per tahun.
DPR Dituding Lampaui Kewenangan, Tambahkan Kewenangan KY Menyeleksi Hakim
Senin, 15/06/2015 23:00 WIBDewan Perwakilan Rakyat (DPR) dituding telah melampaui kewenangannya, lantaran membuat undang-undang peradilan yang menyimpangi amanat UUD 1945. Khususnya terkait keikutsertaan Komisi Yudisial (KY) dalam menyeleksi hakim pengadilan tingkat pertama.
Kewenangan Komisi Yudisial Menyeleksi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Perlu Dipertegas
Senin, 15/06/2015 15:00 WIBSengketa kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) kembali menjadi polemik. Kali ini sengketa kewenangan itu terkait soal seleksi hakim pengadilan tingkat pertama. Terutama terkait tafsir UUD 1945 soal wewenang lain yang dimiliki KY.
Mengukur Sistem Pergantian Pimpinan Bertahap di KY
Jum'at, 12/06/2015 10:30 WIBPergantian hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, dari total sembilan hakim konstitusi pergantian dilakukan bertahap bisa dua hingga tiga hakim saja. Sementara hakim konstitusi lainnya tetap menjabat tidak diganti.
KY Ikut Seleksi Hakim Tak Ganggu Kemerdekaan Hakim
Selasa, 09/06/2015 00:00 WIBKeterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama dianggap tidak akan mengganggu kemerdekaan hakim. Sebab yang dimaksud dengan jaminan kemerdekaan hakim oleh konstitusi lebih mengacu pada kemerdekaan untuk bebas dari tekanan dan pengaruh. Sehingga dengan kemerdekaan tersebut masyarakat bisa mendapatkan putusan yang tidak berpihak.
KY Diminta Jemput Bola Calon Hakim Agung dari Tokoh Masyarakat dan Akademisi
Senin, 08/06/2015 21:00 WIBAtas dasar ini, menurutnya KY perlu mengubah pendekatan dalam merekrut calon hakim agung . Sehingga tidak hanya membebaskan siapapun mendaftar tapi menjemput bola bagi orang-orang yang dianggap berkualitas dan berpotensi menjadi hakim agung.
Calon Hakim Agung dari Non Hakim Diperlukan Agar Hakim Agung Tak Jadi Mesin Perkara
Senin, 08/06/2015 17:00 WIBHakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan, lolosnya calon hakim agung yang semuanya berasal dari hakim karir perlu dipertanyakan. Sebab menurutnya calon dari non hakim karir akan berkontribusi besar untuk memberikan pandangan baru mengenai penegakan hukum.
MA Dinilai Mau Monopoli Rekrutmen Hakim
Kamis, 04/06/2015 02:00 WIBPada kesempatan itu, dosen Hukum Tata Negara Universitas Al-Azhar Indonesia Achmad Suparji mempertanyakan keinginan MA untuk melakukan monopoli atas faktor men, material, and money dari proses rekrutmen hakim.
Uji Materi Ikahi Soal Kewenangan KY Dianggap Sengketa Kewenangan
Rabu, 03/06/2015 22:00 WIBGayus Lumbuun mempertanyakan legal standing para hakim agung yang bergabung di Ikahi dalam mengajukan uji materi soal kewenangan KY dalam seleksi pengangkatan hakim. Sebab menurut dia, Ikahi seharusnya menggugat norma yang berkaitan dengan tugas kehakiman.
Dianggap Gagal, Calon Incumbent Pimpinan KY tak Layak Menjabat Lagi
Selasa, 02/06/2015 12:00 WIBAnggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Nasir Jamil menilai, sebaiknya pimpinan KY yang sedang menjabat saat ini tidak menjabat lagi sebagai pimpinan KY pada periode mendatang.
Perluasan Wewenang KY Jadi Pengawas Etika Pejabat Negara Terbentur UUD 1945
Minggu, 31/05/2015 14:00 WIBWacana untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial (KY) menjadi Mahkamah Yudisial atau Mahkamah Etik sebagai lembaga yang mengawasi etik pejabat negara masih menjadi perdebatan. Sebab untuk memperluas kewenangan itu, terbentur pada aturan dan harus mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Kontras Keluhkan Aparat Hukum Kerap Abaikan UU Bantuan Hukum
Sabtu, 16/05/2015 05:00 WIBKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengadu ke Komisi Yudisial terkait tidak diadopsinya secara penuh UU No 16 Tahun 2011 oleh para penegak hukum, meski UU tersebut telah diberlakukan sejak dua tahun lalu.
Anggaran KY yang Dibintangi akan Dikonfirmasi ke Kemenkeu
Jum'at, 01/05/2015 02:00 WIBKomisioner KY Imam Anshori Saleh sempat mengeluhkan anggaran yang terblokir itu dan berharap tidak ada pemotongan pula.
Dua Komisioner KY Diperiksa Polisi Atas Laporan Hakim Sarpin
Rabu, 15/04/2015 23:00 WIBDua Komisioner Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Syauri menjalani pemeriksaan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Pemeriksaan ini buntut laporan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi atas tuduhan pencemaran nama baik.