Slideshow itu mencantumkan sebuah nota dinas milik Fahri soal penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama Fahri untuk tahun pajak 2013 sampai 2014. Jaksa KPK menyebut daftar harta Fahri berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada selisih Rp 4 miliar lebih.
Tindakan PKS yang bersikukuh menganggap pemecatan Fahri tak bisa diubah merupakan pembangkangan terhadap prinsip hukum dalam negara hukum seperti Indonesia.
Terkait dikabulkannya gugatan Fahri Hamzah dan menghukum tergugat untuk membayar Rp30 miliar Zainudin juga sempat mempertanyakan. Menurutnya, selama proses persidangan, tidak pernah dikemukakan perincian Rp30 miliar yang menjadi gugatan Fahri Hamzah.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12), mengabulkan gugatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah atas surat pemecatannya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menyatakan tidak sah surat pemecatan Fahri Hamzah," kata hakim Made Sutrisna.
Selain itu, hakim juga memerintahkan agar tergugat, DPP PKS, untuk membayar kerugian materiil yang diajukan Fahri Hamzah senilai Rp30 miliar. Sebelumnya, Fahri mengajukan gugatan materiil senilai Rp500 miliar.
Fahri menggugat secara perdata pimpinan DPP PKS lantaran tak terima dengan surat pemecatan yang dikeluarkan Majelis Tahkim PKS yang memecatnya dari semua jenjang keanggotaan PKS. (Armidis/rm)
Gugatan perdata yang dilayangkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah atas pemecatan dirinya sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki babak akhir. Tanggal 14 Desember 2016, rencananya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan setelah menempuh persidangan sejak April lalu.
Gugatan kami itu, imbuh Mujahid, adalah personal yang melekat dengan jabatannya di Partai PKS. Dengan begitu, dia menilai gugatannya bukan ditujukan kepada personal petinggi PKS melainkan badan hukumnya yakni Partai PKS.
