JAKARTA, GRESNEWS.COM - Deklasari pembentukan Kaukus Penyelamat Partai Demokrar dinilai salah kaprah. Pasalnya, dalam tubuh partai Demokrat sendiri tak ada konflik besar yang patut dikhawatirkan. Seperti konflik Partai Golkar dan PPP yang akan memecah belah.

Sebelumnya para Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat yang sebelumnya dipecat berkumpul dan membentuk kaukus penyelamatan partai Demokrat. Mantan Ketua DPC Surabaya Dadik Risdariyanto mengklaim meski hanya 20 kader, deklarasi hari ini telah didukung oleh 161 Ketua DPC yang telah dipecat.

"Kami ini didukung 161 para Ketua DPC yang telah di Plt-kan, deklarasi akan kita lakukan agar Partai Demokrat tetap bersatu dan jaya," ujarnya di Hotel Atlet Century, Senayan, Kamis (30/4).

Pengamat Politik Komunikasi Emrus Sihombing menilai kongres penyelamat demokrat ini hanya digagas sebagian kader Demokrat.  "Tidak seluruhnya," katanya kepada Gresnews.com, Kamis (30/4).

Secara pribadi Emrus menyatakan tak mengerti tujuan pembentukan kaukus ini sebab dalam tubuh partai Demokrat dianggap tak ada konflik berlebihan. Semua masalah masih dapat terorganisir dengan baik di Partai  Demokrat, berbeda dengan Golkar atau PPP.

"Demokrat tidak berada di ujung tanduk, tak ada masalah luar biasa, jadi apa yang diselamatkan?" tanyanya heran.

Pembentukan kaukus penyelamat malah dikhawatirkan membawa konflik baru di partai Demokrat. Disinyalir para pembentuknya merupakan faksi yang berada dalam kelompok yang kurang diperhitungkan di dalam partai.

Adanya beberapa media yang dianggap memihak SBY yakni grup media Transcop untuk tidak meliput deklarasi pun dianggap janggal. Ini membuktikan kaukus penyelamat tak terbuka untuk publik. Sebab, media merupakan representasi dari publik.

"Kita pertanyakan ada apa di dalam? Secara komunikasi politik kita bertanya adakah yang terlarang dan harus disembunyikan?" ujarnya.

Partai politik yang juga diklaim milik rakyat dan harus bertindak mengatasnamakan rakyat otomatis membawa konsekuensi sosial. Dimana kaukus yang mengatasnamakan partai haruslah terbuka untuk publik.

"Jika tujuan mereka untuk kepentingan publik maka tak ada alasan bagi mereka untuk tak diliput media," katanya.

Jika langkah yang dilakukan menutup sebagian media maka publik akan melihat hal ini sebagai hal negatif yang terjadi di internal partai Demokrat. "Disebut penyelamatan, tapi tidak relevan untuk Demokrat, mereka tak terlampau bergejolak," katanya.

BACA JUGA: