JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan, DPR menentang program pemerintah yang membolehkan membuka hutan lindung untuk hutan desa. "Kawasan hutan lindung harus steril dari perambahan atau pembukaan lahan baru bagi aktivitas manusia," kata Bambang, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (15/9).

Dia menegaskan, program membuka hutan desa di dalam kawasan hutan lindung dinilai mengancam kelestarian ekosistem hutan. Kekayaan flora dan fauna hutan tak boleh diganggu. Apalagi, kata Bambang, hutan juga bisa jadi sumber bahan baku pembuatan obat-obatan.

"Kami sangat keberatan, karena jumlah hutan lindung kita sangat sedikit. Harusnya steril dari penggunaan apapun untuk manusia," tegasnya.

Menurut dia, hutan juga sangat bermanfaat untuk kepentingan pariwisata kalau ekosistemnya bisa dipertahankan. "Justru akan mengkhawatirkan bila hutan desa berdiri di tengah hutan lindung, akan ada ancaman kebakaran hutan, termasuk tak terjaganya lingkungan asri hutan," papar Bambang.

Selain itu, ia juga mengkritik aksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing dengan pemboman. Apalagi, selama ini KKP kerap menenggelamkannya dekat dengan garis pantai. Ini merusak ekosistem laut dan menlanggar aturan International.

Penenggelaman kapal, lanjut Bambang, bisa dilakukan pada jarak 16 mil laut. Untuk itu, ia meminta agar Menteri KLH Siti Nurbaya memberi masukan kepada Menteri KKP agar tak lagi melakukan aksi penenggelaman kapal dengan bom di dekat pesisir pantai.

"Penenggelaman boleh seperti dilakukan Australia di laut dalam. Itu pun tidak diledakkan. Pengeboman bisa mengotori laut, menimbulkan polusi, dan merusak ekosistem," tambah dia. (mag)

BACA JUGA:
Tags