Cara Demokratis Menangkal Hoax

Selasa, 10 Januari 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Penggiat anti hoax (berita bohong) yang tergabung dalam Indonesia Hoax Busters Bandung mengadakan kampanye acara "Turn Back Hoax: Deklarasi Masyarakat Bandung Anti Fitnah" pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Dago Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/1). Acara tersebut mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi media sosial, menggalang kekuatan elemen bangsa dengan mengurangi pesan kebencian dan bersama-sama melawan hoax. (ANTARA)

CARA DEMOKRATIS - Sementara itu, Deputi Direktur PSDHAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengingatkan, mengantisipasi berita bohong dan dampak merusaknya di masyarakat tidak bisa dilakukan semata-mata melalui pendekatan represif. "Jika hal ini menjadi sandaran utama penegakan hukum terhadap penyebarluasan berita bohong, maka pemerintah berpotensi melanggar komitmen penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang telah dimandatkan di dalam UUD 1945 dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik," katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Senin (9/1).

Standar Kovenan menegaskan, sebuah pendapat tidak bisa dibatasi, apalagi melalui pemidanaan, hanya karena semata-mata bermuatan berita bohong. "Pemerintah Indonesia semestinya menyadari bahwa berita bohong hanya dapat diselesaikan apabila melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam mendorong literasi media/digital serta infrastruktur hukum dan kebijakan yang akuntabel, reliabel dan transparan," tambah Wahyudi.

Komentar Umum No. 34 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005, menyatakan, kewajiban untuk menjamin segala bentuk pendapat warga negara tanpa campur tangan pihak ketiga, merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan bagi negara-negara pihak (Kovenan). Hal itu, ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) Konvensi tersebut.

Pembatasan juga tidak diperbolehkan terhadap pendapat yang bersifat ofensif sekalipun, yang dapat saja menggunakan fakta-fakta palsu, sepanjang tidak dapat dibuktikan kerugian yang nyata bagi publik. Pembatasan terhadap kebebasan menyatakan pendapat, sesuai Pasal 19 Ayat (3) Ayat (2) dengan menggunakan pendekatan pemidanaan, baru bisa dilakukan apabila ekspresi atau pendapat yang diungkapkan dinilai memuat ancaman, propaganda kebencian, atau hasutan kekerasan yang nyata terhadap kelompok ras, agama, suku atau golongan tertentu.

Wahyudi mengakui, penyebarluasan berita bohong dalam level yang sangat masif tetap memiliki konsekuensi yang serius terhadap pemajuan dan penegakan HAM dalam masyarakat yang demokratis. Di Amerika Serikat misalnya, pembatasan terhadap segala bentuk informasi di internet tidak diperbolehkan oleh undang-undang federal.

"Namun namun tetap sah jika dilakukan berdasarkan keputusan perusahaan over-the-top (swaregulasi), seperti mesin pencari maupun penyedia layanan media sosial, dalam konteks penyebarluasan ujaran kebencian melalui mekanisme ketentuan layanan (term of service)," ujarnya.

Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyaring (filtering), memblokir (blocking) atau menghambat akses masyarakat ke informasi atau akun media sosial tertentu. Sementara itu, Pemerintah Jerman berencana akan membebankan denda kepada pengelola situs yang dianggap gagal dalam mengantisipasi penyebaran berita bohong dalam domainnya.

Rencananya, Jerman akan menetapkan denda setidaknya maksimal 500.000 euro atau sebesar Rp7 miliar lebih. Sanksi penjara maksimal 5 tahun rencananya juga akan diterapkan terhadap pelaku penyebaran berita bohong maupun kabar angin di internet. Rencana tersebut masih dalam proses pembahasan di parlemen Jerman.

Karena itu, dalam menangkal penyebaran hoax, ELSAM menekankan pada pemerintah untuk mengevaluasi seluruh produk hukum dan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi internet, agar kompatibel atau selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. "Dengan proses ini harapannya hukum yang ada dapat memberikan respons secara tepat terhadap setiap inovasi dan perkembangan teknologi internet," ujarnya.

Wahyudi menekankan, internet sendiri bukanlah suatu instrumen kejahatan yang harus dikhawatirkan, melainkan sarana yang melahirkan banyak inovasi dan kesempatan. Oleh karenanya negara harus menyiapkan formulasi regulasi yang tepat untuk mengatur pemanfaatannya.

"Jangan sampai arsitektur hukum yang disiapkan justru terlalu membatasi atau bahkan melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang menjadi esensi dari demokrasi itu sendiri," tegasnya.

Selain mendorong perbaikan arsitektur hukum, ELSAM juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengutamakan kebijakan yang terkait dengan peningkatan literasi media/digital di masyarakat, dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait. "Termasuk membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi penyebarluasan berita bohong di internet," pungkasnya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar