JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota parlemen baik tingkat DPRD hingga DPR-RI hasil Pemilu 2014 ternyata banyak yang tersangkut perkara korupsi. Dari 19.699 kursi di parlemen seluruh Indonesia sedikitnya 48 anggota parlemen tersangkut korupsi. Bahkan beberapa telah ditetapkan tersangka hingga divonis. Fakta adanya 48 orang anggota parlemen terpilih 2014-2019 yang tersangkut korupsi tersebut merupakan hasil pantauan Indonesia Corruption Wacth (ICW) selama beberapa bulan sejak sebelum pemilihan hingga mereka terpilih.

Para anggota dewan bermasalah itu tersebar di 17 wilayah yakni di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Papua Barat. Berdasarkan asal partai, Partai Demokrat kadernya yang paling banyak yang tersangkut korupsi yaitu sejumlah 13 orang. Di urutan kedua ada PDIP 10 orang dan Golkar 10 orang. Di urutan ketiga ada PKB sebanyak 5 orang lalu berturut-turut Gerindra dan Hanura sebanyak 3 orang, PPP 2 orang sementara Nasdem dan PAN hanya 1 orang.

Berdasarkan status hukum dari ke-48 orang anggota dewan yang terlibat kasus  korupsi itu, sebanyak 32 berstatus tersangka. Sisanya, 15 orang berstatus terdakwa dan 1 orang sudah berstatus terpidana. Anggota DPR terpilih yang berstatus terpidana adalah Marten Apuy dari PDIP, namun hingga kini belum juga ditahan.

Marten Apuy menjadi terpidana setelah dinyatakan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara. Ia dinyatakan terbukti menilap dana operasional DPRD tahun 2005 senilai Rp2,67 miliar. Dan pada tahun 2012 lalu, Apuy telah divonis bersalah dan dihukum 1 tahun penjara. Namun demikian hingga saat ini kejaksaan belum menjebloskannya ke penjara.

Berdasarkan data itu, Koordinator ICW Ade Irawan pun mempertanyakan komitmen antikorupsi partai politik yang mengirimkan para wakil rakyat bermasalah ke DPR dan DPRD. Apalagi ada yang sudah berstatus pidana tetapi tak juga ditahan. "Kami mendesak Kejaksaan segera melakukan proses hukum, jebloskan segera ke penjara terpidana korupsi yang telah memiliki putusan hukum tetap," kata Ade dalan konferensi pers di Kantor ICW, Senin (15/9).

Tersangkutnya para anggota parlemen terpilih periode 2014-2019 dengan kasus korupsi ini dinilai akan berdampak negatif. "Pertama citra perlemen makin tercoreng," ujar Ade.

Data Kemendagri 2014 mengungkapkan, terdapat 3.169 anggota DPRD se-Indonesia tersangkut korupsi dalam kurun waktu 2004-2014.

Kedua, akan sulit mewujudkan parlemen yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan berkomitmen pemberantasan korupsi. "Ini tidak saja memperburuk citra parlemen namun juga menimbulkan kekhawatiran parlemen jadi tempat penampungan para koruptor," tandas Ade.

Sementara itu Sekjen Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Pemuda (JPPR) Sunanto perilaku korup yang banyak dilakukan kader partai bahkan hingga lolos sebagai wakil rakyat karena proses rekruitmen di internal parpol yang korup. Parpol mengesampingkan aspek moral dan integritas.

Reformasi parpol, kata Sunanto, tidak berjalan. "Parpol sebaiknya melakukan perbaikan proses rekritmen kadernya untuk menghindari masuknya orang bermasalah terpilih jadi wakil wakil rakyat di parlemen," katanya.

Diantara nama-nama anggota dewan terpilih hasil Pemilu 2014 yang cukup terkenal ada nama-nama yang cukup terkenal seperti Irianto MS Syafiuddin alias Yance anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Golkar. Yance tersangkut kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Sumur Adem tahun 2004. Kini kasusnya mengendap di Kejaksaan Agung.

Selain Yance, dari Golkar ada juga nama anggota DPRD Banten Desi Yusandi tersangkut kasus pembangunan puskesmas Tangerang Selatan tahun 2011-2012. Lainnya adalah Aminuddin Harahap anggota DPRD Padanglawas. Tersangkut kasus korupsi dana bantuan bencana daerah tahun 2011. Nama lainnya dari Golkar yang tersandung korupsi adalah Desril Yani Pasha, Sumardia, Sukman Sadike, Yuninta Asmara, Origenes Nauw, Max Adolf Hehanussa, Kaharuddin Kadir.

Sementara dari Partai Demokrat ada Rizki Taufik, anggota DPRD Kabupaten Bandung. Ia menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana proyek pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir di 29 Sekolah Dasar.  Koleganya, HM Rido Harahap anggota DPRD Padanglawas juga terkait kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur multiyears. Ia ditetapkan tersangka oleh Polda Sumut.

Selain itu dari partai belambang bintang mercy itu juga ada nama Sunardi,  anggota DPRD Situbondo terpilih yang tersangkut dana parpol yang diterima DPC Demokrat Situbondo tahun 2012. Nama yang paling moncer dari Demokrat adalah mantan menteri ESDM Jero Wacik yang tersangkut korupsi dan pemerasan di Kementerian ESDM. Kasusnya saat ini ditangani KPK.

Anggota lain dari Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi adalah Eri Zulfian, Argo Visensus, Tomy Sumendap, Wallen Putileihalat, Irmanto, Harianto, Imanuel Yenu, Aminadab Asmuruf dan Robert Melianus Nauw.

Sedangkan dari partai Gerindra ada nama-nama seperti John Ibo anggota DPRD Papua terpilih. Ia tersangkut kasus korupsi dana APBD tahun 2006/2007 sebesar Rp5,2 miliar. Lalu ada Agus Sujatma anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang tersangkut proyek kios mini senilai Rp1,2 miliar. Kemudian lainnya Reevi.

Dari PDIP ada Bambang DH sebagai anggota DPRD Jawa Timur terkait kasus jasa pungut Pemkot Surabaya. Idham Samawi anggota DPR RI yang tersangkut kasus dana hibah untuk klub sepakbola Persiba Bantul. Lalu ada Nipbianto anggota DPRD Lamongan tersandung kasus perjalanan dinas DPRD Lamongan senilai Rp3,4 miliar. Nama lainnya adalah Herry Syahni, Heri Jumadi, Jemi Eliesr Tine, Herdia Koosnadi, Uryadi dan Sukardi.

Dari PKB ada anggota DPRD Lamongan Sutardjo Safei tersangkut korupsi perjalanan dinas DPRD tahun 2012 sebesar Rp3,4 miliar.  Kemudian ada Sofyan Alhabsy anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara tersangkut korupsi anggaran makan minum tahun 2011.  Lainnya Eriks S Rantung, M Sanusi Rahaninmas dam Rojak Harudin.

Dari Hanura ada Abdul Hakim Achmad anggota DPRD Papua Barat tersangkut kasus penggelapan dana APBD tahun 2010. Ada juga nama Saptono anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara.

Dan dari PPP ada Sukarso sebagai anggota DPRD Jember. Ia tersangkut korupsi anggaran dana desa tahun 2012 dan diduga menyalahgunakan insentif RT dan RW. Lainnya Heri AS anggota DPRD Banjarnegara tersangkut korupsi dana bansos 2012.

Dari PAN terdapat Jamaluddin anggota DPRD Tarakan. Ia tersangkut kasus korupsi dana keberangkatan atlet pekan olah raga 2010.

BACA JUGA:
Tags