Papa Novanto Tekuk KPK di Praperadilan

Sabtu, 30 September 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang vonis praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9). Praperadilan yang diajukan Setya Novanto tersebut dikabulkan sebagian sehingga Novanto tidak lagi menyandang status sebagai tersangka kasus korupsi E KTP. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Entah aji-aji kesaktian apa yang dimiliki Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Berkali-kali terjerat kasus hukum, sang politisi yang terkenal dengan sebutan "Papa" akibat kasus "Papa Minta Saham" terkait pembicaraan Novanto dengan Dirut PT Freeport Indonesia itu, juga berkali-kali bisa lolos dari lubang jarum.

Yang terbaru, Setya Novanto lolos dari jerat status tersangka kasus E-KTP setelah memenangkan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan pada Jumat (29/9). Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

Hasilnya, Novanto lolos dari status tersangka yang telah ditetapkan KPK. Ada empat pertimbangan hukum yang diajukan Cepi untuk membatalkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK. Pertama, Cepi berpendapat, penetapan tersangka harus dilakukan di tahap akhir penyidikan. Cepi menyebut hal itu dilakukan untuk menghindari ketergesa-gesaan serta menghormati hak asasi manusia.

"Bahwa penetapan tersangka, penyidik harus menghindari tergesa-gesa dan kurang cermat. Maka proses pemeriksaan seseorang dapat mencegah terjadinya pelanggaran harkat seseorang sesuai HAM," ucap Cepi.

"Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas, hakim praperadilan berpendapat proses dan prosedur penetapan tersangka di akhir penyidikan sehingga hak seseorang dapat dilindungi sebelum ditetapkan sebagai tersangka," sambung Cepi.

Kedua, penyitaan barang bukti yang dianggap tidak sah. Hal itu pun berimbas pada penetapan Novanto yang dianggap Cepi tidak sah. "Salinan berita acara penyitaan yang itu harus diserahkan ke keluarganya atau tersangka. Menimbang hakim praperadilan berpendapat bahwa bukti penyitaan perkara a quo harus sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan UU sehingga seluruh tindakan yang dilakukan termohon di perkara a quo harus sah," kata Cepi.

Ia mengatakan dalam proses penyitaan harus dilakukan dalam proses penyidikan bukan dalam proses penyelidikan. Sebab dalam proses penyidikan, penyidik yang berwenang melakukan penyitaan.

"Menimbang bahwa penetapan yang dilakukan termohon untuk menetapkan pemohon jadi tersangka tidak sesuai prosedur atas ketentuan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan KUHAP, SOP KPK. Maka penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka tidak sah," ujar Cepi.

Ketiga, alat bukti dari penyidikan orang lain tak boleh dipakai di perkara orang lainnya. Hal itu karena bukti dan saksi harus diperiksa dari awal dengan proses dari awal terlebih dahulu. Misalnya pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti itu harus dilakukan ulang dalam tahap penyidikan baru dan terpisah dengan perkara orang lain seperti Irman dan Sugiharto.

"Termohon harus ada prosedur dalam perkara a quo . Jika ada tindakan upaya paksa bukan dalam tahap penyelidikan dan prosedur lainnya. Harus diperiksa ulang di tahap penyidikan, termohon menurut hakim nggak boleh diambil langsung tapi harus prosedur. Kalau mau upaya paksa dalam tahap penyidikan dan harus penyeldiikan dan memeriksaan ulang mencari dokumen lain. Nggak boleh langsung diambil alih," ujar Cepi.

Keempat, Sprindik atas nama Novanto tidak sah. Cepi menyebut Sprindik tertanggal 17 Juli 2017 dan SPDP tanggal 18 Juli harus dicabut. Hal itu karena tidak berlandasan hukum.

Hal itu sesuai dengan permohonan Novanto yaitu menyatakan batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka kepada Setya Novanto yang dikeluarkan KPK dan menghentikan penyidikan atas surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017.

Menanggapi putusan itu, pihak Setya Novanto tentu saja menyambut gembira. pengacara Novanto Ketut Mulya Arsana mengatakan, putusan praperadilan ini dinilai sesuai dengan fakta persidangan. "Sudah sesuai dengan fakta persidangan," kata , di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jaksel, Jumat (29/9).

Ketut Mulya mengatakan pertimbangan hakim tunggal Cepi Iskandar soal barang bukti terkait perkara sudah tepat. Hakim menyebut barang bukti dalam perkara Novanto tidak boleh berasal dari perkara lain. "Kalau dari alat bukti iya, karena mempergunakan alat bukti orang lain tidak tepat," sambungnya.

Atas putusan praperadilan, pihak pengacara akan menemui pihak keluarga Novanto. Novanto saat ini tengah menjalani perawatan medis di RS Premier, Jatinegara, Jaktim.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar