JAKARTA, GRESNEWS.COM - Polemik soal pembubaran PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang diklaim pemerintah sebagai upaya memberantas mafia migas masih memanas. Gara-garanya adalah ucapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang mengatakan upaya pemberantasan mafia migas lewat cara membubarkan Petral selalu mentok di meja presiden pada saat pemerintahan periode sebelumnya.

Pernyataan Sudirman Said itu ternyata membuat sang presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono panas kuping. SBY pun segera mengungkapkan perasaannya lewat jejaring sosial twitter via akun pribadinya @SBYudhoyono.

SBY merasa difitnah atas pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang mengatakan, bahwa pemberantasan mafia migas selalu berhenti di mejanya saat ia menjabat sebagai Presiden RI ke-6. SBY pun meminta klarifikasi Menteri ESDM Sudirman Said tentang apa yang dimaksud, karena justru ia pun ingin penyimpangan apapun diberantas.

"Saya tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," kata SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono yang diunggahnya hari Senin (18/5) kemarin.

SBY pun memandang berita (pernyataan Menteri ESDM) itu sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Karena itu, ia masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan.

Sudirman Said sendiri ketika dikonfimasi tak mencoba menjelaskan atau menjernihkan masalah. Dia cenderung mengatakan, apa yang dia ucapkan soal pembubaran Petral dan pemberantasan mafia migas yang selalu mentok di meja presiden sebelumnya adalah benar adanya. "Mengenai situasi pengelolaan migas di masa lalu, saya yakin para pengelola, pemerintah, dan juga berbagai stakeholder tahu persis situasinya," kata Sudirman Said kepada wartawan yang mencegatnya seusai sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/5) siang.

Sudirman Said mengaku dia hanya menjalankan mandat untuk terus menata berbagai aspek pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Dan menjadi kewajiban dirinya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat pada setiap langkah-langkah penataan.

Sudirman mengaku senang karena diskusinya dengan Faisal Basri, di Cikini, Jakarta, mendapat sambutan dari banyak pihak, dan membuat banyak pihak melek, menjadi lebih tahu situasi yang sebenarnya.

"Karena itu, saya menyambut baik untuk berdiskusi dengan siapapun untuk mencari jalan keluar supaya migas ini, dari waktu ke waktu, lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih efisien," ungkap Sudirman Said.

Berkaitan dengan Petral dan sebagainya, Menteri ESDM Sudirman Said meyakini, tidak ada keputusan besar, penting yang tidak melibatkan pimpinan tertinggi negara, begitupun pada waktu ia memutuskan pembubaran Petral. "Jadi itu kira-kira tanggapan saya dan mohon tidak diperpanjang karena yang kita lakukan semata-mata menata hal-hal yang sudah lama waktunya," pinta Sudirman.

Menurut Menteri ESDM itu, tidak hanya Petral, eksplorasi, soal SKK Migas, soal bagaimana lokasi gas itu semuanya sedang ditata. Ia menilai, itu adalah hal-hal yang sudah lama harusnya ditata.

Hanya saja benarkah klaim pemerintah mafia migas bisa dihapus hanya dengan membubarkan Petral? Jika menyimak hasil audit investugasi Badan Pemeriksa Keuangan, klaim itu sepertinya juga terlalu dibesar-besarkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, dari hasil audit investigasi yang dilakukan, diketahui selama ini Petral hanyalah perusahaan yang sudah ´mati´ dan hanya memiliki segelintir pegawai.

Anggota Komisi VII BPK RI Achsanul Qosasih mengungkapkan, BPK pernah mengirimkan tim audit inevstigasi ke kantor Petral yang berada di Singapura. Namun ketika sampai di sana yang ditemui hanyalah berupa sebuah counter kecil.

Lalu ditelusuri kembali ke perusahaan Petral yang ada di Hongkong, namun hanya ditemukan tiga karyawan yang berada di kantor. Tiga diantaranya hanyalah penerima telepon, petugas faksimili dan segala macamnya.

Melihat fakta itu, kata Achsanul, akhirnya BPK kesulitan melakukan pemeriksaan ketika hasil yang didapat tidak sesuai dengan perkiraan banyak pihak, dimana Petral dianggap sebagai sarangnya mafia migas. "Petral itu perusahaan kosong. Bukan Petral yang selama ini bekerja. Tapi waktu kita telusuri transaksi Pertamina, ada namanya PES, sebenarnya itu (PES) yang bekerja," kata Achsanul, di Jakarta, Kamis (30/4).

Achsanul menjelaskan, sejak zaman Presiden Soeharto memang untuk pengadaan minyak Pertamina dilakukan oleh Petral. Namun ketika zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peran Petral diambil alih oleh oleh PES. Maka dari itu, BPK tidak bisa melakukan audit investigasi kepada Petral karena memang Petral sudah tidak beroperasi.

"Jadi apa yang bisa diaudit di kantor Petral? Audit PES sudah kita lakukan dan sudah dilaporkan kepada DPR dan Presiden," kata Achsanul.

Jadi melihat fakta ini, sebenarnya tanpa perlu gembar-gembor membubarkan Petral pun, perusahaan yang kerap dituding sebagai sarang mafia migas itu sudah bisa dipastikan bakal bubar dengan sendirinya. Berpolemik soal cerita heroik membubarkan Petral sebagai langkah berani menghapus mafia migas sepertinya sama saja dengan mempolemikkan pepesan kosong.

Lantas dimana sebenarnya para mafia migas itu bercokol? Untuk soal ini kita bisa menyimak pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa waktu lalu DPR menyatakan Panitia Kerja (Panja) pengadaan tender BBM perlu dibentuk guna menyelidiki kecurangan pengadaan tender oleh Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina. Sebab, diduga pengadaan tender ini memasukkan pasal-pasal yang merugikan negara.

PT Pertamina (persero) Diduga kembali melakukan kecurangan terkait tender LPG untuk loading bulan Maret 2015. Pasalnya, dalam Term of Reference (TOR) penawaran ke peserta tender LPG, Pertamina akan melakukan penawaran untuk pricing dan loading LPG bulan April 2015.

Anggota Komisi VII DPR RI Bowo Sidik Pangarso mengatakan, pengadaan tender LPG seharusnya mengikuti aturan main yang ditetapkan. "Tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam, makanya setahu saya sudah ada tersangkanya," ujar Bowo saat dihubungi wartawan, Jumat (8/5).

Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI akan meminta pemerintah turut mengusut tuntas masalah mafia minyak ini bersama-sama. Komisi VII sendiri akan membentuk panitia kerja (Panja) untuk menyelidiki hal ini.

Komisi VII pun menyatakan telah mencurigai tender ISC Pertamina berkaitan dengan bisnis Ari Soemarno kakak dari menteri BUMN Rini Soemarno yang juga mantan bos Pertamina, semenjak Petral dibubarkan. Ari diketahui menjadi orang yang pernah berpengaruh di ISC Pertamina. "Panja ini akan menyelidiki adanya pasal-pasal yang merugikan," katanya.

ISC Pertamina sendiri bertugas mengawasi Petral, namun kekuasaan ISC ternyata lebih kuat, dan dapat memberi pemesanan via Petral baik yang secara periodik maupun ad hoc. "ISC juga punya wewenang untuk menentukan pemenang dan penetapan harga di dalam tender Petral," tegas Bowo.

Menariknya lagi, ISC Pertamina juga bisa melakukan trading di luar Petral, misalnya ke Aljazair, Irak dan National Oil Company. "Bicara migas, bicara Ari Soemarno, dari awal sudah terdeteksi, maka kita sepakat dengan Jokowi petral dibubarkan," kata Bowo lagi.

Komisi VII meminta jangan sampai Petral dibubarkan tapi malah muncul "petral-petral" lain atau anak perusahaan yang aktivitasnya masih menggunakan orang-orang seperti itu. Sayangnya, ketika Petral dibubarkan, tujuan memerangi dan memberantas mafia migas menjadi tak fokus lantaran pada kenyataannya ISC Pertamina yang selama ini menentukan harga, tender dan quotation product. "Ini PR kita semua, karena sangat memalukan, para mafia itu merugikan hingga triliunan," katanya.

Sinyalemen bahwa ISC yang saat ini diandalkan pemerintah sebagai penyuplai migas bagi Pertamina sebagai sarang baru mafia migas juga sempat dilontarkan Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat. Binsar mengatakan, ISC, jika dalam bisnisnya tidak transparan, maka akan berpotensi untuk menjadi seperti Petral.

Indikasinya, proses tender perdana crude oil ISC pada 7 Januari 2015, realitanya justru berlangung tertutup. "Publik tidak sama sekali mengetahui proses tender yang diadakan oleh ISC tersebut, padahal tender pengadaan minyak itu sendiri diketahui untuk memenuhi kebetuhan minyak dalam negeri," kata Binsar dalam siaran pers yang diterima Gresnews.com, Minggu (26/4) lalu.

Ada dua jenis minyak mentah yang ditenderkan ISC, yaitu dari Qua Iboe/bonny light Nigeria dan Azeri Azrbaijan berkisar 4 juta barel. Yang bikin miris dari informasi yang berkembang, peserta tender tersebut bukanlah National Oil Company (NOC) yang dimenangkan, meski tidak memiliki penawaran terendah. Tahun 2015 ini, diperkirakan ISC membutuhkan impor crude oil sebanyak 9 juta barel per bulan atau 336.000 barel per hari (bph) dan impor premium 115 juta barel setahun, solar 32 juta barel setahun. Rinciannya, impor premium, avtur, solar, dan pertamax mencapai 200 juta barel setahun, dan crude oil 100 juta barel setahun.

"Dengan tekad menghilangkan mata rantai bisnis atau pasokan impor sejumlah 300 juta barel, ISC katakan bisa create value sekitar 30-40 sen per barel, tentu perlu dibuktikan nantinya apakah ISC mampu memenuhi kebutuhan impor BBM yang tinggi itu," kata Binsar.

Jika prosesnya tidak transparan, Binsar ragu ISC akan mampu memasok minyak sesuai kebutuhan. Tidak transparannya tender pengadaan minyak ini, kata dia, terlihat pada tender pertama pengadaan crude oil pada 22 Januari 2015 untuk pemenuhan kebutuhan April 2015 dengan dua tender minyak yang dilakukan oleh ISC seperti pengadaan medium crude oil sebanyak 2x600 juta barel dan heavy crude oil sebanyak 2x950 juta barel.

Dalam tender tersebut, kata dia, dari 62 perusahaan mitra dari berbagai negara seperti Singapura, Taiwan dan Korea, ISC akhirnya memutuskan dua perusahaan untuk memasok crude oil, yaitu Vitol untuk memasok medium crude oil dan Alzerbaijan untuk memasok heavy crude oil. Hal serupa juga terjadi pada pengadaan Pertamax untuk kebutuhan Februari 2015 sebanyak 140 juta barel.

Dalam tender yang penawaran dimulai pada 28 Januari 2015 dan ditutup 30 Januari 2015 itu, diundang 107 perusahaan untuk mengikuti tender tersebut. Anehnya, ISC hanya memutuskan satu perusahaan yang berhak untuk memasok Pertamax, yaitu Unipex, anak usaha perusahaan migas China Sinopec, yang punya refinery.
 
Jadi, menurut Binsar, dalam konteks menghapus mafia migas, tidak cukup hanya merombak wadah seperti dari Petral dialihkan ke ISC yang belum tentu akan menyelesaikan persoalan mafia migas di Indonesia. "Keberadaan mafia migas berada dari hulu hingga hilir. Tidak cukup kita puas membubarkan Petral. Dengan Petral dibubarkan tanpa memperbaiki sistem tata kelola migas yang sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1845, dipastikan akan merugikan negara dan membebani rakyat juga" katanya.

Terkait hal ini, sebelumnya Vice President ISC Pertamina Daniel Purba mengatakan, sejak ISC ditugaskan dalam pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan minyak mentah, mereka telah melakukan tender secara ketat sebagai upaya meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi.

"Mulai 1 Januari 2015, ISC Pertamina berinteraksi dengan supplier dan buyer dalam mekanisme ekspor impor, tender kita buka dengan siapa pun, ISC telah melakukan tender selama 40 kali," jelas Daniel, di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (7/5) kemarin.

Sistem tender dilakukan bentuk email, tender list mengirimkan email terlebih dulu ke ISC Pertamina, kemudian ISC Pertamina akan konfirmasi tender list sesuai dengan kriteria. Kriterianya yakni, profil perusahaan, lokasi pendaftar, kontak detail.

Kemudian legal compliance, latar belakang owner, direksi dan dokumen-dokumen pendukung, statement bebas dari hukum. Lalu, bussiness detail, prinsip kemampuan finansial, apakah ada verifikasi, laporan keuangan tiga tahun terakhir, dan update perbankan.

Peserta tender akan dimasukkan ke dalam ruangan khusus yang tak sembarangan orang masuk. "Kita lakukan dalam ruangan tertutup, setiap masuk ruangan tidak boleh bawa perekam, hape, alat tulis, hanya ada satu komputer ini mencegah komunikasi saat tender dilakukan, sangat transparan clear semua dokumen yang masuk di-print di ruangan sehingga transparan," kata Daniel. (dtc)

BACA JUGA:
Tags