JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasca pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral), pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak segera melakukan audit dan investigasi terkait ekspansi bisnis anak perusahaan PT Pertamina itu.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, walaupun Petral merupakan anak perusahaan namun memiliki aset yang cukup besar. Yenny menekankan, pembubaran Petral perlu dibarengi akuntabilitas (pertanggungjawaban) audit demi menyelamatkan uang negara.

"Dalam hal ini, BPK harus melakukan audit dan investigasi terhadap ekspansi bisnis Petral selama ini. Upaya ini demi penyelamatan aset negara," kata Yenny dihubungi Gresnews.com, Jakarta, Jum´at (22/5).

Yenny meyakini, Petral punya aset luar dari akumulasi laba selama melakukan ekspansi bisnis. Seperti diketahui, masa operasional Petral diprediksi telah ada sejak beberapa dekade silam yakni sekitar tahun 1969. Selanjutnya, pada tahun 1972 Petral secara resmi baru mulai aktif beroperasi. Sejak era reformasi tahun 1998, Pertamina membeli saham Petral dan menjadikannya anak usaha.

Demi memperkuat efisiensi anggaran negara, lanjut Yenny, seluruh aset Petral meski dipublikasikan agar tidak terjadi distrust dari publik terhadap pemerintah. Yenny menilai, hal ini merupakan pekerjaan yang harus dirampungkan oleh pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla pasca pembubaran Petral.

Pemerintah diminta aktif mengungkap secara terbuka kekayaan aset yang selama ini dikantongi Petral. "Sebaiknya pemerintah harus transparan. Tata kelolanya selama ini seperti apa. Ini juga tanggung jawab BPK sebagai lembaga audit keuangan negara," tegas Yenny.

Terkait waktu proses audit tersebut, Yenny menuturkan secara normatif bisa diselesaikan dalam waktu enam sampai delapan bulan. "Proses audit seharusnya bisa selesai dalam jangka waktu enam sampai delapan bulan," ucapnya.

Hal senada disampaikan Direktur Kajian bidang Ekonomi Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Kusfiardi. Ia mengatakan, BPK perlu segera bergerak cepat membuka hasil kekayaan yang selama ini dimiliki Petral. Menurut Kusfiardi, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban negara mengingat banyak anggaran yang telah berhasil diserap Petral.

"Petral bubar tetapi BPK perlu bergerak cepat audit asetnya. Ini untuk kepentingan negara," kata Kusfiardi ditemui Gresnews.com beberapa hari lalu.

Sementara, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Wianda A. Pusponegoro menyebut total aset Petral diperkirakan mencapai dua miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Wianda mengungkapkan, nominal aset tersebut merupakan temuan yang didalami pihak Direktorat Keuangan Pertamina. Namun, Ia menjelaskan aset-aset tersebut belum merupakan data pasti karena saat ini sedang dikaji kembali.

"Informasi terakhir dari direktorat keuangan Pertamina, aset Petral mencapai sekitar dua miliar dolar (Amerika)," kata Wianda saat konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: