Orde Baru telah menciptakan pangan bukan sekedar komoditas ekonomi, namun pula sebagai komoditas politik. Munculnya program Revolusi hijau barangkali bisa menepis anggapan negatif.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dekan Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Ali Agus menyatakan kegiatan festival sate 2017 yang akan digelar Fapet UGM, merupakan wujud untuk menjaga dan meningkatkan kedaulatan pangan nasional. "Melalui kegiatan Festival Sate 2017, Fapet UGM ingin berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan upaya kedaulatan pangan nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima gresnews.com, Kamis (9/11).

Ali menjelaskan, sektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu Negara mencapai kedaulatan pangan. Yaitu melalui produk hasil peternakan yang sangat banyak, salah satunya adalah daging.

Olahan daging sendiri, terang dia, sudah banyak dijumpai dan salah satu produk olahan daging yang paling diminati masyarakat adalah sate.  "Maka dari itu, rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Peternakan yang ke-48 ingin meluncurkan kegiatan Festival Sate 2017. Dimana, salah satu aspek khusus dari Kegiatan Festival Sate 2017 adalah keanekaragaman kuliner dengan basis daging yang merupakan produk unggulan bidang Peternakan," papar Ali.

Senada dengan itu, Ketua Pelaksana Festival Sate 2017, Dr. Endy Triyannanto, Ph.D mengatakan, variasi olahan sate dengan citarasa khas Nusantara ini merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk menonjolkan olahan produk Peternakan. "Sebagai salah satu cara meningkatkan image brand dari produk olahan peternakan serta meningkatkan konsumsi protein di kalangan masyarakat," ungkap dia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kata dia, Fapet akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk asosiasi pedagang sate di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Persatuan Pengusaha Domba dan Kambing Yogyakarta (PPDKY), komunitas Foodtruck Yogyakarta, Bank BRI, dan kelompok lainnya.

"Bahkan Ketoprak RRI berkolaborasi dengan Fapet UGM, akan mementaskan ketoprak berjudul ´Layung Wilwatikta´, dan dimeriahkan Albasia saman dan Rythmic Charolaise band," kata Endy menjelaskan.

Selain menyediakan variasi sate yang ada di pasaran dan meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk olahan peternakan, kata Endy, pihaknya juga ingin menambah wawasan masyarakat tentang berbagai macam olahan hasil peternakan serta melestarikan kebudayaan Indonesia yang dilahirkan secara turun-temurun.

"Selain itu, tenant atau para pedagang sate dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai ajang promosi untuk meningkatkan penjualan di outlet yang mereka miliki. Dengan demikian, dapat diharapkan agar semua tujuan kegiatan ini dapat tersiarkan dengan baik di kalangan masyarakat," tutup Endy yang juga Dosen Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging Fapet UGM.

Data Fapet UGM mencatat, Festival Sate 2017 itu akan dirangkai dengan kegiatan Reuni Akbar dan Pagelaran Kethoprak, pada Jumat (10/11). Kegiatan akan  berlangsung di halaman Auditorium drh. Soepardjo, Fakultas Peternakan, UGM. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat desa yang mendapatkan izin pemanfaatan lahan hutan lewat program perhutanan sosial agar jangan menelantarkan lahan tersebut. Jokowi mengingatkan, jika ternyata lahan yang diberikan kepada petani nanti ditelantarkan, maka lahan yang sudah diberikan akan diambil lagi oleh negara.

"Kalau sudah diberi seperti ini, kalau nanti ditelantarkan, dibiarkan, ya nanti kita ambil lagi. Kalau sudah diberikan tolong semuanya harus produktif, ditanami yang bermanfaat. Jangan sampai dibiarkan tanahnya nganggur, lahannya nganggur," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial, di Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (4/11).

Dalam acara tersebut, Jokowi juga menyerahkan Surat Keputusan Akses Hutan dalam program Kehutanan Sosial seluas 1.890,6 hektare kepada 1.685 kepala keluarga melalui beberapa kelompok tani. SK akses hutan ini berlaku selama 35 tahun.

Jokowi menegaskan, setahun lagi dirinya akan cek satu persatu lahan yang sudah diberikan hak pengelolaannya kepada petani itu. "Kita ingin dari yang sudah diberikan ada manfaatnya. Bukan hanya ke sini simbolis, memberikan ini kemudian tidak ada manfaatnya, saya tidak mau. Saya ingin yang nyata, yang konkret-konkret yang bisa memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat," katanya seperti dikutip setkab.go.id.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan kelompok tani untuk memanfaatkan lahan dengan menanam tumbuhan yang produktif sesuai dengan wilayahnya. Dia meyakini, pemberian Surat Keputusan Akses Hutan dalam program Kehutanan Sosial itu akan membuat masyarakat dapat memberdayakan nilai ekonomis lahan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebelumnya, Jokowi juga telah menyerahkan lahan perhutanan sosial di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11) lalu, untuk dimanfaatkan sebagai tambak udang. Presiden berharap agar perhutanan sosial dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing.

Menurut Jokowi, bank-bank milik negara akan memberi dukungan finansial dalam membantu pengembangan usaha perhutanan sosial. Namun ia mengingatkan, agar masyarakat teliti dalam menghitung kebutuhan modal dan pinjaman ke bank agar tidak merugikan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam laporannya mengatakan, perhutanan sosial di Indonesia sudah mencapai areal seluas 1,08 juta hektare. Ia menyebutkan, lahan perhutanan sosial yang masih dalam proses penyelesaian yaitu seluas 960 ribu hektare. "Untuk Pulau Jawa, dalam penyiapan kerja seluas 46.000 hektar yang tersebar pada 48 titik di 30 Kabupaten," kata Siti. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, asuransi pertanian pada komoditas padi mulai efektif berjalan. Dia mengklaim, kerugian petani panen yang gagal diganti oleh asuransi.

"Baru-baru ini kekeringan dan hama, tapi kerugian ditanggung asuransi. Ada yang menarik di Bojonegoro, banjir datang petani senang. Kalau bisa banjir terus menerus," kata Amran saat Jambore Peternak Nasional 2017 di Lapangan Buperta, Cibubur, Jakarta, Minggu (24/9).

Asuransi pertanian yang berjalan cukup baik, lanjutnya, juga nantinya akan menyasar peternak sapi. Dirinya menjamin asuransi hewan nantinya juga akan disubsidi sebagaimana halnya pada petani padi.

"Yang dibayar untuk (peternak) sapi hanya Rp40 ribu, 80% ditanggung pemerintah, 20% ditanggung peternak per ekor per tahun. Kalau beras gabah hanya Rp 36 ribu per hektar," tutur Amran.

Pada kesempatan yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, Amran juga mengklaim kesejahteraan petani sudah lebih baik yang dilihat dari peningkatan Nilai Tukar Peternak (NTP). "NTP peternak naik saat ini mencapai 107, yang dulunya hanya 102," pungkasnya.

Amran juga menyebut Indonesia sebenarnya sudah lama ekspor daging yakni ayam, kambing, dan babi ke berbagai negara, namun hal tersebut seolah tenggelam karena impor sapi. "Bapak Presiden saya laporkan nilai ekspor peternakan kita meningkat 22%. Ekspor kambing dan ayam ke beberapa negara, juga termasuk babi yang dipasok ke Singapura," kata Amran.

Menurutnya, persepsi swasembada daging sapi perlu diubah. Lantaran cukup banyak sumber protein hewani lainnya di Indonesia, yang menurutnya sudah swasembada. "Kita swasembada protein, tapi selalu swasembada daging sapi yang dikatakan. 9 tahun lebih butuh waktu untuk swasembada (sapi), tapi saya yakin bisa lebih cepat," tandas Amran.

Menurutnya, akselerasi swasembada daging sapi dilakukan dengan program Upsus-Siwab atau Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting. "Ada program Siwab, enggak boleh sapi berkeliaran kalau enggak bunting. Tahun lalu 1,4 juta ekor lahir sapi brahman, nilainya Rp70 triliun setelah 2 tahun untuk nilai pendapatan peternak," ujar Amran.

Selain Siwab, kementeriannya juga tengah menggenjot produksi daging sapi dengan varietas sapi unggulan dari Brasil yang beratnya berkali-kali lipat dari sapi biasa.

"Diteliti oleh Brasil, kami temukan itu beratnya 1,5-2 ton. Sedangkan sapi kita hanya 400 kg. Kami minta ini sudah lahir yang pertama, tahun depan kami anggarkan Rp100 miliar beli sperma (sapi) dari Brasil," pungkas Amran. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sektor pertanian yang merupakan mayoritas kegiatan perekonomian masyarakat di sebagian besar Pulau Jawa kurang diurus dengan baik oleh pemerintah daerah setempat. Dampaknya, daya beli petani menjadi lemah. Padahal, peningkatan kesejahteraan petani sangat berkorelasi dengan pertumbuhan sektor perekonomian lain dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemberlakuan impor pangan yang dijalankan pemerintah selama satu dasawarsa ditengarai melemahkan petani.

"Kendala pembangunan pertanian datang dari kebijakan pemerintah itu sendiri yaitu impor pangan. Walaupun, Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan pada 1984 tetapi pasca itu swasembada tidak terjadi," kata peneliti ReIde Indonesia Riyanda Barmawi dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (22/9).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2017, Indonesia masih mengimpor di berbagai komoditas. Antara lain, beras, tepung terigu, gula pasir, daging jenis lembu, garam, mentega, minyak goreng, bawang putih, lada, kentang, cabe kering, dan telur ungags. Sebagai gambaran, dari 2010-2013, kegiatan impor beras terus tumbuh 482,6%. Berikutnya, impor kedelai naik berturut-turut 57%. Peningkatan impor bawang merah dan cabai merah masing-masing 99,8% dan 141%.

Menurutnya, rezim perdagangan World Trade Organization (WTO) yang berlaku sekarang ini membuat sebuah negara sulit menerapkan persyaratan ketat terhadap produk impor. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus memberlakukan standar sama antara produk pangan impor dan lokal. Jika tidak, negara lain bisa menggugat lewat forum WTO.

Supaya produk pangan lokal dapat terlindungi, menurutnya, pemerintah dapat memaksimalkan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) sebagai kepanjangan tangan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKPP). Lembaga ini menerbitkan sertifikasi prima yang terdiri dari sertifikasi prima 1, 2 dan 3. Program ini bersifat sukarela yang berjalan mulai 2009.

"Semestinya, kelompok petani memanfaatkan sertifikasi ini untuk meningkatkan nilai jual produknya. Hingga tahun ini, baru 39 produk pangan dan hortikultura memperoleh sertifikasi," ujarnya.

Ditambahkannya, sertifikasi ini dapat dipakai untuk melindungi hasil pertanian lokal dari produk impor. Caranya, setiap produk pangan dan hortikultura dari negara lain wajib memiliki sertifikat Prima untuk diterima pasar domestik.

"Sektor pertanian Indonesia dapat diperkuat asalkan memperkuat rantai hulu dan hilir. Langkah ini sangat penting guna mewujudkan nilai tambah dan daya saing," pungkasnya. (mag)

Penurunan produksi gula 2016 juga diakibatkan oleh el nino pada 2015 dan pada akhirnya berdampak pada capaian produksi gula 2016. Tanaman tebu baru pada awal 2015 mengalami stagnasi pertumbuhan akibat kekurangan pasokan air. 

Mencuatnya isu kartel daging unggas (ayam potong) belakangan ini membuat Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman merasa harus turun tangan.

Keputusan tersebut dirasa sangat memberatkan petani karet, walaupun keputusan MA hanya berlaku bagi petani dan pengusaha yang memiliki omzet minimal Rp400 juta per bulan atau Rp4,8 miliar per tahun.

Meski merupakan negara agraris jumlah profesi petani Indonesia  yang dahulunya banyak digeluti masyarakat kini semakin menyurut.

Produk transgenik selama ini menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah pihak menuding produk transgenik tak aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang akan menghadiri perhelatan WTO itu, didesak untuk memperkuat lobi dan isu yang akan dibawa, khususnya pada bidang pertanian.

Bencana kekeringan ini memang diperkirakan masih akan mengancam sebagian wilayah Indonesia hingga akhir tahun. Hal ini terjadi karena adanya fenomena El Nino yang tahun ini diprediksi mencapai titik terkuatnya.

pemerintah masih memprioritaskan lahan kepada pengusaha di tengah angka kepemilikan tanah petani yang semakin menurun.

Program pemerintahan Jokowi yang hendak melakukan swasembada pangan tak imbangi dengan kebijakan yang tepat. Bila tidak juga da perubahan maka swasembada pangan hanya mimpi belaka.