Mekanisasi kebun membuat lebih efisien, bahan baku tebu bisa lebih bagus dan dapat memenuhi kualifikasi manis, bersih, segar.

Darto menilai, skema kemitraan perkebunan yang diterapkan selama ini sangat tidak adil sehingga menimbulkan konflik.

Longgena berharap, pemerintah yang baru mau membuka mata mereka terhadap kondisi petani plasma yang mengenaskan ini. Dia juga berharap pola kemitraan yang timpang ini diakhiri. 

Koordinator Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto Alsyhanu mengungkapkan, pekebun mandiri memiliki komitmen besar dalam menyelamatkan hutan dan gambut Indonesia.

UU ini diharapkan mampu mendorong pertanian berkelanjutan dengan memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar kebun untuk mendapatkan kebermanfaatan ekonomi.

IUP diterbitkan oleh Bupati atau Walikota jika usaha perkebunan berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Jika perkebunan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, IUP diberikan oleh gubernur.

IUP harus dimiliki bagi perusahaan yang menjalankan usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 hektare atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan.

Dalam PP Nomor 10 Tahun 2010, pemerintah memberikan peluang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan guna memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional

Sedangkan Pasal 47 memuat ketentuan ancaman hukuman pidana bila ketentuan Pasal 21 itu dilanggar.