Meski demikian, dengan berkilah sudah memenuhi kewajibannya, tim kuasa hukum meminta bargaining berupa pembukaan blokir rekening dan juga larangan bepergian keluar negeri untuk politisi PPP ini. "Demi asas kemanusiaan kita minta blokir rekening beliau dibuka. Kita juga meminta pencabutan pencekalan atas diri beliau," kata Rony.

Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah telah menghirup udara bebas sejak Sabtu (21/1). Padahal, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi yang memperkarakan Bachtiar, masih dalam tahap Kasasi.

Bachtiar Chamsyah, nantan Menteri Sosial telah menghirup udara bebas. Terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan sapi, sarung dan mesin jahit ini di Departemen Sosial (Depsos) ini bebas setelah menjalani masa hukuman penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bekas anak buah politisi Demokrat Amrun Daulay itu, telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor tahun 2004 di Departemen Sosial.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman pidana selama 2 tahun dan 6 bulan penjara kepada politisi partai Demokrat Amrun Daulay.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Kamis (15/12) akan membacakan tuntutan atas terdakwa politisi partai Demokrat Amrun Daulay terkait kasus pengadaan mesin jahit dan sapi impor di Departemen Sosial (Depsos) era Bachtiar Chamsyah.

“Perusahaan itu berjanji akan melatih petani, mengolah kotoran sapi menjadi pupuk, dan sebagainya. Saya suka mendengar ide-ide itu, karena pemerintah saja nggak sanggup melakukannya. Tapi kemudian hari saya tahu, janji-janji itu tidak dilaksanakan,” kata Bachtiar ketika hadir sebagai saksi di persidangan kasus korupsi sapi impor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Senin (21/11).

Bachtiar mengaku memang mengakui adanya penunjukan langsung. Namun, hal tersebut tak lain rekomendasi yang dikeluarkan Yusrizal dan Direktorat Jenderal Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) Amrun Daulay.

Namun, kali ini tokoh PPP ini tidak duduk di kursi pesakitan, dia hanya akan menjadi saksi untuk sidang atas mantan anak buahnya yang kini menjadi politisi Partai Demokrat, Amrun Daulay, terkait kasus dugaan korupsi dalan pengadaan mesin jahit dan sapi impor di Departemen Sosial (Depsos).

"Yang membuat surat Amrun, yang tanda tangan Amrun. Laksanakan penunjukan langsung seperti disposisi surat," ujar Amusdjaja, ketika memberikan kesaksian, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/10).

Eks Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial itu berdalih bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari politisi PPP itu.

Amrun menegaskan, dia hanya menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah selaku atasan.

Terancam dipidana dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp1 miliar.

Yusrizal dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 11 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pindana Korupsi juncto Pasal 55.

Rekanan Depsos pada pengadaan mesin jahit tahun 2004-2006 itu dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.