Dalam penataan kawasan Kompleks Parlemen, DPD meminta membangun gedung baru. Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan anggaran untuk gedung DPD mencapai Rp 929 miliar.

"Berdasarkan analisis Ditjen Cipta Karya (Kementerian PUPR, red), kebutuhan biaya untuk pembangunan Gedung DPD adalah sebesar Rp 929.224.000.000," ujar Sudarsono, Rabu (23/8).

Biaya pembangunan tersebut melebihi anggaran DPD pada tahun 2017. Diketahui anggaran DPD tahun 2017 sebesar Rp 900 miliar.

"Ya memang itu melebihi dari anggaran 2017. Makanya itu kan biaya analisis resmi dari PU (Pekerjaan Umum)," kata Sudarsono.

Menurutnya, saat ini tinggal menunggu keputusan pemerintah apakah gedung baru DPD diperlukan. Meski begitu, DPD sudah melakukan kajian soal gedung baru.

"Kita kan dari masa reformasi menumpang. Sekretariat Jenderal DPD RI bersama dengan IAI melakukan analisis kebutuhan gedung DPD RI seluas 70.121 m2," jelasnya.

"Berdasarkan block plan dan sesuai prosedur resmi tanggal 28 Juli 2015, Sekretaris Jenderal DPD RI mengajukan analisis kebutuhan biaya pembangunan gedung DPD RI kepada Dirjen Cipta Karya," imbuh Sudarsono.

Sudarsono menjelaskan, setelah pengajuan tersebut tiga bulan setelahnya keluar hasil analisis biaya. Namun jika dilihat dari pagu indikatif tahun 2018, ia mengatakan terkait pembangunan gedung belum dimasukkan.

"Dalam pagu indikatif 2018 memang belum tercantumkan terkait pembangunan gedung baru DPD. Tapi Ketua DPD (Oesman Sapta Odang) telah bertemu dan mengajukan langsung ke Presiden," lanjutnya.

Sebelumya diberitakan, OSO mengaku telah bertemu dan meminta Presiden Jokowi langsung untuk pembangunan gedung. "Jumlahnya nggak sampai Rp 1 T," ujar OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah. Usulan itu disampaikan Ketua DPD Oesman Sapta Odang saat Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 72 di Gedung Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Oesman menyatakan menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah Jokowi membangun dan mengelola kawasan perbatasan untuk menjadi beranda terdepan yang mencerminkan wajah Indonesia yang berdaulat.

"Kami menyampaikan penghargaan tertinggi kepada Presiden Joko Widodo yang telah melanjutkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di seluruh Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, sudah banyak masyarakat di berbagai pelosok nusantara yang menyatakan hasil nyata dari pembangunan jalan dan infrastruktur. Namun demikian, dirinya berharap Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui kerangka regulasi. Yakni dengan pembentukan UU.

Selain upaya mengatasi kesenjangan antar daerah dengan pembangunan infrastruktur. Oesman juga menyatakan apresiasi atas tekad dan langkah nyata Presiden Joko Widodo mengupayakan harga BBM Satu Harga. Seperti menngupayakan harga semen di Papu yang hampir menyamai dengan harga di daerah lain.

"Kebijakan ini sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat daerah, serta sejalan dengan keinginan kita bersama," ungkapnya, seperti dikutip dpr.go.id.

Dalam kesempatan itu Ketua DPD yang biasa dipanggil Oso ini meminta pemerintah untuk mencermati persoalan mendasar yang dihadapi bersama. Yakni masalah kesenjangan ekonomi dan kesenjangan rasa kebangsaan.  

Menurutnya kita boleh berbangga dan berbesar hati karena dari tahun ke tahun kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun. Namun, dari pertumbuhan itu tidak dapat dipungkiri bahwa kualitasnya masih menyisakan pekerjaan rumah, yaitu soal kesenjangan ekonomi. "Kita merasakan, dan rakyat juga merasakan kesenjangan ekonomi ini," ungkap Oso. (rm)

Wacana yang muncul dari inisiasi pemerintah itu disebut Asri sebagai sebuah kemunduran besar. Menurut dia, alangkah lebih bijaksana apabila pemerintah dan DPR mau menerima usulan DPR dalam penggodokan revisi UU Pemilu dan UU MD3.

Hanta menilai hal itu wajar terjadi karena semangat awal dibentuknya DPD memang murni untuk mengimbangi DPR—bukan larut dalam kepentingan DPR.

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman melihat keanehan sikap MA. Di satu sisi membatalkan tata tertib yang dibuat DPD, namun di sisi lain justru melantik pimpinan yang baru.

Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berujung polemik bahkan menyisakan dualisme kepemimpinan dalam tubuh lembaga tersebut.

Beberapa anggota DPD masih mempertanyakan langkah MA yang tetap mengambil sumpah dalam pelantikan Oesman Sapta Odang.

Wakil Ketua DPD periode 2014-2019 GKR Hemas mendesak Mahkamah Agung untuk segera membatalkan pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPD periode 2017-2019 hasil paripurna ke-9 pada Senin (3/4). Desakan itu disampaikan GKR Hemas saat memberikan keterangan pers di rumah dinas pimpinan DPD, Jakarta, Rabu (5/4).

Selain mendesak pencabutan sumpah jabatan, Hemas juga meminta Suwardi selaku Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, untuk menjelaskan kepada  publik perihal langkahnya memimpin pengambilan sumpah jabatan kepada para pihak yang terpilih dalam paripurna tersebut, yakni kepada Oesman Sapta Odang selaku Ketua DPD RI, serta dua Wakil Ketua DPD baru Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. (Edy Susanto/rm)

Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 bersama Nono Sampono dan Damayanti Lubis sebagai Wakil Ketua menyisakan "bara api".

Peristiwa kericuhan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin kemarin dinilai sebagai peristiwa memalukan yang dipertontonkan oleh sebuah lembaga tinggi negara.

Oesman sendiri akan disumpah siang ini. Namun mengingat kontroversi pemilihannya, yaitu diakukan setelah ada putusan MA yang mengembalikan masa jabatan pimpinan DPD lima tahun, bisa jadi kepemimpinan akan rentan secara hukum.

Mahkamah Agung mengakui terdapat kesalahan dalam penyusunan diktum putusan MA terkait pembatasan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan tiga anggota DPD lainnya, yang meminta sejumlah  pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dinyatakan inkonstitusional.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman secara terbuka mengakui dirinya sempat meminta Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti agar kuota distribusi gula impor di Sumatera Barat ditambah.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan telah melakukan penangkapan terhadap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Anggota DPD yang masih dirahasiakan indentitasnya itu diduga ditangkap saat suap terkait pemulusan sebuah proyek di daerah.

Saat ini anggota DPD yang ditangkap tadi malam itu masih menjala
ni pemeriksaan intensif di Gedung KPK. Ketua KPK Agus Raharjo telah membenarkan adanya menangkap seorang anggota DPD tersebut. Hanya saja Agus sejauh ini belum bersedia menyebutkan identitas anggota DPD yang ditangkap penyidiknya.

"Tolong ditunggu koferensi pers nanti siang atau sore di gedung KPK," kata Agus yang enggan memerikan keterangan lebih detil, Sabtu (16/9).

Informasi yang diperoleh saat penangkapan itu, penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah uang yang masih dihitung jumlah totalnya. Uang itu diduga adalah uang suap proyek.(dtc)