Argumen kejaksaan adalah kewenangan jaksa untuk menahan terbatas di tingkat penyidikan dan penuntutan. Ketika perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, wewenang menahan berpindah ke tangan hakim. Celakanya, penahanan terdakwa itulah yang selama ini kerap diabaikan oleh hakim.

Setelah kewarganegaraan Papua Nugini (PNG) Djoko Tjandra dicabut, rencananya buronan korupsi cassie Bank Bali itu akan diekstradisi ke Indonesia. Namun apa daya, Kejagung sendiri kini bingung Djoko bersembunyi di mana.

Besok Kejaksaan Agung akan mengirimkan draft ekstradisi, terkait buronan kakap Djoko Tjandra kepada Pemerintah Papua Nugini. Namun rencana itu ditanggapi skeptis sejumlah anggota Dewan. 

Wakil Jaksa Agung Darmono berharap, enam bulan lagi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini (PNG) rampung.

"Jadi intinya pemerintah Papua Nugini sudah ada itikad akan segera melakukan peninjauan terhadap putusan pemberian kewarganegaraan."

"Kemungkinan kita ke sana, nanti segera, kita siapkan langkah-langkahnya," kata Darmono.

Menurut Wakil Jaksa Agung Darmono, bisa saja Djoko Tjandra berpergian ke luar negeri. "Sama saja, kita warga negara Indonesia bisa kemana-mana. Tapi yang penting posisi hukumnya harus diperjelas."

Kejaksaan Agung terus mendesak pemulangan Djoko Tjandra, buronan kasus kasus cassie (hak tagih) Bank Bali yang kini berada dari Papua Niugini (PNG).

"September kita akan melakukan pembahasan sesuai perkembangan dari sana," jelas Darmono.

Secara logika sulit bagi seorang terpidana bisa beralih status kewarganegaraan. "Ini jelas lamban," singkatnya.

Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, Indonesia sudah siap jika pihak Papua Nugini mengajak bertemu untuk membicarakan perkara Djoko.

Wakil Jaksa Agung Darmono juga menyatakan belum dapat memastikan keberadaan Djoko Tjandra. Dia menilai yang harus diselesaikan lebih dulu status kewarganegaraan Djoko Tjandra

Dia juga menuturkan pemerintah Papua Nugini masih melakukan pembahasan intensif soal surat yang dilayangkan
pemerintah Indonesia.

Basrief juga menegaskan, sampai saat ini pihak Pemerintah Papua Nugini belum memberikan pernyataan mengenai status Djoko Tjandra.

Amir menegaskan, saat ini pemerintah sedang menunggu respons pemerintah Papua Nugini.