Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya gundah melihat kehidupan demokrasi di Indonesia. Dimana masyarakat bebas menyuarakan aspirasinya dengan mengerahkan massa secara besar-besaran, bahkan terus menerus.
Komitmen mempromosikan demokrasi di tingkat regional dan internasional yang kini dilakukan Indonesia tentu menjadi ujian dalam rangka membawa hasil nyata dalam pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya tersinggung, karena Parpol telah "mempersulit" kerja mereka. Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif yang dibundel Parpol, setelah diverifikasi KPU, ternyata hanya meloloskan 20% bacaleg. Sisanya amburadul. Pertanda ketidakseriusan Parpol menggarap DCS?
"Tantangan khusus dalam demokrasi multikultural adalah perbedaan yang timbul bukan hanya karena ideologi dan kepentingan, tetapi juga benturan yang berangkat dari identitas."
