Salah satu terobosan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung adalah akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaporan rekening khusus dana kampanye pemilu legislatif beberapa waktu lalu.
Ia menilai auditor dana kampanye perlu diberi keleluasaan tidak hanya dengan memverifikasi data yang diterima, tapi juga menguji validitas dari sumber penerima.
Kedua pasangan calon presiden (capres) Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) hari ini melaporkan penerimaan dana kampanye pemilu presiden (pilpres) tahap pertama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Proses audit laporan dana kampanye partai politik oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) diragukan dapat menghasilkan audit yang bisa membongkar penyelewengan dana kampanye.
Dalam laporan laporan sumbangan periode pertama JPPR menemukan sistem pelaporan dana partai politik yang disetorkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp1 triliun lebih. Namun, jumlah kekayaan partai politik secara keseluruhan untuk mendanai kampaye pemilu sebagian besar berasal dari sumbangan berbentuk barang dan jasa.
IAPI yang terlibat dalam audit dana kampanye mengaku tidak bisa mengaudit secara keseluruhan dana kampanye yang dilaporkan Parpol ke KPU. Para akuntan publik hanya bisa melakukan audit yang hanya dilaporkan dalam rekening khusus kampanye.
Ada tiga temuan yang jamak dilakukan Parpol untuk mengelabui laporannya. Pertama, pencantuman identitas penyumbang yang tidak jelas. Kedua, memecah-mecah jumlah sumbangan khususnya dari pihak ketiga, dan terakhir terdapat dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan.
Pelaporan dana kampanye ini adalah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II sekaligus laporan penggunaan dana kampanye sejak periode I pada 27 Desember 2013. Selanjutnya kampanye akbar digelar mulai 16 Maret-5 April 2014.
Pemilu legislatif April mendatang mendatang akan diwarnai pertarungan para calon legislatif yang berasal dari kalangan eksekutif, khususnya para menteri. Tercatat ada 10 menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Peningkatan itu, kata M. Yusuf terjadi antara 20 hingga 25 persen ke setiap parpol. Lebih lanjut, saat ini PPATK tengah mendalami transaksi mencurigakan ini.
KPU menurutnya tidak jeli dalam pemeriksaan rekening yang menjadi transaksi laporan penerimaan sumbangan. Sunanto mengatakan KPU harus meneliti apakah rekening tersebut adalah rekening khusus dana kampanye atau rekening partai.mpanye Partai
Nah, berbeda dengan partai lainnya, selain sumbangan dari internal Partai Hanura rupanya sudah menerima dana kampanye dari pihak eksternal. "Kami menerima Rp 202,5 juta dari perorangan selama dua bulan, dan dari badan usaha Rp 450 juta. Dari dua perusahaan," ucap Beni.
