Program pemerintah untuk menyediakan tempat dan kehidupan yang layak bagi masyarakat dengan transmigrasi ternyata tak sepenuhnya berjalan dengan baik.

Mendukung penuh upaya Kemenakertrans untuk mengubah pola pikir para transmigran dari tipikal pekerja menjadi wirausaha.
 

"Untuk mewujudkan kualitas permukiman dan kawasan transmigrasi masih dibutuhkan pengembangan infrastruktur yang memadai. Masih dibutuhkan sebesar Rp500 miliar lagi agar beberapa fasilitas umum bisa terbangun," kata Roosari.

Hingga akhir 2011 sedikitnya ada 34 perusahaan yang bekerja sama secara kemitraan dengan pola inti-plasma dengan transmigran dan masyarakat sekitar. Kerja sama itu menggunakan mekanisme Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dengan rencana investasi Rp8,8 triliun.

"Langkah konkret untuk melengkapi infrastruktur ekonomi dan sosial yang memadai, beri stimulan dan pendampingan usaha serta pembinaan dan mengembangkan permukiman transmigrasi baru," imbuh Muhaimin.

“Sesuai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, program transmigrasi merupakan urusan pilihan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan  memilih atau menolak program transmigrasi.
Pemerintah daerah yang memilih transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan daerahnya harus melaksanakannya dengan optimal."