KEMENTERIAN Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di kawasan transmigrasi. Rencananya tambahan dana itu bakal diusulkan dalam anggaran Kemnakertrans tahun 2013 mendatang.

Demikian dikatakan Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT Kemnakertrans), Roosari Tyas Wardani di Jakarta, Kamis (14/6).

"Untuk mewujudkan kualitas permukiman dan kawasan transmigrasi masih dibutuhkan pengembangan infrastruktur yang memadai. Masih dibutuhkan sebesar Rp500 miliar lagi agar beberapa fasilitas umum bisa terbangun," kata Roosari.

Dia menyebutkan, tahun ini terdapat 197 permukiman transmigrasi yang masih dalam masa pembinaan. Di permukiman ini terdapat 40.851 kepala keluarga. Bentuk dari pembinaan tersebut berupa pengembangan fasilitas-fasilitas umum yang ada.
 
"Namun karena keterbatasan dana yang kami miliki, akhirnya kami menentukan skala prioritas mana yang penting dan harus dibangun terlebih dahulu," tutur Sari.

Selama ini, Kemnakertrans telah membangun infrastruktur di kawasan transmigrasi antara lain membuat jalan lokal sepanjang 461 km, jembatan semi permanen sepanjang 1,9 meter, dermaga delapan unit, sarana air bersih di 33 lokasi, sekolah dasar 27 unit, sekolah menengah kejuruan 46 unit, fasilitas kesehatan 76 unit, pasar 19 unit, rumah ibadah 62 unit, dan fasilitas kantor pemerintahan 112 unit.

Ia menambahkan total dana yang diperoleh Direktorat Jenderal P2MKT pada 2012 ini sebesar Rp767 miliar. "Kurang lebih sebesar Rp260 miliar digunakan untuk basic service. Artinya untuk bantuan pangan masyarakat transmigran. Untuk lahan kering bantuannya kami berikan selama 12 bulan dan untuk lahan basah bantuannya kami berikan selama 18 bulan," imbuh Sari.

Sari menjelaskan untuk pengembangan pembangunan kawasan transmigrasi telah tersedia dana sebesar Rp767 miliar itu dibagi-bagi menjadi enam keperluan mendasar. Pertama untuk sarana dan prasarana sebesar Rp284 juta. Kedua untuk pengembangan usaha sebesar Rp129 juta. Ketiga pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp200 juta.

Keempat untuk penyerasian lingkungan sebesar Rp27 juta. Kelima perencanaan teknis sebesar Rp23 juta. Keenam dukungan manajemen sebesar Rp121 juta.

"Namun dana Rp767 miliar ini tidak sepenuhnya dari pusat. Persentasenya adalah 70,77 persen berasal dari anggaran daerah dan sebesar 29,23 persen baru dari pusat," jelasnya.

Sari pun mengaku permintaan dana tambahan untuk pengembangan infrastruktur di kawasan transmigrasi ini belum mendapat persetujuan dari DPR RI.

"Oleh karena itu kita sudah menjalin dengan kementerian terkait untuk membantu. Jadi kerjasama lintas sektor. Kontribusi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah relatif meningkat. Namun jika ada penambahan dana itu lebih baik," pungkasnya.

BACA JUGA:
Tags