Perlindungan pada TKI masih sangat minim, terutama mereka yang masuk secara illegal, negara perlu hadir memberikan rasa aman pada para TKI saat bekerja diluar negeri.
Seluruh pekerja di kapal itu hingga saat ini juga belum menerima gaji hingga empat bulan lamanya. KBRI di London telah dihubungi dan hanya menunggu kabar dari ITF tanpa melakukan lobi, atau upaya lain terhadap pihak Italia, agar bersikap adil dan menyelesaikan kewajiban mereka.
Sebanyak 103 TKI ilegal dideportasi dari Malaysia. Mereka sebelumnya telah menjalani kurungan selama berbulan-bulan di penampungan warga asing Malaysia karena kasus keimigrasian, narkoba dan kriminal biasa. (
Sebanyak 26 TKI ABK terkatung-katung di perairan Angola setelah menyelesaikan kontrak kerja dengan kapal asing. Bukannya dipulangkan mereka malah ditelantarkan di kapal trawl dengan makanan seadanya dan kondisi yang tidak layak serta setengah gaji belum dibayarkan.
Persoalan yang muncul dengan adanya calo, TKI dibebankan dengan biaya yang mahal untuk persiapan dokumen keberangkatan. Sebab seringkali calo meminta bayaran pada calon TKI untuk biaya administrasi tersebut.
Perusahaan pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seharusnya memiliki dua izin dari kementerian terkait ketika mempekerjakan TKI pelaut. Sebab izin tersebut bisa dijadikan pegangan bagi TKI untuk meminta perlindungan negara saat menghadapi permasalahan dengan kapal berbendera asing di luar negeri.
Imam menyayangkan penanganan yang lambat dari pemerintah. Padahal ia sudah melayangkan pengaduan ke crisis center BNP2TKI. Tapi belum ada tindak lanjut yang nyata. Menurutnya, seharusnya pemerintah memanggil dan meminta pertanggungjawaban perusahaan pengirim TKI ABK dari Indonesia.
Pemerintah akan mengurangi pengiriman TKI sektor non formal atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) karena selama ini dianggap sering memicu persoalan dan kekerasan di luar negeri.
Sebanyak 30 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pelaut dikabarkan terkatung di perairan Angola. Sebab setelah menyelesaikan kontrak kerja dengan kapal asing, mereka bukannya dipulangkan malah dipindahkan di kapal bekas tanpa kejelasan gaji dan pemulangan ke tanah air.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat menutup akses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal. Prosedur penempatan TKI di sektor domestik hanya dilakukan melalui kebijakan skema satu pintu (one channel) yang resmi.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan mengedepankan perlindungan warga negara indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Daripada membayar diyat (tebusan) bagi WNI bermasalah di luar negeri.
Menakertrans dan BNP2TKI akan memfokus penyelesaian masalah buruh migran itu pada sistematika keberangkatan TKI, penegakan payung hukum, dan penjajakan investasi modal keberangkatan TKI.
