Keempat orang yang diperiksa tersebut berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi Riau yaitu Adrian Ali, Syarif Hidayat, Abu Bakar Sidiq, dan Toerechan Assyari.

Dia mengungkapkan, tak terlibatnya ia dalam kasus itu telah terbukti dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

"Insya Allah nanti saya sampaikan yang sebenarnya, hari ini saya diperiksa sebagai saksi."

Rusli merupakan saksi yang dianggap penting oleh KPK karena Rusli diduga memiliki banyak informasi mengenai kasus suap PON Riau, sehingga memberlakukan pencegahan kepada yang bersangkutan.

"Terkait masalah ini, DPD Riau akan melakukan evaluasi terhadap anggota legislatif asal Riau, dan hal ini bermanfaat agar calon legislatif yang menjadi wakil rakyat ke depannya dapat memenuhi harapan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

"Pertama pengembangan kasus suapnya. Kedua kita kembangkan ke proses pengadaan main stadium. Tapi kita belum tahu pengembangannya dari penyidik."

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyatakan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh tersangka dugaan korupsi PON Riau, KPK memutuskan segera melakukan penahanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan tujuh tersangka dugaan korupsi PON Riau, pada Selasa (15/1).

"Itu bisa saja hanya ngaku-ngaku, belum ada bukti-bukti yang kuat. "

"Mereka menyebut nama-nama itu masih sumir. Bisa jadi nama itu dicatut," kata Johan.

"Mudah-mudahan, Insya Allah sudah selesai semua," ujar Rusli yang hadir mengenakan baju batik kuning bercorak itu.

Keterlibatan Rusli mulai mencuat seiring dengan berjalannya sidang perkara PON dengan terdakwa Eka Dharma Putra dari Dispora Riau dan Rahmat Syahputra dari PT Pembangunan Perumahan Persero. Rusli diduga menerima uang sebesar Rp500 juta dana PON dari PT Adhi Karya.

Kasus dugaan suap tersebut guna memuluskan pembahasan revisi Peraturan Daerah PON senilai Rp900 juta kepada anggota DPRD Riau. Kasus ini menjerat 13 tersangka.

Kasus suap PON mencuat dan menyeret Gubernur Riau Rusli Zainal. Namun Rusli membantah dengan mengaku  tidak mengetahui adannya suap untuk anggota dewan sebesar Rp1,8 miliar.