Ia mengatakan, Bupati Kabupaten Mambremo Tengah Ricky Ham Pagawak melakukan kecurangan ketika proses pilkada berlangsung.

Emrus menilai, pemilihan langsung dengan one man one vote dirasa sudah pas dengan asal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kasus itu MK memutuskan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini KPU Kota Manado.

Perlu mereposisi kewenangan Bawaslu menjadi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pengawas Pemilu. Tugasnya, mengambil alih semua penyelesaian sengketa Pemilukada yang selama enam tahun ini ada dalam lingkup kewenangan MK.

Dengan perolehan suara itu, partai yang dipimpin Wiranto ini hanya meraih  16  kursi DPR RI. Dengan alasan itulah Hanura turut mengajukan permohon gugatan perkara PHPU Pileg 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Senin (12/5) lalu.

Gusnaidi mengatakan PBB mengaku memiliki bukti terjadinya kecurangan yang merugikan perolehan suara partainya.

Banyaknya gugatan tersebut diakui Ketua MK Hamdan Zoelva, diluar prediksi MK sebelumnya, yakni tidak lebih dari separoh gugatan pada Pileg 2009.

Sementara itu pengamat hukum tata negara Refly Harun mengatakan, keputusan MK menghapus kewenangan dirinya mengadili sengketa pilkada adalah sesuatu yang tidak masuk akal.

Tercatat 14 partai politik mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi atas hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014.

"Dalam menyelesaikan sengketa, Panwaslu dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa proses penyelenggaraan pemilu," jelas Muhamad.