Penanganan kasus-kasus baru yang hanya menyentuh level camat sangat disayangkan sebab ada kasus-kasus besar yang saat ini banyak dipertanyakan penanganannya oleh publik. 

Banyak kasus dengan skala besar belum tersentuh Kejaksaan Agung. Kasus rekening gendut Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Nur Alam hingga saat ini penyidikannya tidak jelas. Belum lagi kasus-kasus lama seperti Patal Bekasi, korupsi Bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia dan PT Indosat Mega Media (IM2).

Sayangnya, entah kenapa AMC belum bisa melacak keberadaan Yuni. MAKI pun melihat, Yuni sengaja diistimewakan, bahkan kuat dugaan ada oknum Kejaksaan yang membiarkannya bebas berkeliaran.

Keberadaan PPA sejak awal sebenarnya dipertanyakan. Itu terkait dengan penganggaran terhadap operasional PPA. Apalagi sejak awal, tim PPA beberapa kali keluar negeri untuk mengejar aset koruptor. Namun hasilnya tak jelas.

Tidak hanya untuk jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tetapi jaringan di daerah-daerah lain. Janto mencium dugaan korupsi dalam proyek pembangunannya.

Pemanggilan kedua ini merupakan bentuk keresahan tim penyidik yang selama ini diduga tak serius menyelesaikan kasus ini.

Penahanan tersangka penting untuk mempercepat penuntasan kasus-kasus korupsi.

Jika Jaksa Agung membentuk tim ad hoc harusnya jangan Jambin sebagai ketuanya. Itu ibaratnya jeruk makan jeruk.

Tony menjelaskan sebelum dilakukan penahanan kedua tersangka terlebih dahulu menjalankan pemeriksaan di Gedung Bundar. Dalam pemeriksaan keduanya dicecar soal pelaksanaan tugas para tersangka dalam melakukan pengawasan pembangunan pabrik sarung tangan karet di Pelaihari, Kalimantan Selatan milik PT FIG untuk bagian fisik maupun administrasi keuangannya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan buku tersebut terlihat adanya indikasi proses pengaturan pelaksanaan lelang. Itu didapat keterangan yang dihimpun penyidik dari 22 saksi.

Sejumlah kasus besar hingga kini tak dengar perkembangannya. Jika tetap disidik, namun tidak ada pemanggilan saksi atau ahli.

Keberadaan Satgassus yang di awal pembentukannya diharap dapat mengangkat marwah Kejaksaan dalam pemberatasan korupsi kini mulai padam.

Satgassus hanya pencitraan tanpa ada keseriusan dalam melakukan pemberantasan korupsi seperti yang digembar gemborkan di media massa selama ini. Belum ada kasus besar yang diungkap. Termasuk kasus-kasus lama juga kian tak jelas.

Satgassus harus diberikan kekhususan dalam menangani tindak pidana korupsi. Pasalnya selama ini orang memandang kejaksaan tidak optimal dalam menangani korupsi.

Selain membidik tindak pidana korupsi di BUMN, kata Tony, Satgasus P3TPK juga membidik tindak pidana pencucian uang di dua Kementerian yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).