Uniknya adalah, para komisioner KY itu tidak hanya menguji materi payung hukum lembaganya saja, akan tetapi mereka juga melakukan uji materi atas UU Mahkamah Agung.

alan untuk mendamaikan hakim Sarpin Rizaldi dengan Komisi Yudisial seperti buntu. Perseteruan di antara keduanya juga semakin seru ketika Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri melaporkan balik hakim Sarpin ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada 28 September lalu.

Setelah Mahkamah Agung menolak melaksanakan rekomendasi KY untuk menonpalukan Sarpin, kini Sarpin melaju terus menghantam KY lewat pengaduannya terhadap dua komisioner KY terkait pencemaran nama baik.

Cepatnya proses pengaduan Sarpin oleh pihak Mabes Polri memang sedikit mengejutkan. Sebab di tengah konflik yang kini berkembang antara Mahkamah Agung dan KY yang ditingkahi perseteruan Sarpin vs KY, seolah Polri justru ingin mengipasi perseteruan itu agar semakin panas dengan penetapan status tersangka atas kedua pimpinan KY itu.

Suhadi menegaskan, dalam pelaksanaan kode etik sudah diatur bahwa masalah teknis yuridis merupakan kewenangan MA. Sehingga ketika ada persoalan yuridis yang dilaporkan pada KY, seharusnya KY menyerahkan pada MA untuk menindaklanjutinya.

 Sarpin akan dimintai keterangan sebagai saksi pelapor terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri. 

Hotma menambahkan, dalam panggilan selanjutnya posisinya diperiksa sebagai saksi karena sering menirukan ucapan Sarpin di media.

Sarpin menyebut pernyataan KY ke media massa telah mencemarkan nama baik, serta merusak harkat dan martabat dirinya secara pribadi maupun dalam profesi sebagai hakim.

Menurutnya, MA sebaiknya menjaga kesatuan penerapan hukum misalnya dengan melakukan pembinaan terhadap putusan praperadilan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi (kanan) menerima kado berupa jebakan tikus dari mahasiswa sebagai bentuk dukungan usai menghadiri Peresmian Pusat Kajian Anti Korupsi di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Selasa (17/3).

Menurut Chatarina, para jaksa yang diperbantukan jumlahnya sekitar sembilan hingga sepuluh orang.

Dalam konteks ini, MA menilai wajar adanya perbedaan putusan praperadilan di daerah lainnya lantaran perkara yang diajukan terbuka kemungkinan tidak sama dengan yang diajukan Budi Gunawan.

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Mahkamah Agung (MA) agar turun tangan mengatasi banyaknya tersangka korupsi yang mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri.

Terkait Sarpin effect, menurutnya, merupakan urusan Mahkamah Agung (MA). Ia pun mengimbau agar MA segera bertindak menghentikan Sarpin Effect ini.