Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa mantan Bupati Halmahera Timur Welhelmus Tahalele. Pemeriksaan soal penerbitan kuasa pertambangan ke PT KPT. Welhelmus mengaku telah menerbitkan kuasa pertambangan namun mencabut kembali karena ada tumpang tindih Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Setelah mendapat persetujuan dari Badan Planologi diterbitkan kembali kuasa pertambangan pada PT KPT.

onis 5 tahun penjara kepada Direktur Utama PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo membuka peluang besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan bekas Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban sebagai tersangka.

Putusan ini menurut Riyono, menjadi penting dalam menyusun fakta hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan MS Kaban.

Selain itu, perbuatan terdakwa yang sempat melarikan diri ke luar negeri juga turut menjadi pertimbangan yang memberatkan tuntutan.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkit pelarian Bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo ke luar negeri. Poin inilah yang menjadi salah satu alasan pemberat tuntutan yang diajukan jaksa. 

Saat bertemu, Anggoro menyebut dirinya dari Masaro Motorola, bertujuan untuk membicarakan proyek SKRT. Namun kata dia, tujuan baiknya malah ditolak Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Selain mengaku menerima uang sebesar Rp 50 juta terkait pengesahan anggaran di Komisi IV DPR, terkait proyek Sistem Radio Komunikasi Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (Dephut) tahun 2007, Menteri Pertanian Suswono sebut sejumlah anggota Komisi IV DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga turut menerima uang.

Suswono mengaku khawatir bila uang itu saat itu ditolak namanya tetap dicatut. Sebab itu, dia memilih menerimanya lebih dulu lalu mengembalikan langsung ke KPK.

Tetapi lagi-lagi Tri mengelak dengan mengatakan bahwa itu masih merupakan draft, dan belum ditandatangani. Selain itu, hal tersebut ia lakukan atas perintah Yusuf Erwin.

Mantan Sekjen Kementerian Kehutanan, Boen Mochtar Purnama mengaku menerima duit sebesar US$20 ribu dari Anggoro.

Yusuf Erwin menyebut sejumlah anggota Komisi IV yang akan melakukan kunjungan kerja berniat membawa anggota keluarga.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim Pengadilan Tipikor menanyakan apakah Anggoro dan tim kuasa hukumnya mengerti isi dakwaan, dan apakah ingin mengajukan eksepsi, mereka langsung menjawab dengan tangkas. "Kami mengerti Yang Mulia, dan kami sudah siapkan eksepsinya," kata Ketua Tim Penasehat Hukum, Tomson Situmeang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/4) kemarin.

Selain uang, Anggoro juga didakwa memberikan dua buah elevator berkapasitas masing-masing 800 kilogram seharga US$50,5 ribu. Uang itu diberikan dalam rangka mendapatkan persetujuan DPR tentang Rancangan Pagu Bagian Anggaran Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan senilai Rp4,2 triliun yang diajukan oleh Departemen Kehutanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi didesak mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu yang melibatkan Direktur Utama PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo ke Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI.