Selain Atut yang didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp3,859 miliar, nama lain yang disebut juga menerima aliran dana dari kasus ini adalah Gubernur Banten Rano Karno.
Meskipun tujuh tersangka telah dinyatakanterbukti dan divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, namun orang yang diduga sebagai aktor utama kasus ini, yaitu mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, justru belum dihukum.
Tubagus mengharapkan Jaksa KPK dapat menggunakan nurani keadilan yang bersumber dari fakta-fakta persidangan. Karena ia berpendapat, pembuktian dakwaan jauh dari kenyataan di persidangan, sebagai mana fakta yang terungkap.
Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi (MATA) Banten mendesak Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi PK agar menuntut Gubernur Banten non Aktif Ratu Atut Chosiyah dengan hukuman maksimal.
Partai Golkar tetap akan menunggu hasil penetapan status terdakwa untuk memberhentikan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dari kepengurusan dan kader partai.
Partai Golongan Karya dinilai masih ingin memanfaatkan posisi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sehingga meski yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan ditahan partai Golkar belum bersedia memberhentikannya dari partai.
Pertemuan musyawarah itu sebaiknya dilakukan bila sudah ada sikap definitif dari pemerintah pusat. Artinya secara resmi Presiden sudah melantik Rano Karno sebagai Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut Chosiyah.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan akan terus mendalami kasus-kasus Gubernur Atut seperti pengadaan proyek alat kesehatan dan juga dugaan suap Pemiihan Kepala Daerah Lebak yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Dia menambahkan peran Atut akan diformulasikan di surat perintah penyidikan (Sprindik).
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menjamin tidak ada perlakuan khusus bagi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang menghuni Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Namun yang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini persepsi publik menganggap bahwa Atut adalah politisi partai Golkar. Sama kasusnya ketika kasus korupsi Hambalang, Bogor yang melibatkan Partai Demokrat. Saat itu partai Demokrat mengatakan banyak partai terlibat. Tetapi persepsi publik menangkap bahwa pelaku korupsi di Hambalang itu Demokrat.
Namun bagi pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yudha menampik ada pengalihan isu. Sebab kasus penahanan Atut memiliki dasar hukum. Namun jika ada partai politik yang memanfaatkan situasi ini itu wajar saja.
Menurut Sukatma dirinya belum berkoordinasi dengan kliennya mengenai agenda pemeriksaan tersebut. Sukatma mengatakan jika kliennya saat ini masih dalam kondisi sakit.
