Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan dokter Dewa Ayu Sasiari Prawani, dokter Hendry Simanjuntak, dan dokter Hendy Siagian yang sebelumnya divonis bersalah.
Kemudian Presiden juga tidak segan-segan memberikan grasi kepada gembong narkoba dari Australia, Corby. "Presiden ini kemana. Ini kasus kesehatan, ini menyangkut nyawa manusia lho. Kenapa kasus seperti ini Presiden diam saja," kata Poempida di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (30/11).
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Persatuan Obsetri dan Giniekologi Indonesia (POGI) Nurdadi Saleh membantah bahwa surat tanda tangan tersebut berasal dari pasien dan orang tua yang diwakili oleh sang Ibu. Dia menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan medis khususnya penanganan gawat darurat akan diminta persetujuan dari pihak pasien dan keluarga pasien.
Berdasarkan salinan berkas putusan, perkara itu diputus pada Senin, 20 Mei 2013 oleh Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA., sebagai ketua majelis bersama Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.LLM., dan Dr.H.Muhtar Zamzami, SH.MH., sebagai hakim anggota. Putusannya: menolak permohonan kasasi Yovan, sang pasien.
Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengusulkan ada pengaturan khusus tentang dugaan malpraktek. Pengaturan tersebut menggunakan mekanisme sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Bagaimana pertimbangan majelis hakim kasasi dalam memutus perkara yang sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Manado mereka dibebaskan. Berikut pertimbangan majelis hakim kasasi yang diketuai oleh hakim agung Artidjo Alkostar.
Pengertian asas tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 Ayat (1) dan (2). Tentunya dengan adanya asas diatas, hakim kasasi MA yang memegang perkara dokter Ayu sangat memahaminya.
Masyarakat menurut Bambang juga akan menilai semangat korps para dokter terlalu berlebihan akan menyebabkan hilangnya obyektifitas para hakim agung di MA. Sehingga agar lebih obyektif sebelum mengambil putusan pada tingkatan PK harus meminta pendapat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) terlebih dahulu. Sehingga putusan yang dihasilkan MA diambil berdasarkan etika profesi kedokteran.
.jpg)
