Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Moh Rum, pemeriksaan dilakukan untuk mencari informasi dan alat bukti apakah ada pihak-pihak lain yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.

Kejaksaan Agung kembali menetapkan delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan biaya pengiriman Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di PT. Pos Indonesia tahun 2013.

Dalam kejahatan korporasi ini, tindak kejahatan itu dilakukan dengan bentuk penyuapan (bribery), balas jasa (kick-back), manipulasi, kecurangan, akal-akalan atau pengelakan peraturan hingga pelanggaran kepercayaan. Namun, hal di atas dibungkus rapi dengan kebijakan korporasi sehingga sulit disentuh.

Sejumlah borok korupsi yang terjadi di PT Pos Indonesia kian terkuak. kasus korupsi pengadaan Portable Data Terminal (DPT) Kejaksaan Agung kembali menemukan dugaan korupsi terkait biaya pengiriman Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tahun 2013.

Dari 1725 alat PDT yang dibeli hanya 50 alat yang berfungsi namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak.

Sementara dirutnya menjalani tahanan kota, dua pegawai PT Pos lainnya yakni Senior Vice Presiden Teknologi Informasi PT Pos Indonesia Budhi Setyawan dan Muhajirin tetap menjalani tahanan di Rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba.

Kasubdit Tipikor Kejaksaan Agung Sarjono Turin mengatakan, berkas perkara tiga tersangka sedang masuk tahap pra penuntutan. Dalam waktu tak lama lagi perkaranya akan segera disidangkan.

Tak heran jika Kejaksaan Agung sedikit geram. Karena Budi Setiawan dinilai punya informasi penting siapa otak kasus korupsi ini.

Kejaksaan Agung menyita uang yang diduga hasil korupsi Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp9,4 miliar dari Direktur PT Datindo Infonet Prima Effendy Christina.

Namun sebaliknya, apabila alasan ketidak hadiran itu tidak bisa diterima penyidik akan melakukan kroscek terhadap tersangka.

Kasubdit Tipikor Kejaksaan Agung Sarjono Turin membenarkan penahanan keduanya dalam kasus PDT. Penyidik perlu melakukan penahanan karena alasan subjektif dan objektif.

Tim penyidik Kejaksaan Agung membidik  peran mantan Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana dalam kasus dugaan korupsi proyek portable data terminal (PDT) di PT Pos Indonesia.

Dua tersangka dugaan kasus korupsi proyek portable data terminal (PDT) di PT Pos Indonesia tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung.

Menurutnya dalam jajaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) terdapat dua nama yang sama meski berbeda hurufnya yaitu Budi Setyawan dan Budi Setiawan.

‪Menurut Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Jampidsus Kejagung, Sarjono Turin, pengadaan ini dilakukan tahun anggaran 2013 senilai Rp10,5 miliar.