Erwin menambahan, sebelumnya JPU menuntut masing-masing terdakwa dengan hukum pidana 1 tahun kurangan penjara. Namun karena putusan hakim di bawah tuntutan, Erwin menyatakan pihaknya akan mengajukan banding.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memvonis redaktur tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyosa masing-masing hukuman 8 bulan penjara. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 310 ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal tersebut terkait dengan pencemaran nama baik.
"Para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 310 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp," ujar ketua majelis hakim Sinung Hermawan, saat membacakan putusan itu di PN Jakpus, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).
Selama proses sidang kedua terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Namun dengan telah adanya putusan tersebut keduanya pun harus masuk bui. "Memerintahkan agar para terdakwa ditahan," tambah Hermawan.
Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut keduanya hukuman 1 tahun penjara, karena telah menerbitkan tabloid yang isi materinya menyudutkan atau bahkan bernuansa fitnah kepada presiden yang saat itu masuk menjadi calon presiden. (rm/dtc)
Selain mengorek keterangan Jokowi, penyidik juga masih meminta keterangan saksi ahli yang diperlukan. Sebab perlu kontruksi antara UU Pers dengan penambahan pasal pidana.
Markas Besar Kepolisin pelan-pelan mulai mengungkap siapa otak dibalik pembuatan tabloid Obor Rakyat yang dipersoalkan tim sukses pasangan capres Jokowi-JK karena dinilai mengandung kampanye hitam dan fitnah.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eva Kusuma Sundari mempertanyakan sikap polisi yang hanya mengenakan pasal 18 UU Pers No.40/1999 terhadap Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiono dan redakturnya Darmawan Sepriyosa.
Sementara Obor Rakyat tidak berbadan hukum. Kemudian Pasal 18 disebut tentang sanksi pidana. Dalam hal Obor Rakyat sanksinya hanya berupa denda paling banyak 100 juta.
Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) UU Pers disebutkan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sementara Obor Rakyat tidak berbadan hukum.
Polisi pun kesulitan untuk mengkonstruksikan landasan hukum pada kasus Tabloid Obor Rakyat. Polisi gamang tentukan apakah pemberitaan di media tersebut masuk dalam Undang Undang (UU) Pemilu, UU Pers, atau UU Pidana.
