Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku telah memilih tiga calon investor untuk PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang tengah kesulitan keuangan.
Komisi VI DPR RI mengaku akan mempertimbangkan jika pemerintah mengajukan permintaan penyertaan modal negara (PMN)untuk membayar hak-hak normatif karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).
Bahkan Ruben mengaku sudah memberikan somasi kepada manajemen dan somasi tersebut sudah dikirim pada 10 dan 17 Februari 2014. Namun pihak perusahaan belum ada satu pun yang memberikan jawaban atas somasi tersebut. "Isu-isu hak pegawai sudah disampaikan namun soal Jamsostek mereka (manajemen) tidak ada tanggapan. Mereka juga belum menyatakan kapan bisa bayar," kata Ruben, Jakarta, Selasa (1/4).
Dia menilai jika Merpati harus melakukan penerbangan perintis, hal itu sama saja dengan membunuh Merpati. Dahlan menilai jika izin penerbangan ke Jeddah baru dikeluarkan kalau penerbangan di dalam negeri sudah pulih, hal itu sama saja Kemenhub tidak memberikan izin Merpati untuk terbang ke Jeddah karena perusahaan mendapatkan dana darimana untuk menjalankan penerbangan dalam negeri sedangkan untuk penerbangan ke Jeddah saja biayanya ditanggung lewat kerjasama KSO.
Dugaan penggelembungan pembelian harga pesawat MA-60 terungkap setelah peristiwa kecelakaan pesawat Merpati di Papua pada 7 Mei 2011 dan laporan Federasi Serikat Pekerja BUMN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu, seorang pilot senior yang baru saja menghadap Dahlan Iskan berhasil diwawancarai oleh awak media. Pilot senior yang enggan menyebut namanya menilai saat kondisi Merpati seperti luka yang sedang berdarah, ketika sudah berdarah dan luka tersebut juga terus diperparah.
Kejagung menyakini bahwa perkara korupsi Merpati adalah murni kasus pidana. Hal itu bisa dilihat dari berjalannya proses persidangan kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta.
