Pimpinan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Ilham Syah mengatakan, dengan kondisi saat ini, MEA memang menjadi ancaman bagi pekerja lokal Indonesia.

Pemerintah tengah membahas kriteria dan kualifikasi pekerja asing yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kejahatan lintas negara (transnational crimes) dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan global.

Kesiapan Indonesia menghadapi liberalisasi tenaga kerja ini masih perlu dikaji oleh pemerintah.

peran Indonesia juga diprediksi minim dalam konteks penyerapan pasar domestik terhadap produk negara-negara ASEAN. Hal itu karena produsen Indonesia relatif tidak siap menghadapi sirkulasi produk yang ditawarkan MEA.

Bonaran menganggap hakim tidak melihat fakta-fakta persidangan dalam memberikan putusan vonis empat tahun penjara itu.

Jaksa KPK menuntut Bonaran agar dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Untuk itu menurut Jaksa Irman, seharusnya Bonaran tidak terambisi kekuasaan dan menghalalkan berbagai cara untuk menduduki jabatan sebagai Bupati.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang dengan pidana penjara enam tahun dan denda Rp300 juta rupiah subsider empat bulan kurungan.

Bonaran adalah terdakwa kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Jaksa Pulung terus mencecar mengenai asal muasal uang suap dan kronologi terjadinya pengiriman uang.

Bonaran Situmeang akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah melakukan komunikasi dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Kala itu, ia dihubungi Akil melalui ponsel anggota DPRD Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Seiring bergulirnya desentralisasi, otonomi daerah, serta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), batas-batas negara dinilai sudah semakin menyempit.  Pemerintah pusat daerah harus sudah bisa berperan memperkuat hubungan dan komunikasi yang efektif dengan para duta besar negara sahabat.

Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) meminta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibatalkan. Pasalnya, MEA hanya menjadi momok menakutkan bagi para pekerja perempuan.

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara)  menyatakan tak sepakat dengan rencana pemerintah yang akan menggabungkan bank-bank nasional untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).