Selama kebijakan pidana melulu berorientasi pada hukuman penjara - tanpa diimbangi pemberian sanksi sosial, denda, atau bentuk sanski pidana lain selain kurungan penjara - masalah over-kapasitas bakal terus tetap ada. 

Kementerian Hukum dan HAM menggelar seleksi terbuka untuk menjaring calon pejabatnya antara lain untuk posisi jabatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan.

Pemberian remisi adalah wilayah Menkumham. Namun, KPK tetap berharap agar pemberian remisi tersebut tidak dipermudah. 

Handoyo diangkat sebagai Dirjen Pas setelah terpilih dalam seleksi terbuka menggantikan M. Sueb pada 4 November 2013.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan rotasi beberapa pejabat strukturalnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pergeseran posisi Harkristuti Harkrisnowo yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Kesalahan yang dibuat hakim tersebut jangan dibebankan kepada Kemenkumham dalam hal ini Ditjen Lapas. Karena, setiap lembaga seharusnya sudah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Panitia Seleksi (Pansel) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengubah persyaratan pendidikan bagi calon dari serendah-rendahnya S2 menjadi S1. Pansel juga memperpanjang masa pendaftaran calon hingga 12 September 2013.

Departemen Perindustrian maju selangkah dalam upayanya melestarikan dan mengembangkan produk batik di Indonesia, dengan mendaftarkan corak asli Indonesia itu di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Logo Batikmark "batik Indonesia" mendapat Hak Cipta Nomor 034100.

"Saya yakin saudara akan mampu melaksanakan amanah."

"Meski belum A, masih B, tapi melonjak ke posisi ke-5 dari posisi 26 pada tahun sebelumnya."

Pencapaian prestasi selama 2012 membanggakan. Tapi Menteri Hukum dan HAM menyebutkan beragam kasus di lembaga pemasyarakatan, terutama terkait narkoba, kerap membuat sport jantung. Beragam fakta penyimpangan yang mencuat dan menyedot pemberitaan, harus menjadi bahan evaluasi berkelanjutan.

"Saya sudah melaporkan kinerja lembaga yang saya pimpin ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Koordinator. Akan tetapi hasilnya belum dapat dipublikasikan sekarang."

Ditemukan beberapa telpon gengam (HP) dan barang-barang tajam lainnya seperti pisau, gunting dan silet di beberapa blok sel narapidana tersebut.

Draf awal SOP dan Peraturan Menteri yang memayunginya memberikan kemungkinan peringanan hukuman bagi warga binaan yang menjadi whistle blower.

Kementerian Hukum dan HAM menyempurnakan standar prosedur operasional (SOP) pengeluaran tahanan berdasarkan banyaknya temuan, tak adannya atau terlambatnya surat perpanjangan penahanan, tetapi tahanan tak dikeluarkan.