JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Perindustrian kembangkan pembangunan klaster industri baja di tiga wilayah, yaitu Cilegon Banten, Batulicin Kalimantan Selatan, dan Morowali Sulawesi Tengah. Produksi dari kelompok manufaktur terpadu ini digadang akan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor, serta mewujudkan kemandirian dari impor baja.

Menteri Peridustrian Airlangga Hartarto mengatakan, melalui pendekatan klaster ini, produk yang dihasilkan akan lebih berdaya saing serta memacu adanya inovasi dan peningkatan kualitas produk sesuai permintaan konsumen saat. "Ini, karena sifatnya saling melengkapi," kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (13/1).

Menurutnya industri baja dikategorikan sebagai sektor induk karena produknya merupakan bahan baku utama yang diperlukan bagi kegiatan manufaktur di sektor industri lainnya. Bahkan, baja juga dibutuhkan sebagai komponen penting dalam sektor infrastruktur secara luas yang antara lain meliputi bangunan dan properti, jalan dan jembatan, telekomunikasi, serta ketenagalistrikan.

Oleh karenanya, disebutkan Airlangga,  pemerintah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025 melalui pembangunan klaster industri baja di Cilegon, Banten. "Dengan adanya klaster 10 juta ton yang nilai investasinya mencapai USD4 miliar ini, memberikan multiplier effect melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemenuhan bahan baku industri dalam negeri, dan memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional khususnya Banten," jelas Menperin, seperti dikutip kemenperin.go.id .

Kemenperin menyebutkan bahwa pihaknya telah meminta kepada produsen baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Posco, Nippon Steel dan Osaka Steel agar berkolaborasi merealisasikan peta jalan pengembangan klater baja 10 juta ton tersebut.

Pembangunan klaster ini akan memberikan efek berantai berupa penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 45.000 orang dan tidak langsung sebanyak 375.000 orang. Selain itu juga akan ada pemasukan dari pajak sebesar USD 0,17 miliar dan kontribusi terhadap PDB sebesar 0,38 persen.

PT Krakatau Steel juga sudah bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Sango Corporation dalam pengembangan produk baja wire rod untuk kebutuhan sektor otomotif dengan nilai investasi mencapai USD95 juta di Cilegon.

"Pertumbuhan industri pengguna baja di Indonesia terbilang cukup baik. Contohnya, industri otomotif, yang diproyeksikan pada tahun 2025 akan memproduksi 3 juta unit mobil sehingga membutuhkan sebanyak 1,8 juta ton baja otomotif," ungkap Menperin.

Sementara itu, kebutuhan crude steel (baja kasar) nasional saat ini sudah mencapai 14 juta ton, namun produksi industri baja dalam negeri sebanyak 8 juta ton per tahun. Kendati demikian, capaian produksi 8 juta ton tersebut, menempatkan Indonesia di peringkat keenam di Asia sebagai produsen baja kasar.

Adanya kondisi tersebut semakin memacu Kemenperin peningkatan kapasitas produksi industri baja nasional."Produksi industri baja dalam negeri terus dioptimalkan dan diarahkan pada pengembangan produk khusus bernilai tambah tinggi, misalnya untuk sektor otomotif, perkapalan maupun perkeretaapian. Sehingga kita tidak perlu lagi impor," tandas Airlangga.

Disebutkan Airlangga, selain di Cilegon, Kemenperin juga memiliki program pembangunan kawasan industri berbasis baja di Batulicin, Kalimantan Selatan. Dilokasi seluas 955 hektare ini diproyeksi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 10 ribu orang. Saat ini di lokasi sudah ada industri baja yang beroperasi, yaitu PT Meratus Jaya Iron and Steel dan telah dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan ferry.

Sementara untuk penyiapan sumber daya manusia yang siap kerja di kawasan industri Batulicin, tersebut Kemenperin telah menginisasi pembangunan Politeknik pada tahun ini, sehingga putra-putri daerah dapat berperan lebih aktif dalam membangun industri baja di kawasan tersebut.

Proyek selanjutnya, yakni pembangunan industri berbasis nikel dan baja tahan karat (stainless steel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini memiliki lahan seluas 2.000 hektare, dengan realisasi investasi sepanjang tahun 2015-2017 mencapai Rp80 triliun dan ditargetkan meningkat pada tahun 2019 mencapai Rp105 triliun. Pada periode 2015-2017, kawasan ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 15 ribu orang dan ditargetkan pada 2019 akan membuka kesempatan lebih dari 40 ribu tenaga kerja.

Produksi dari kawasan tersebut, ditargetkan menghasilkan 4 juta ton stainless steel per tahun, dan pabrik baja karbon berkapasitas 4 juta ton per tahun. Jika produksi stainless steel bisa tercapai 4 juta ton per tahun, Indonesia akan menjadi produsen kedua terbesar di dunia atau setara produksi di Eropa.

Untuk meningkatkan daya saing industri baja nasional, Kemenperin telah jalan program strategis, antara lain memfasilitasi kerja sama investor asing dengan mitra dalam negeri, promosi investasi, pendampingan perolehan insentif bagi industri baja, dan perumusan regulasi yang mendukung industri baja.

Selain itu juga  memfasilitasi pembentukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Baja, penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri di proyek-proyek pemerintah maupun swasta, melakukan perbaikan dan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian industri baja nasional agar dapat tumbuh dan berkembang, serta mengusulkan harga gas yang kompetitif untuk industri baja nasional. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Peneliti Peneliti Bidang Kimia Pangan dari Wiratama Institute Stessy Dwijuliandri Gultom mengatakan, potensi ekonomi dari industri makanan di Indonesia mencapai angka fantastis Rp1.500 triliun/tahun. Angka itu diproyeksikan dari pertumbuhan omzet industri makanan di Indonesia hingga semester I-2017, yang mencapai angka Rp1.400 triliun.

"Peluang bisnis dalam industri makanan amatlah menjanjikan. Industri makanan di Indonesia menjadi salah satu industri yang sangat cepat berkembang, nilainya ribuan triliun rupiah per tahun," ujar Stessy, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu (23/9).

Ia menerangkan, pada tahun 2014 saja, nilai produk industri makanan tersebut mencapai Rp1 triliun rupiah, dengan nilai bahan mentah mencapai Rp628,18 triliun. Industri makanan itu didominasi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 1,57 juta usaha, yang memperkerjakan sebanyak 3,77 juta pekerja.

"Penghasilan kotor dari industri ini sebesar Rp180 triliun rupiah per tahunnya. Namun jika dihitung dengan total omzet yang tercipta, mencapai ribuan triliun rupiah per tahunnya," terang Stessy.

Menurut Stessy, perkembangan yang amat pesat dalam industri makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya, pengenalan produk, rasa dan kemasan baru, pertumbuhan kelas menengah, bertumbuhnya toko retail modern dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan.

Kesadaran akan kesehatan ini, lanjut dia, memegang peranan penting dalam perkembangan industri makanan. Bahkan terkadang dapat menentukan daya tahan dan daya saing UMKM, tentang usaha mana yang akan tetap berkembang dan mana yang akan gugur.

Contohnya, kata dia, para pelaku industri besar seperti Unilever, Indofood, Nestle dan lain-lain, meresponsnya dengan memproduksi makanan yang tinggi vitamin, menggunakan bahan yang lebih sehat dan menurunkan kadar gula, kolestrol dan lemak.

"Jika industri besar dapat dengan mudahnya menyesuaikan diri dengan permintaan pasar, bagaimana dengan UMKM? Kecenderungan konsumen untuk membeli produk dengan label ´healthier´ menjadi pedang bermata dua bagi produsen UMKM," ungkap Stessy lagi.

Pasalnya, jelas dia, peningkatan vitamin dan mineral dalam makanan hasil UMKM tidak dapat dilakukan dengan mudah. Karena para pelaku usaha terkadang belum dapat menentukan nilai gizi dari produk tersebut.

Meski demikian, ada cara lain untuk tetap mengikuti trend yaitu dalam hal kualitas produk. Dikarenakan jumlah produksi yang tidak terlalu banyak setiap harinya, maka kesegaran bahan baku dan cepatnya produk sampai ke tangan konsumen untuk dimakan, dapat diperkirakan dengan tepat.

"Walaupun UMKM harus fokus dalam mengikuti trend yang sedang terjadi di masyarakat, hal terpenting dalam menjaga eksistensi dalam industri makanan adalah proses pembungkusan," paparnya.

"Sebab tujuan utama pembungkusan adalah untuk mencegah kontaminasi, kerusakan dan melindungi makanan dari keadaan sekitar yang dapat memengaruhinya, seperti cahaya, oksigen dan kelembaban," tambahnya.

Ia menambahkan, pembungkusan juga melindungi makanan dari paparan mikroorganisme dan mencegah hilangnya rasa atau vitamin. Karena itu hal yang harus diperhatikan dalam proses pembungkusan adalah higienitas.

"Teknologi sangat diperlukan dalam proses ini, seperti sterilisasi menggunakan paparan sinar UV untuk mematikan mikroorganisme. Sterilisasi juga dapat memperpanjang masa berlaku produk. Inilah sebenarnya yang menjadi tantangan bagi UMKM industri makanan," ungkap Stessy.

Selain fokus dalam mengikuti trend yang ada, katanya lagi, UMKM industri makanan juga harus mampu menjaga eksistensi dengan melibatkan teknologi dalam proses pembungkusan. "Karena makanan yang sehat itu bukan hanya dilihat dari gizi yang terkandung di dalamnya, namun jaminan kesegaran dan sterilisasi makanan tersebut," tutupnya. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menilai jangkauan pasar industri keuangan syariah Indonesia sangat kecil. Padahal potensi pasar industri syariah sebagai negara dengan populasi muslim terbesar sangat luas.

Pasar perbankan syariah, menurut Presiden Jokowi, pada tahun 2016 baru mencapai 5,3 persen dari seluruh aset industri perbankan nasional, masih sangat kecil.  Indonesia dinilai masih berada jauh di bawah negara-negara lain, seperti Arab Saudi yang sudah mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, Uni Emirat Arab 19,6 persen.

"Sementara di Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, baru mencapai 5,3 persen, masih kecil sekali," ujar Presiden saat Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7) siang.

Padahal menurut presiden, saat ini jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia, terbanyak di dunia, yaitu 34 Bank Syariah, 58 Operator Takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah atau rumah gadai syariah, dan lebih dari 5.000 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, serta memiliki 23 juta pelanggan.  Sehingga masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, karena pasar Indonesia sangat besar.

"Inilah peluang besar yang harus kita manfaatkan, jangan sampai justru dimanfaatkan negara lain," ungkapnya seperti dikutip setkab.go.id.


Menurut Presiden seharusnya dengan modal kekuatan populasi umat Islam terbesar di dunia, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya Indonesia menjadi terdepan, menjadi pemimpin dan menjadi pusat keuangan syariah dunia.

"Harusnya seperti itu. Dan sudah sepantasnya seperti itu. Tapi ini belum kejadian," tandas Kepala Negara.

Jokowi optimistis, jika industri keuangan syariah betul-betul didorong, diperkuat, dan terus dikembangkan, maka keuangan syariah akan menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan negara.

"Baik pembangunan ekonomi umat, baik itu pembangunan infrastruktur, baik itu untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan jembatan, untuk pembangunan pelabuhan, untuk pembangunan pembangkit listrik, maupun dalam pembiayaan-pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Bisa kita gunakan," tutur Presiden lagi.

Selain itu presiden juga mengungkapkan untuk pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan, dana-dana sosial keagamaan harusnya bisa dimanfaatkan. Seperti hanya dana zakat yang juga potensinya masih sangat besar. Selain itu juga negara juga memiliki tanah wakaf. Indonesia disebut Jokowi memiliki tanah wakaf dengan total luas yang sangat besar yang juga bisa dimanfaatkan.

"Data yang saya dapatkan 4,3 miliar m2. Besar sekali, yang mayoritas belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, karena umumnya memang dijadikan untuk masjid atau pun pemakaman umum,” ungkap Kepala Negara.

Selain itu, wakaf tunai yang terkumpul juga baru sekitar Rp22 miliar. Untuk itu wakaf tunai juga perlu didorong untuk lebih dikembangkan, sehingga hasil-hasil yang diperoleh dari wakaf-wakaf tersebut bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan UMKM, sehingga dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung soal pengelola dana umat kurang yang jumlahnya mencapai lebih Rp80 – 93 triliun. Menurutnya jika dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara.

"Kemarin saya sampaikan, bisa ditaruh di tempat-tempat yang aman, jangan yang berisiko, dana haji itu," papar Presiden.

Presiden mengaku sudah mengintip negara-negara lain dalam pemanfaatan dana haji ini. Pemanfaatannya bisa di sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, yang dinilai aman,  "Jalan tol nggak akan rugi, nggak akan hilang," ujarnya.

Atau diinvestasikan untuk pembangunan pelabuhan, yang akan memberikan keuntungan yang besar sehingga nantinya bisa menurunkan ongkos haji. Bahkan menurut Jokowi, tabungan haji di Malaysia, justru di investasikan di perkebunan, yang sesungguhnya masih beresiko, baik kebakaran atau nggak keluar hasil.

“Tapi kalau jalan tol, pelabuhan, airport,  insya Allah nggak akan ada ruginya. Dan itu sudah saya sampaikan agar nanti dana haji kita berikan peluang untuk dananya ditaruh-taruh yang enak-enak saja, yang berisiko jangan. Karena ini dana umat, hati-hati," ujar Presiden.

Pada kesempatan itu Presiden juga berjanji akan terus mendorong KNKS bisa meluncurkan program-program yang bisa mendorong keuangan syariah, ekonomi syariah. Sehingga bisa meningkatkan angka 5,3 persen meloncat ke angka yang lebih tinggi lagi. (rm)

Kawasan Industri di Rancaekek dikeluhkan karena dinilai telah mencemari lingkungan. Kawasan industri ini juga dituding penghasil limbah cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari pabrik industri tekstil, tenun dan garmen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat, Agung Suryamal, mengakui  kawasan industri di Rancaekek kurang memperhatikan aspek lingkungan. Untuk itu pihaknya mendorong para pelaku industri untuk tetap ram,ah lingkungan dan patuh pada aspek hukum.
 
"Jangan sampai mereka juga terjerat hukum karena tidak memahami undang - undang dan peraturan," kata Agung dalam seminar nasional penataan industri Rancaekek di Hotel Horison Bandung, Rabu (17/5).
 
Menurutnya pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah terpadu telah dirasa mendesak untuk dibangun disetiap kawasan Industri dimanapun. Setiap industri juga harus didorong menguasai manajemen pengelolaan limbah dan mematuhi perundangan - perundangan yang berlaku

Bakal Calon Gubernur Jawa Barat itu mengakui kawasan industri Rancaekek juga banyak disoroti berbagai pihak. Sebab keberadaan telah menimbulkan masalah baru yakni kemacetan.

Menurutnya banjir juga kerap terjadi di jalan Rancaekek yang menimbulkan kemacetan yang parah. Hal itu membutuhkan komitmen semua pihak untuk segera memulihkan kondisi lingkungan disana.
"Kami di Kadin selalu siap menjadi fasilitator antar stakeholder di kawasan itu. Membangun industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bukan hanya sekedar slogan, tapi memang butuh realisasi segera," kata Agung.

Agung menyatakan sudah komunikasi dengan stakeholder  untuk mencari solusi tentang kawasan tersebut.
 
"Akan segera kita hadirkan solusi bersama dengan pemprov dan stakeholder terkait," ujarnya, melalui rilis yang dikirim ke gresnews.com.
 
Menanggapi hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan zona industri di Rancaekek, guna mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat limbah dari aktivitas industri di kawasan tersebut.
 
Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, mengatakan pihaknya tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri provinsi Jawa Barat. Ditargetkan peraturan daerah itu segera selesai dan disahkan pada akhir 2017.
 
"Peraturan ini jadi jawaban penyimpangan itu, yang terjadi karena belum ada peraturan. Kalau terbukti melanggar peraturan ini dan berdampak pada masyarakat luas, bisa diproses hukum," katanya. (rm)
 

Indonesia tidak bisa mengajukan penggunaan ATFM berbasis satelit karena untuk memenuhi persyaratan internasional saja tidak dipenuhi. Sehingga Indonesia tidak mempunyai panggung untuk berbicara di tingkat global dalam konteks Civil Air Safety Regulation.

Temuan tersebut bahwa penerbangan sipil di Indonesia tidak sesuai dengan International Civil Aviation City Regulation.

Perusahaan maskapai lain pun mengeluh karena akan menimbulkan masalah persaingan bisnis yang tidak sehat.

Baleg DPR beraudiensi dengan pemangku kepentingan industri kretek di Kudus. "DPR tidak mungkin menghasilkan produk untuk kepentingan kelompok atau golongan maupun asing," tandas pimpinan rombongan, Dimyati Natakusumah.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar mengatakan, produk industri kreatif Indonesia masih tetap unggul dibanding dengan negara lain. Untuk itu, pemerintah akan terus mengimplementasikan program yang menunjang terjaganya eksistensi produk kreatif.

Menurut Sewoko, keberadaan UU itu memungkinkan adanya benang merah kebijakan antara legislatif, produsen, pengguna, dan pendidik atau tenaga kerja untuk membangun industri alutsista. Rantai kerjasama itu juga memungkinkan terbukanya hubungan vertikal dan horizontal sekaligus.

"Rapat kali ini pun mayoritas anggota Baleg belum menyepakati isi Pasal 27 dan meminta untuk dipertimbangkan ditata lagi supaya menghasilkan produk kebijakan yang bagus," demikian dikatakan Dimyati

Republik Serbia tertarik untuk menggandeng Indonesia mengincar pasar alat utama sistem senjata di kawasan ASEAN yang mencapai US$25 miliar per tahun.

Pemerintah mengalokasikan investasi sebesar Rp7,84 triliun untuk investasi di sektor industri gula hingga 2014 mendatang.

Produksi pada 2012 ditargetkan mencapai 5,34 juta ton, 5,52 juta ton pada 2013, dan 5,7 juta ton pada 2014.