Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan penjualan listrik dari PT Inalum (Persero) ke PT PLN (Persero) tidak akan berdampak kerugian terhadap Inalum.

Pemerintah Indonesia dan pihak Jepang menyepakati menunjuk tim audit independen untuk mengaudit nilai buku yang dimiliki PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Pengamat hukum  menilai Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menghindari pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium  (Inalum) melalui jalur arbitrase internasional  seperti dikehendaki PT Nippon Asahan Aluminiun Co, Ltd (NAA).  

Pemerintah Indonesia mencium gelagat itikat tidak baik dari PT Nippon Asahan Alumunium (NAA) dalam proses pengembalian PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari tangan Jepang.

Sesuai dengan Master Agreement (MA) kerja sama Indonesia dengan NAA berakhir pada 31 Oktober 2013, kemudian diikuti oleh penyerahan aset-aset PT Inalum kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya pihak Indonesia membayar kompensasi sesuai dengan MA.

Karenanya, menurut Said Didu untuk menghindari permasalahan di depan DPR ataupun Pemerintah dapat mengajukan audit atas besaran anggaran yang sudah dikeluarkan. Audit itu dapat dilakukan dua cara. Pertama, audit harga yang dapat diajukan oleh pemerintah atau DPR. Bila yang mengajukan DPR maka bisa meminta konsultan independen internasional atau melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rencana pengambilalihan saham Inalum dari NAA semakin menguat karena kerjasama yang terjalin selama ini merugikan pemerintah Indonesia. Menurut mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo pemerintah menderita kerugian selama 22 tahun sejak proyek kerjasama pengolahan aluminium berlangsung 30 tahun lalu.

Harry menyatakan sejauh ini pandangan seluruh fraksi sebagian besar belum sepakat mengenai jumlah angka yang diajukan oleh pemerintah. Menurutnya, fraksi yang mendukung hanya dari kalangan partai pendukung pemerintah. Meski demikian, fraksi-fraksi dari partai koalisi tidak semuanya mendukung jumlah anggaran yang diajukan oleh pemerintah.

Ferrari mengatakan Komisi VI DPR RI sebenarnya sepakat jika kepemilikan saham mayoritas PT Inalum (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara asal tidak menggandeng pihak swasta. "Ya jangan begitu posisinya dong Pemprov Sumatera Utara pakai gandeng swasta," kata Ferrari.

Pemerintah akhirnya berhasil merebut kepemilikan PT Indonesia Asahan Alumunium/Inalum (Persero) dari perusahaan asal Jepang yaitu Nippon Asahan Alumunium Co.Ltd (NAA). Nantinya PT Inalum (Persero) yang keseluruhan sahamnya dikuasasi pemerintah itu akan dibawah binaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Perwakilan Rakyat, bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyepakati bahwa PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan beralih kepemilikan ke tangan Indonesia sejak 31 Oktober 2013 nanti.