Mereka menolak rencana pemerintah yang membatalkan pengangkatan tenaga honorer Kategori 2 (K2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Para tenaga honorer ini menuntut agar tetap diangkat menjadi PNS.
Bahkan, lanjut Herman, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR, Kementerian PANRB telah melakukan rapat maraton dengan lintas instansi untuk membahas tindak lanjut penanganan pegawai honorer K2.
Para guru honor yang mengabdi 10-20 tahun tersebut menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan para guru honorer yang kebanyakan memperoleh upah hanya Rp200 ribu per bulan.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengeluhkan sejumlah persoalan pendidikan kepada presiden Joko Widodo. Dua hal yang dikeluhkan PGRI yakni masalah pendidikan pendidikan dan persoalan guru.
"Tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi kriteria tidak otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Hal ini karena mereka yang dinyatakan MK masih harus memenuhi persyaratan pemberkasan menjadi CPNS."
