-
Pemerintah Dituntut Konsisten Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Jum'at, 08/09/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah dituntut untuk konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang diproyeksikan mencapai sebesar 5,4 persen dalam RAPBN 2018.
Anggota Komisi XI Misbakhun meminta komitmen pemerintah untuk mencapai target tersebut agar APBN dapat dijalankan secara kredibel.
"Saya yakin angka 5,4 persen dasar pertimbangan yang matang, karena tahun ini adalah tahun keempat pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan target pertumbuhan ekonomi yang demikian, perlu didalami dan penguatan untuk membangun pasar," katanya saat Raker dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9) seperti dikutip dpr.go.id.
Misbakhun menilai ada beberapa cara untuk dapat tumbuh 5,4 persen, salah satunya penerimaan pajak yang kuat. Menurutnya pertumbuhan pajak Indonesia hanya 9,3 persen. Angka itu jauh dari sebelumnya yakni 10 persen sampai 12 persen."Kalau penerimaan pajak tinggi maka pemerintah tak perlu lakukan self blocking dan pemotongan anggaran," kata politisi Partai Golkar ini.
Pemerintah juga diminta untuk membangun keyakinan terhadap pertumbuhan inflasi. "Saya ingin sampaikan kepada pemerintah seperti satgas ketahanan pangan harus dibicarakan dalam rapat pemerintah supaya pasar tidak kontraksi pada hukum. Yang ada bukan upaya persuasif," imbuh Misbakhun.
RAPBN 2018 juga menyisakan persoalan tentang defisit anggaran senilai Rp325 triliun yang nantinya pemerintah berusaha menutupi defisit tersebut dengan mencari utang. Misbakhun juga meminta pemerintah menerapkan strategi dalam menerima imbal balik yang jelas terkait utang agar pengelolaan APBN tidak menyebabkan bangsa Indonesia merugi.
"Selama ini belum pernah kita menunda imbal bayar dan ini jadi kesempatan bagi kita untuk terbitkan surat utang dengan yield yang lebih rendah," pungkas Misbakhun. (mag)Ekonomi Indonesia Pulih Walau Lebih Lambat dari Perkiraan
Kamis, 24/08/2017 14:30 WIBPerlahan namun pasti perekonomian Indonesia mulai pulih dari arus perlambatan ekonomi dunia. Pada 2015 silam, Indonesia sampai menyentuh level terendah dalam satu dekade terakhir, dengan realisasi pertumbuhan ekonomi 4,8%. Tahun berikutnya, ekonomi Indonesia kembali berbalik tumbuh lebih tinggi dengan realisasi 5,02%. Semua pihak kembali ke jalur optimistis dengan meningkatkan proyeksi untuk 2017 dan 2018.
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi 2017 bisa mencapai rentang 5-5,4% dan proyeksi pemerintah 5,2%. Akan tetapi hingga kuartal II-2017, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,01%.
Gubernur BI, Agus Martowardojo, menganggap pemulihan ekonomi Indonesia lebih lambat dari yang diperkirakan. Meskipun pertumbuhannya masih lebih baik dari banyak negara berkembang di dunia. "PDB tumbuh 5,01% pada kuartal kedua 2017, mengindikasikan proses pemulihan yang berlanjut walaupun lebih lambat dari yang diperkirakan," ujar Agus dalam sambutannya saat membuka 11th International Conference, Bulletin of Monetary Economics and Banking 2017 di Gedung BI, Jakarta, Kamis (24/8).
Agus mennjelaskan, Indonesia harus dihadapkan dengan berbagai perubahan di tataran global. Seperti penetrasi ekonomi digital, penurunan pangsa sektor manufaktur, harga bahan bakar yang lebih fleksibel, dan cakupan sistem jaminan sosial yang lebih luas.
Walaupun kondisi pemulihan yang masih berlanjut, akan tetapi ekonomi Indonesia dalam level yang stabil. Inflasi terkendali pada level yang lebih rendah dari perkiraan semula, sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar 4% plus minus 1% tahun 2017. Hingga Juli, inflasi tercatat 2,60% (ytd) atau secara tahunan mencapai 3,88% (yoy).
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus US$ 700 miliar ditopang oleh surplus transaksi modal dan keuangan sebesar US$ 5,9 miliar melebihi defisit neraca transaksi berjalan sebesar US$ 5 miliar (1,96% PDB). Cadangan devisa bahkan sempat menembus level tertinggi, yaitu US$ 127,7 miliar.
"Cadangan devisa pada Juli 2017 mencapai rekor baru sebesar US$ 127,76 miliar sejak Agustus 2011, dan kecukupannya meningkat sejak kuartal keempat 2013 sampai 8,7 bulan impor dan pembayaran utang negara," kata Agus. Di samping itu nilai tukar juga stabil pada level Rp 13.300/US$. (dtc/mfb)Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen, Menkeu Bilang Realistis
Kamis, 17/08/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dinilai Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai target yang realistis untuk kondisi sekarang. Angka 5,4% ini memang sudah dikoreksi dari target sebelumnya yaitu sebesar 6%.
"Gini ya pertumbuhan ekonomi kan 5,4% itu adalah limit poin yang selama ini dikhususkan oleh dewan antaranya 5,2%-5,6%. (target) 5,4% itu menurut saya cukup optimis tapi tidak terlalu ambisius," kata Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (16/8).
Dia mengungkapkan, cukup optimisnya pertumbuhan ekonomi di level 5,4% lantaran sesuai dengan komponen yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi selama ini. "Karena di satu sisi kalo kita lihat faktor dalam negerinya, pertumbuhan yang berasal dari konsumsi akan masih diasumsikan sekitar 5,0%-5,1%. Kita harap 5,4% itu lebih dikontribusikan oleh investasi yang tumbuhnya di atas 6%. mungkin sekitar 6,4%, dan ekspor yang bisa mulai tumbuh semester ini nampaknya sudah cukup menjanjikan," tambah dia.
Sehingga, kata mantan direktur pelaksana bank dunia ini memastikan bahwa momentum kondisi perekonomian masih harus tetap dijaga, terutama sektor investasi. "Dengan pertumbuhan ini kita tidak me-relay, atau tidak mengandalkan pada APBN. Makanya defisitnya bisa turun tapi growth-nya lebih tinggi gitu, jadi bukannya kebalikan seperti yang dikatakan pengamat," tukas dia.
Dalam pidato kenegaraan menyangkut RUU APBN Presiden Joko Widodo mengatakan, target pertumbuhan 5,4% adalah pertumbuhan ekonomi yang optimis. "Pada 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menajdi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional," ujar Jokowi, seperti dikutip dpr.go.id.
Jokowi menyebut, peningkatan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi jadi kunci pemerataan ekonomi. Penghembangan daerah perbatasan juga jadi prioritas pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional. Pemberdayaan daerah perbatasan ini diharapakan mampu mengembangkan perekonomiannya sendiri sekaligus perekonomian nasional.
Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu, Presiden juga bicara soal inflasi yang diperkirakan terjaga pada 3,5 persen. ini perlku dukungan perbaikan kapasitas produksi nasional, stabilitas harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan Rp13.500 per dolar Amerika Serikat. Baik pemerintah, BI, dan OJK telah membangun upaya penguatan di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan pada 2018 diperkirakan 5,3 persen. asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$48 per barel. Volume minyak dan gas bumi yang siap jual selama 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.
"Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi di tahun 2018," kata Jokowi. Sedangkan strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dengan fokus keadilan sosial.
Yang menarik pula dalam pidato Presiden ini adalah tentang belanja negara 2018 yang direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun. Belanja ini diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (mag)Membedah Postur APBN 2018
Rabu, 16/08/2017 17:00 WIBNamun jika dilihat dari pembangunan infrastruktur sudah lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. David menilai target yang ingin dicapai pemerintah untuk 2018 lebih realistis dan bisa lebih kuat untuk dicapai.
Jokowi Klaim Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Ketiga Tertinggi
Selasa, 08/08/2017 17:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim Indonesia berada diurutan ke tiga sebagai negara dengan pertumbunan ekonomi terbaik diantara negara-negara besar G-20. Menurutnya Indonesia hanya kalah dari Tiongkok (RRC) dan India dari sisi pertumbunan ekonomi.
"Korea Selatan, Meksiko, Jerman, Uni Eropa, Amerika, Arab Saudi, Jepang semuanya di bawah kita jauh. Ini yang sering kita tidak menyadari dan tidak mensyukuri," kata Presiden saat membuka Pasanggiri Nasional serta Kejuaraan Nasional Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD 2017, di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (8/8).
Untuk itu ia mengajak semua pihak mensyukuri pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurutnya disaat pertumbuhan ekonomi dunia sekarang ini yang sangat melambat dan tidak baik, Indonesia masih pada posisi di atas 5 (lima) besar.
"Baru kemarin diumumkan lagi untuk kuartal kedua 2017, Alhamdulillah pertumbunan ekopnomi berada pada posisi di atas 5,yaitu 5,01 persen. Ini patut kita syukuri," ujarnya seperti dikutip setkab.go.id.
Menurutnya kondisi inflasi juga sama. Jika dulu inflasi mencapai 8-9, Saat ini menurut presiden, sudah bisa ditekan, 2015 pada 3,35, 2016 Alhamdulillah 3,02, artinya pengendalian harga ini bisa dlakukan dengan baik.
Diungkapkan Jokowi, saat ini pemerintah memang baru fokus untuk menyelesaikan infrastruktur. Sebab ia menilai hal itu merypakan hal yang basic, hal yang sangat mendasar, dalam rangka persaingan dengan negara-negara lain.
Ia mengungkapkan pemerintah telah merapikan infrastruktur dikawasan perbatasan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar kendati belum selesai tapi akan terus dikerjakan hingga segera selesai. Jalan tol luar jawa juga mulai dibangun, jalur kereta api di luar Jawa juga mulai dibangun, airport di pulau-pulau terpencil juga bisa segera diselesaikan dalam 3 tahun ini.
"Dengan ini apa yang akan kita peroleh? Akan terjadi mobilitas barang dan mobilitas orang yang nantinya bisa menurunkan harga-harga bahan pokok di seluruh tanah air," terang Presiden.
Diakuinya saat ini memang belum semua proyek infrastruktur selesai, sehingga belum bisa dirasakan masyarakat. Tetapi kalau ini semuanya tersambungkan, dan insha Allah sesuai dengan target yang dikerjakan, Jokowi meyakini harga-harga diseluruh tanah air ini akan terkendali dan pada posisi yang bisa bersaing dengan negara-negara lain.
Setelah infrastruktur selesai menurutnya, pemerintah akan mulai masuk ke pembangunan sumber daya manusia.
"Karena kalau airport, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api ini selesai, kemudian sumber daya manusianya tidak disiapkan, karakter anak-anak kita tidak disiapkan, etos kerja anak-anak tidak mulai dilatih, baik di pondok pesantren, baik di diniyah, baik di sekolah-sekolah SD-SMP-SMA/SMK, di universitas tidak disiapkan secara baik, percuma yang fisik-fisik tadi," tuturnya.
Sebab sumber daya alam tanpa didukung oleh kekuatan sumber daya manusia yang baik, yang mempunyai karakter yang kuat, menurutnya, justru sumber daya alam yang ada hanya akan menjadikan kita malas, manja dan tidak memiliki etos kerja yang baik.
"Inilah yang harus kita siapkan karena tanpa itu negara ini tidak akan menjadi sebuah negara yang kuat," kata Presiden.
Untuk itu presiden meminta pengajaran di SMA dan SMK tidak rutinitas dan monoton. Ia mencontohkan, di SMK sudah bertahun tahun jurusnannya selalu jurusan bangunan, jurusan mesin, jurusan listrik, padahal dunia sudah berubah begitu cepatnya.
"Mengapa tidak berganti jurusan megatronika, mengapa tidak jurusan logistik, mengapa tidak jurusan retail, mengapa tidak jurusan animasi, mengapa tidak jurusan e-sport. Di dampingi oleh karakter-karakter yang baik, jurusan-jurusan ini akan menjadi kekuatan negara kita," ungkap Presiden.
Demikian juga dengan Fakultas yang ada. Presiden mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Ristek Dikti, kepada rektor, agar jangan juga terpaku pada jurusan-jurusan ekonomi, hukum, sospol. Kenapa kita tidak membangun jurusan-jurusan yang dibutuhkan sekarang ini, misalnya jurusan human resources development, pengembangan sumber daya manusia.
Dalam kesempatan itu presiden mengaku senang bahwa basic karakter ini sudah diisi oleh pondok pesantren-pondok pesantren, utamanya Pondok Pesantren LDII. Sebab, Ilmu tanpa iman dan takwa juga percuma, tidak ada artinya. (rm)BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2017 Capai 5,01
Senin, 07/08/2017 18:36 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2017 tumbuh sebesar 5,01 persen, dibanding triwulan II tahun 2016 (YoY).
Menurut BPS pertumbuhan itu didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pengadaan Listrik Gas, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial wajib yang turun masing-masing sebesar 2,53 persen dan dan 0,03 persen.
BPS mencatat pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 10,88 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,63 persen, dan Transportasi Pergudangan sebesar 8,37 persen.
"Dibandingkan dengan triwulan I tahun 2017 (Q-to-Q), ekonomi Indonesia tumbuh 4 persen," ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, di Kantor BPS, Jakarta, Senin (7/8) pagi.
Menurutnya, faktor musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mewarnai pertumbuhan ekonomi, dimana terjadi panen raya beberapa komoditas Tanaman Perkebunan, seperti kopi dan tebu.
Selain itu, Suhariyanto mengatakan, hari raya Idul Fitri turut mendorong pertumbuhan beberapa lapangan usaha seperti: Transportasi-Pergudangan, Informasi-Komunikasi, dan Jasa lainnya.
BPS mencatat dari sisi pengeluaran juga terjadi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2017 dibandingkan triwulan II tahun 2016. "Peningkatan terjadi pada hampir semua komponen, kecuali komponen konsumsi Pengeluaran Pemerintah (PK-P)," ujar Suhariyanto, seperti dikutip setkab.go.id.
Menurut Suhariyanto, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 8,49 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,35 persen, dan komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,95 persen.
Diungkapkan Suhariyanto, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan II-2017 secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) sebesar 58,65 persen. Kondisi itu diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,69 persen, Pulau Kalimantan 8,15 persen, Pulau Sulawesi 6,12 persen, dan sisanya 5,39 persen di pulau-pulau lainnya. (rm)Kebijakan Keliru dan Hambatan Pemerataan Ekonomi
Rabu, 12/07/2017 17:15 WIBKebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah dalam menciptakan ekonomi yang merata sudah ada, namun tidak berjalan dengan konsisten.
DPR Nilai Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Gagal
Sabtu, 08/07/2017 13:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono menilai paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo gagal. Hal itu tercerin dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 yang tidak menjelaskan realisasi 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan Jokowi sejak tahun 2015.
"Saya sangat menyayangkan karena laporan pertanggung jawaban yang berupa pokok-pokok RUU pertanggungjawaban APBN Menko Perekonomian tidak menyampaikan kepada kita tentang realisasi 14 paket kebijakan yang sudah diluncurkan Pak Jokowi di Oktober 2015," ujar Bambang, seperti dikutip dpr.go.id, Jumat (7/7).
Seharusnya, kata dia, masyarakat patut mendapatkan hal terkait informasi tentang perkembangan realisasi dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Bambang Haryo menilai sejak paket ekonomi itu diluncurkan tidak terlihat adanya perkembangan pembangunan yang berarti, sehingga program tersebut sulit untuk dikatakan berhasil. Hal itu menurutnya patut disampaikan dalam RUU Pertanggjawaban APBN 2016, karena masyarakat perlu mendapat informasi mengenai perkembangan program pemerintah.
"Ada 14 paket kebijakan yang disampaikan Jokowi pada waktu itu, dengan berlakunya kebijakan itu, maka seharusnya akan bertumbuh ekonomi kita, namun setelah satu tahun paket ekonomi itu meluncur pertumbuhan ekonomi kita bukannya naik tapi malah turun," tuturnya.
Menurut Politisi Gerindra ini, dengan adanya paket kebijakan tersebut paling tidak terjadi pertumbuhan ekonomi dan didalam paket kebijakan itu ada juga pertumbuhan daya saing industri dengan memberikan satu kebijakan, kemudahan-kemudahan dari sisi hukum dan perizinan. "Tetapi, ternyata pertumbuhan industri kita bukannya malah naik di 2015, tetapi turun. Dari 6,1 persen malah turun menjadi 5,7 persen. Bahkan di 2017, itu pertumbuhan industri di bawah 5 persen, hanya 4,9 atau 4,8 persen," tegas Bambang.
"Pertumbuhan ekonomi kita di kwartal yang pertama ini cenderung dibawah dari 5 persen. Ini kenapa kok tidak dilaporkan oleh Menko Perekonomian sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap 14 paket kebijakan ekonomi ini," sambungnya.
Dia menegaskan, sudah semestinya ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat paket kebijakan ekonomi hanya dipandang bagus secara teoritis namun tidak secara implementasi. "Jadi yang saya sangat sayangkan adalah sosialisasi sudah oke, implementasi nol, hasilnya tidak dievaluasi. Ini yang sangat saya sayangkan, kenapa tidak dijabarkan di Rapat Sidang Paripurna kemarin. Ini yang sangat saya kritisi kepada pemerintah, ini bukti bahwa pemerintah tidak ada transparansi kepada publik tentang kebijakannya," jelasnya.
Di sisa masa jabatan Presiden Jokowi ini, Bambang Haryo mendesak, agar pemerintah mampu merealisasikan janji-janjinya yang diungkapkan pada masa kampanye lalu. Ia juga mendorong kepada pemerintah untuk bertindak transparan terhadap program yang dijalankan sehingga masyarakat bisa mengetahui capaian-capaian yang telah dilakukan.
"Ini bukan saya sebagai oposisi, tetapi saya ingin mendudukkan pemerintah agar transparansi kepada publik dan ada satu ketegasan untuk menjalankan apa yang menjadi visi dan misinya sendiri. Jadi, ini visinya bagus, tetapi realisasinya tidak bagus karena tidak ada ketegasan dari pemerintah pusat," pungkas Bambang. (mag)Menakar Angka Wajar Pertumbuhan Ekonomi
Sabtu, 20/05/2017 11:00 WIBAtas penetapan target itu, anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai, penetapan angka pertumbuhan sebesar 6,1 persen terlalu ambisius.
Hitung Ulang KEK Sorong
Rabu, 15/06/2016 11:00 WIBKawasan Ekonomi Khusus Sorong di Papua Barat yang sudah menjadi wacana bertahun-tahun akhirnya terealisasikan. Meski begitu, agaknya pemerintah masih terhambat masalah anggaran sehingga harus membuka peluang investasi dari pihak swasta untuk mewujudkannya.
Optimisme ADB Atas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Kamis, 31/03/2016 13:00 WIBAsian Development Bank (ADB) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami peningkatan menjadi 5,2 persen tahun ini.
Mencari Jurus Memangkas Ketertinggalan Infrastruktur
Kamis, 11/02/2016 10:00 WIBPemerintah mengakui infrastruktur Indonesia sudah sejak lama tertinggal dengan negara-negara di ASEAN.
Paket Ekonomi IX Genjot Infrastruktur Listrik
Kamis, 28/01/2016 14:00 WIBPemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid IX. Paket Kebijakan ini difokuskan pada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Pelajaran dari Kebijakan Fiskal 2015
Minggu, 17/01/2016 21:00 WIBJika target yang over optimistic kembali dipatok di tahun 2016 tanpa dibarengi upaya luar biasa dalam meningkatkan penerimaan, maka pertumbuhan ekonomi 2016 yang diprediksi lebih tinggi dari tahun ini berpotensi tertahan.
Pemerintah Berburu Investor dan Utang
Senin, 07/12/2015 13:01 WIBBesarnya utang tersebut untuk menambal defisit anggaran yang kian lebat. Tingginya kebutuhan pinjaman dikarenakan adanya defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.