JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Kawasan Ekonomi Khusus Sorong di Papua Barat yang sudah menjadi wacana bertahun-tahun akhirnya terealisasikan. Meski begitu, agaknya pemerintah masih terhambat masalah anggaran sehingga harus membuka peluang investasi dari pihak swasta untuk mewujudkannya.

Presiden Joko Widodo menyatakan, kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi perlu dipersiapkan di tanah Papua agar bisa mendukung mobilisasi barang-barang yang diproduksi di tanah Papua saat tol laut nantinya selesai dibangun. "Jadi industri dari dan ke Papua terisi penuh barang yang diproduksi di Papua," kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6).

Dalam rapat terbatas tersebut, presiden meminta pembangunan tak hanya di bidang infrastruktur saja, melainkan harus terkoneksi dengan kawasan ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi di tanah Papua dan Papua Barat. "Tak hanya memperkuat konektivitas seperti membangun jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, tapi kita juga harus menciptakan kawasan-kawasan industri," kata Jokowi.

Untuk itu ia meminta agar tol laut benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan pusat-pusat produksi yang ada di tanah Papua. Presiden juga meminta jajarannya memastikan kesiapan lokasi, zonasi, dan lahan. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan apakah saat ini wilayah tersebut benar-benar sudah layak untuk disiapkan menjadi sebuah KEK.

"Tolong juga dihitung, dikalkulasi, apakah KEK ini sudah sangat diperlukan di tanah Papua karena ini menyangkut ada tidaknya bahan baku di sana," tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung kebutuhan pasokan listrik untuk diperaiapkan secara baik guna pertumbuhan industri di Papua. Sebab, listrik merupakan modal utama untuk menunjang kelangsungan KEK sehingga harus disiapkan dan dikalkulasi.

Presiden Jokowi juga meminta agar masalah kelembagaan yang tumpang tindih tidak menjadi penghambat pengembangan KEK. "Jangan berseberangan dengan kewenangan yang sudah dimiliki pemerintah daerah. Pengalaman mengurus Batam menjadi evaluasi kita bersama," tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan upaya percepatan Papua menjadi KEK ini merupakan titik balik pemerintah yang mulai menyadari terjadi perbedaan pembangunan antara kawasan timur dan barat Indonesia. Program ini bertujuan untuk sedikit demi sedikit mengurangi perbedaan teraebut. Nantinya program pembangunan di Papua akan dipusatkan pada kelautan.  

"Utamanya menciptakan tol laut agar ada jalur reguler kapal yang berkunjung ke Indonesia Timur, Papua, agar harga kebutuhan pokok bisa lebih murah dibanding sebelum tol laut ada," kata Ramli di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6).

Setelah tol laut rampung, pemerintah akan membangkitkan perokonomian dengan membangun Sorong sebagai pusat industri Papua.  Menurutnya, ide ini sudah beredar selama delapan tahun namun baru dapat terealisasikan pada Desember tahun lalu. "Dan tadi diputuskan bahwa ini akan dilaksanakan," kata Rizal.

Untuk mempermudah pembangunan karena tak bisa seluruhnya bersumber dari APBN, Rizal pun membukan kran investasi kepada pihak swasta. Bahkan, pemerintah akan memberikan insentif fiskal pada kontribusi investasi tersebut, terlebih kepada yang memanfaatkan pengolahan industri.

Ke depannya, industri pengolahan/agroindusti, dan pertanian di Papua tak lagi mengedepankan ekspor kayu dan bahan mentah. Namun sebagai pusat logistik, Papua diharap dapat menyokong kegiatan pertambangan di daerah sekitar. Sorong nantinya akan dibuat sebagai pusat pengolahan dan pusat perekonomian baru di Indonesia Timur.

Dalam hal ini ia meminta Pemda Papua turut bekerja sama menyediakan lahan sebagai modal dasar. "Terakhir, presiden juga telah memutuskan untuk segera memulai industri perikanan," katanya.

USULAN KEK BARU - Terkait pembangunan KEK Sorong, Rizal Ramli mengatakan, pemerintah pusat dan daerah akan menyediakan berbagai fasilitas demi mewujudkannya. Pemerintah daerah akan menyediakan lahan dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas infrastruktur dasar dari kawasan tersebut. "Pemerintah pusat akan membantu membangun infrastruktur dasar, apa itu jalan, air minum, listrik dan sebagainya," terangnya.

Sementara pemerintah pusat juga menyiapkan insentif fiskal agar mendorong swasta terlibat dalam pengembangan kawasan. Rizal mengatakan, industri yang dibangun nantinya bersifat pengolahan. "Apa industrinya? Industri agroindustri. Jangan ekspor (kayu) log lagi, tapi diproses lah. Industri pertanian dan diolah supaya yang diekspor itu bukan bahan mentah, tapi bahan setengah jadi atau barang jadi," jelas Rizal.

Dengan demikian, Sorong juga bisa menjadi pusat kawasan logistik. Terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor pertambangan, perikanan dan lainnya.

"Tadi sudah diputuskan oleh presiden dan presiden tegas ini harus segera mulai dilaksanakan. Tugas kantor kami, memfasilitasi agar proses ini bisa berlangsung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua," pungkasnya.

Selain menetapkan Sorong sebagai KEK, dalam rapat terbatas itu, pemerintah juga mengusulkan tiga daerah lain untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ketiga daerah itu adalah Lhokseumawe (Aceh), Tanjung Kelayang (Belitung), dan Merauke (Papua). Bersama dengan Sorong, pemerintah masih membahas kesiapan keempat daerah tersebut untuk dijadikan KEK.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, keempat daerah ini diusulkan dengan alasan dan tujuan yang berbeda-beda. "Misalnya Tanjung Kelayang untuk KEK pariwisata, Sorong sebagai KEK pariwisata dan logistik pendukung Raja Ampat. Yang mengusulkan Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya untuk Sorong dan perusahaan di Tanjung Kelayang," papar Franky.

Tetapi dari empat calon KEK itu, baru Tanjung Kelayang yang dinilai sudah siap untuk menjadi KEK. Infrastruktur dasar dan rencana pembangunan di Tanjung Kelayang sudah cukup baik. "Yang sudah lebih siap itu Tanjung Kelayang, dari sisi infrastruktur, listrik, rencana pembangunan sudah sejalan," ujar Franky.

Ada pun, 3 calon KEK lain masih belum memenuhi beberapa hal, terutama infrastruktur dan lahan. Sorong misalnya, ada masalah rencana pembangunan pelabuhan. "Belum siap karena masih ada beberapa hal yang mesti kita konfirmasi. Sorong itu ada 2 pelabuhan yang sedang diusulkan, apakah akan ada 2 pelabuhan besar dalam jarak berdekatan di sana?," tuturnya.

Sementara Merauke masih harus dikonfirmasi status lahannya. Lhokseumawe juga masih harus ditinjau lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi KEK atau tidak. "Untuk Merauke, dicek bagaimana status tanahnya. Pemdanya akan diundang. Kemudian Lhokseumawe, ada beberapa informasi yang harus diperdalam," pungkas Franky. (dtc)

BACA JUGA:
Tags