Kendati merupakan program pemerintah, namun belum semua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, M Krishna Syarif menyebut setidaknya ada sekitar 10 BUMN yang masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Bahkan menurut Krishna, sepuluh BUMN yang belum terdaftar itu merupakan perusahaan-perusahaan besar. Namun ia mengaku enggan membeberkan perusahaan-perusahaan BUMN yang belum menjadi angggota BPJS Ketenagakerjaan.
"Jumlahnya masih cukup besar. Lebih dari 10 perusahaan," ungkap Krishna pada acara sosialisasi Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan di area Car Free Day, Jakarta Pusat, Minggu (14/05).
Krishna menduga, penolakan sejumlah BUMN untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, disebabkan saat ini perusahaan -perusahaan itu telah lebih dulu terdaftar sebagai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di masing-masing asuransi swasta.
Menurutnya saat ini pihaknya dalam proses memberikan keyakinan sesuai ketentuan Undang Undang, agar program DPLK-nya bisa menyesuaikan diri. Sebab pada dasarnya manfaatnya harus melalui Dinas Ketenagakerjaan dan top up nya bisa melalui DPLK.
Menyikapi masalah ini, Krishna telah meminta bantuan Kementerian BUMN untuk menghimbau agar seluruh perusahaan BUMN dapat seluruhnya terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Makanya kami mengharapkan dukungan support dari menteri BUMN untuk perhatikan BUMN yang belum tertib dan belum mengikuti program-program BPJS," ujarnya.
Krishna mengatakan, bahwa keikutsertaan BUMN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan ketentuan yang telah dilandasi Undang Undang. Oleh karena itu seluruh BUMN memiliki keharusan mengikuti program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Seperti program jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pensiun. (dtc/rm)
Indra juga meminta kepada seluruh masyarakat agar mendorong pemerintah agar terus menerapkan probabilitas BPJS agar dapat digunakan di seluruh Indonesia dan tidak berhenti di saat mudik lebaran.
BPJS Kesehatan berupaya secara bertahap meningkatkan jumlah kerjasama rumah sakit untuk memenuhi target rasio rumah sakit. Yakni peserta mendekati perbandingan satu fasilitas kesehatan berbanding 50 ribu peserta.
BPJS Kesehatan jadi salah satu badan usaha asuransi terbesar, dengan perlindungan asuransi kesehatan yang mencakup jumlah penyakit terbanyak dari pembayaran premi asuransi yang murah.
Ia menegaskan, MUI hanya mendorong agar umat memiliki pandangan terhadap pandangan hidup halal. Sebab masalah kehalalan diutarakannya ada yang menyangkut proses dan substansi.
Rekomendasi tersebut jelas ditujukan pada pemerintah, sehingga, BPJS sebagai badan pelaksana akan mengikuti apapun rekomendasi yang diusulkan pemerintah.
Peraturan No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinilai luput menyasar penyandang disabilitas. Aturan PBI itu selama ini ternyata hanya menyasar golongan miskin sebagai pihak yang berhak menerima bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan dari pemerintah.
Desakan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Hari Tua (JHT) menyusul terdapatnya klausul yang memberatkan peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kini merembet kepada tiga Peraturan Pemerintah lainnya. Seperti aturan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (PP), dan Jaminan Pensiun (JP).
Namun meski telah diresmikan pemberlakuannya, masih ada sejumlah persoalan. Diantaranya terkait aturan pendukung yang belum kelar disusun hingga BPJS dioperasionalkan. Aturan terkait penentuan besaran dana iuran pensiun yang hingga saat ini belum ditetapkan.
