PT Adhi Karya dalam melakukan penghapusan aset negara milik PT Adhi Karya disinyalir melakukan kongkalikong dengan Hiu Kok Ming.

BPK menemukan masalah signifikan dalam manajemen aset negara. Ternyata, terdapat permasalahan administrasi/pencatatan dan bukti hak yang sah atas aset yang dikuasai negara. 

Data terkait pengelolaan aset negara yang dibuka oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membuka kotak pandora buruknya pengelolaan aset negara.

Para pemegang hak yang namanya tertera dalam sertifikat HGB kemudian menjual sebidang tanah tersebut kepada AH dengan harga Rp15 juta per meter jika ditotal kurang lebih Rp38 miliar. 

Atas perbuatannya, lanjut Arminsyah, negara dirugikan sekitar Rp 13 miliar. Untuk mempercepat pemberkasan kedua tersangka telah dilakukan penahanan oleh penyidik.

Setiap orang yang memiliki kekayaan yang tidak wajar di luar penghasilannya, maka dia harus menjelaskan asal-usul kekayaannya. Kalau tidak dapat menjelaskan muasal kekayaannya maka dia tidak dipenjara, tapi hartanya dirampas negara.

Bambang mengatakan agar pengelolaan aset-aset yang menganggur dapat optimal, pemerintah mengajukan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Management Aset.

Edi mencontohkan salah satu kasus tanah PT KAI yang diambil oleh swasta yaitu kasus sengketa tanah di Medan. Tanah milik perusahaan berlokasi di sekitar stasiun kereta api Medan Sumatera Utara dengan luasan tanah 7,3 hektar. Menurutnya lahan tersebut diklaim oleh PT Agra Citra Kharisma dan hingga saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA). 

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Basri menduga, banyak aset negara yang terlantar karena penguasa terdahulu tidak terlalu peduli dengan hak atas kepemilikan aset negara. Akibatnya, banyak aset negara yang tidak memiliki bukti legal kepemilikan.

"Demikian pula Mahakam, pemerintah juga bisa mengikutsertakan Total lagi, namun hanya sebagai pemilik PI (participating interest) atau hak partisipasi minoritas. Operator dan mayoritas PI tetap harus perusahaan nasional."

Adalah propaganda asing yang menjebak cara pikir masyarakat bahwa kemampuan perusahaan nasional tidak mumpuni.

Anggota Komisi III DPR RI Herman Hery berpendapat untuk mengatasai persoalan mantan dan pejabat negara aktif yang enggan mengembalikan aset negara sebenarnya tidak harus melalui regulasi baru. Aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan dan KPK, menurut Herman, sudah memiliki kewenangan penuh untuk mengeksekusi.