JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kebakaran hutan di wilayah Sumatera yang berdampak pada memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut kembali terulang. Siklus tahunan yang rutin terjadi itu seperti tak bisa diantisipasi. Pemerintah dan stakeholder terkait selalu terlambat bertindak dan sepertinya tak memiliki sistem tanggap darurat setiap kasus itu  terjadi.

Bahkan kasus pembakaran lahan dan kabut asap itu sempat memicu kritik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia sepertinya  jengah dengan langkah yang diambil pemerintah, sebab di masa kepemimpinannya ia telah merasa meletakkan rambu-rambu penanganan kasus serupa. Namun begitu kasus kabut asap itu terjadi, pemerintah saat ini seperti gagap menanganinya. Langkah pemerintah juga sepertinya lamban, karena setelah beberapa hari kasus tersebut dikeluhkan masyarakat baru ada reaksi pemerintah secara nasional.

Padahal di masa Presiden Susilo, ia sangat keras menuntut para pembantunya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sikap keras mantan presiden  yang akrab disapa SBY ini dipicu atas kritik sejumlah kepala negara tetangga yang merasa terganggu dengan kiriman asap dari pulau Sumatera tersebut.  

Untuk peristiwa kabut asap ini SBY juga telah melakukan meninjau langsung ke lokasi kebakaran. Di era kepemimpinan baru, Presiden Joko Widodo juga melakukan hal yang sama yaitu meninjau langsung salah satu lokasi yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dalam akun twitter resminya, Presiden juga meminta semua pihak bergerak untuk menanggulangi masalah ini. Jokowi, juga memang telah berkoordinasi dengan beberapa pihak mulai dari aparat penegak hukum, hingga kementerian dan instansi terkait.

Mereka yang turut diajak berdiskusi pada Sabtu kemarin adalah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri ESDM Sudirman Said, serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Menteri LHK Siti Nurbaya diketahui sedang bertugas keluar negeri.

"Pagi ini saya meninjau langsung penanganan kebakaran hutan di Banyuasin, Sumsel. Semua harus bergerak -Jkw," tulis Jokowi dalam cuitan melalui akun twitternya @jokowi, Minggu (6/9).

PRESIDEN MINTA PERUSAHAAN PEMBAKAR HUTAN DITINDAK - Dari kunjungan ke lokasi itu Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga untuk lebih ketat melakukan pengawasan.

"Saya ingatkan kepada seluruh kementerian lembaga, TNI/Polri dan semua yang terkait, yang terbaik adalah preventif," kata Jokowi di Dusun Garonggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Minggu (6/9).

Ia juga meminta pengawasan itu sudah dilakukan sejak bulan April. Sejak bulan itu pihak terkait harus sudah menggerakkan orang untuk mengawasi, mengontrol potensi kebakaran. "Jangan sudah kebakaran luas, ini menjadi sulit," imbuhnya.

Ia mengatakan saat ini sudah terjadi penurunan titik api yang semula 321 kini menjadi 129. Jika sebelumnya kawasan yang terbakar seluas 8.000 ha, kini berkurang 1.000 ha. Namun menurutnya hal itu tetaplah mengganggu.

"Saya tidak ingin lagi bicara masalah penyebabnya apa, solusinya apa. Semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan," tegasnya.

Presiden juga meminta semua aparat terkait segera menyelesaikan pemadaman api. Selanjutnya dilakukan pengusutan terkait kebakaran hutan tersebut apakah itu karena kelalaian ataukah karena kesengajaan.

Selain itu Jokowi juga memerintahkan Kapolri agar menindak secara tegas perusahaan yang melanggar peraturan. Sebab perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitarnya. "Sudah saya perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan yang tidak mematuhi. Karena mereka juga harus bertanggung jawab terhadap hak yang sudah kita berikan kepada mereka," urainya.

KASUS KEBAKARAN DISELIDIKI POLISI - Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Polisi Agus Rianto mengakui masih terus melakukan  pengembangan. Dari 46 kasus yang diselidiki Polri, kebakaran terjadi di beberapa wilayah Sumatera. "Memang kasus tersebut termasuk yang ditangani dan sampai saat ini masih dalam proses," tutur Agus kepada gresnews.com.

Namun, saat ditanya di mana lokasi lain yang juga diselidiki Polri. Agus mengaku belum bisa menjelaskan."Saya masih nunggu info lengkapnya," terang jenderal bintang satu ini.

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengaku akan serius menangani kabut asap yang merupakan imbas kebakaran hutan,  khususnya di Pulau Sumatera. Ia menerangkan saat ini ada puluhan kasus yang sedang diselidiki terkait kebakaran ini.

Selain penindakan, Badrodin mengatakan akan melakukan tindakan preventif atau pencegahan agar perkara ini tidak terulang kembali. Salah satunya meningkatkan patroli yang dilakukan kepolisian di kawasan hutan yang berpotensi muncul titik api.

Jenderal bintang empat ini mengaku ada oknum korporasi yang disidik dalam perkara kebakaran hutan ini. Untuk itu, polisi akan melakukan pengawasan agar modus-modus yang sama tidak para korporasi lain.

Namun  Badrodin enggan menyebutkan nama-nama korporasi yang dimaksud. "Ada banyak modus, sekarang para mafia mau menerima lahan itu kalau sudah lengkap dan clear. Kan enggak bisa,  kena juga perusahaan bila modus-modus itu dilakukan, nah modusnya itu harus dihilangkan," tutur Badrodin.

EFEK BURUK KABUT ASAP - Sementara itu, perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat untuk wilayah Riau saja kabut asap sudah terjadi dalam 18 tahun terakhir. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut harus menanggung dampak buruk dari kebakaran hutan yang terjadi.

"Dampak jangka pendeknya gangguan kesehatan, penerbangan, dan lainnya," terang Boy Evan.

Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan dalam rilisnya mengatakan, kebakaran ini diakibatkan terjadinya ketimpangan penguasaan lahan antara rakyat dengan korporasi. Baik itu pengusaha hutan tanaman Industri, maupun perkebunan kelapa sawit.

Beragam bencana juga lahir dari praktik buruk tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) ini. Pembukaan hutan besar-besaran, pengeringan lahan gambut, praktik kotor pembakaran berakibat bencana ekologis atau asap yang terus berlangsung dari tahun ke tahun.

Dalam jangka waktu 18 tahun ini, kebakaran ini mengakibatkan rusaknya kesehatan dan melumpuhkan aktivitas pendidikan, dan ekonomi. Namun ternyata, hal ini tidak menjadi pembelajaran bagi pemerintah sehingga kebakaran hutan terus terulang.

"Para pengusaha menikmati keuntungan dari kegiatan pengrusakan hutan, sedangkan rakyat dibiarkan lumpuh tak berdaya menghirup udara kotor," terang Riko.

Ia berharap Presiden Joko Widodo menepati janjinya untuk menuntaskan kebakaran hutan yang sudah menahun ini. Salah satunya dengan meninjau kembali izin perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan.

"Sudah saatnya negara hadir sebagaimana janji Presiden Joko Widodo untuk meninjau izin pengalihan fungsi hutan menjadi areal budidaya monokultur," pungkas Riko. (dtc)

BACA JUGA:
Tags