JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ribuan pulau terbentang dari barat hingga ke timur Indonesia, dengan garis pantai 95.181 km, menjadikannya sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Predikat sebagai negara maritim pun sudah lama melekat kepada Indonesia sehingga tak heran negeri ini memiliki sumber daya alam di darat maupun lautan dengan nilai ekonomis sangat besar.

Sayangnya, potensi maritim Indonesia hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya potensi lahan konservasi yakni wilayah terumbu karang. Terumbu karang yang merupakan tempat ikan bertelur, berkembang biak dan mencari makan. Pemerintah pun kini mulai melirik potensi tersebut sebagai aset komoditas unggulan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad mengatakan, luas lahan terumbu karang yang dimiliki Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 juta hektare (ha). Menurutnya, besarnya lahan terumbu karang itu menjadi komoditas strategis Indonesia ke depan.

"Pemerintah ingin membangun kawasan konservasi karena berpotensi meningkatkan jumlah penerimaan negara," kata Sudirman saat ditemui gresnews.com di Graha Marinir, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

Sudirman menyebut, sektor konservasi laut sangat menjanjikan apabila dikelola dan dilestarikan secara berkelanjutan. Ia menyebut, dalam satu tahun saja, potensi penerimaan negara kurang lebih bisa mencapai Rp 57 triliun dari 500 km2 kawasan konservasi. Adapun, beberapa titik konservasi yang dianggap potensial seperti destinasi wisata Raja Ampat, Wakatobi, Bunaken, Laut Sawu dan perairan Anambas.

Untuk perencanaan saat ini, kata Sudirman, KKP sudah mempunyai target konservasi laut terdiri dari 141 kawasan konservasi yang sebagian besar akan ditanami terumbu karang. Namun, Ia menggarisbawahi, konservasi laut yang kini tengah dijalankan pemerintah bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomi. Di balik itu, konservasi juga merupakan keharusan dan tanggung jawab Indonesia sebagai negara maritim.

Ia menjelaskan, dalam Konvensi Rio+20 yang berlangsung di Rio De Janeiro, Brazil pada 2012, Indonesia yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah sepakat memperkuat komitmen pelestarian pesisir dan kawasan konservasi laut. Dalam konvensi tersebut, setiap negara pantai diminta mengejar target 10 persen untuk sektor konservasi.

Indonesia sejauh ini, lanjut Sudirman, telah berhasil mencapai 16,5 juta ha konservasi kawasan laut. Hasil ini, masih perlu ditingkatkan sebab target tahun 2020, Indonesia mengkonservasi hingga 20 juta Ha. "Masih ada waktu empat tahun ke depan untuk mengejar target 20 juta ha," ujar Sudirman.

POTENSI KONSERVASI - Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan KKP Agus Dermawan menyebut, perlu pengelolaan efektif dalam memberdayakan sektor konservasi laut nasional. Baik untuk perlindungan habitat ikan, pelestarian biota laut (terumbu karang, rumput laut) hingga menggairahkan sektor pariwisata.

Ia menyebut, hampir dipastikan hasil tata kelola dan perlindungan kawasan konservasi akan membawa keuntungan luar biasa. Pertama, Agus menyebut, hasil pelestarian kawasan pesisir akan mendorong spill over atau tingkat ketersediaan ikan nasional.

"Misalnya, di Philipina dan Australia, per kilo meter lokasi kawasan konservasi dapat menyumbang 8 sampai 20 ton ikan. Bila kita mampu melindungi sekian juta hektar, maka akan menambah jutaan stok ikan dalam beragam jenis," kata Agus saat ditemui gresnews.com di Jakarta, Kamis (6/8).

Kedua, selain menjaga ketersediaan ikan, Agus menilai, kawasan konservasi juga memberikan  peluang strategis bagi pertumbuhan sektor pariwisata. Kualitas terumbu karang yang bagus ditambah sterilisasi daerah pesisir, ditenggarai bakal menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. "Orang tertarik ke laut karena kualitas terumbu karang yang bagus dan itu ada di kawasan konservasi," lanjut Agus.

Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hingga akhir tahun 2012 dari 51.000 km2 terumbu karang yang ada di Indonesia, yang kondisinya masih baik tinggal 30 persen. Padahal Indonesia memiliki 18 persen total luas terumbu karang dunia. Rusaknya terumbu karang ini ditengarai akibat semakin tingginya kompetisi antar pengguna sumber daya perikanan untuk menguras hasil laut dengan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan maksimal.

KENDALA KONSERVASI - Namun, Agus meyakini, target konservasi yang kini dicapai masih minim. Ia menyebut, upaya perlindungan kawasan konservasi Indonesia baru rampung sekitar 22 persen dari 30 persen luas ecosystem essential.

Artinya, dari luas total terumbu karang nasional sebesar 2,5 juta ha, kini baru mencapai 22 persennya. "Masih kurang untuk mendukung skema perikanan berkelanjutan," katanya.

Penyebabnya, kata Agus, terdapat sejumlah kawasan konservasi yang kini masih dalam kondisi rusak parah. Misalnya, pencemaran lingkungan dan pembuangan sampah di perairan Manado, Sulawesi Utara serta indikasi lain yaitu aktivitas destructive fishing seperti pengeboman di selat Makassar.

Selain itu, terkait upaya memperluas lahan konservasi dalam jangka waktu empat tahun kedepan, KKP masih dihadapkan pada kendala sumber daya manusia (SDM). Minimnya ketersediaan tenaga pemerintah, mendorong KKP aktif membina kompetensi pengawasan berbasis masyarakat.

"Kapal kami sedikit dan SDM minim. Laut Indonesia sangat luas, jumlah petugas pengawas saat ini masih sangat kurang," kata Agus.

Untuk itu, pada kesempatan sebelumnya, KKP telah menjaring sekitar 2 ribu kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang telah tersebar di 15 kabupaten/kota dan 8 propinsi. Hal ini ditenggarai sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kontrol pengawasan di pulau-pulau terpencil.

Selain keterlibatan masyarakat, garda terdepan militer yang juga diminta bekerjasama adalah Marinir. Alasannya, kehadiran Marinir dapat membantu pemerintah dalam menjangkau wilayah terluar Indonesia sekaligus menempatkan petugas pengawas.

BANTUAN PENGAWASAN - Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksmana TNI Ade Supandi menyambut baik program konservasi laut yang diinisiasi pemerintah melalui KKP. "Marinir akan bekerjasama memelihara kawasan konservasi laut nasional," ujar Ade.

Menurutnya, segenap elemen bangsa harus berperan melindungi lingkungan laut dari berbagai ancaman kerusakan sekaligus memelihara kondisi geografis NKRI. Memelihara lingkungan apalagi menanam trumbu karang, kata Ade, membutuhkan tata kelola yang baik. Sebab, Ia menilai penanaman terumbu karang 3 sampai 8 meter merupakan tantangan tersendiri. Untuk itu, Ade mengatakan perlunya kerjasama dalam mengejar target yang telah ditentukan.

Saat dimintai keterangan soal pendanaan, Ade enggan membeberkan besaran nominal secara pasti. Namun, Ia memprediksi, sesuai kondisi dan upaya peningkatan produktivitas wilayah konservasi saat ini, jumlah dana yang dibutuhkan berkisar Rp 20 miliar.

Komandan Korps Marinir. Brigjen TNI (Mar) Buyung Lalana menyatakan bersedia mendukung program konservasi pemerintah. Ia menyebut, saat ini sudah ada tenaga marinir di 257 titik wilayah yang akan dijadikan target penanaman 1 juta terumbu karang. Diantaranya, pesisir Aceh, Belawan, Padang Pariaman, teluk Lampung, Banten, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, pesisir Gresik, Situbondo, Taman Nasional Baluran, Ambon, Sorong hingga Merauke. "Targetnya, 1 juta penanaman terumbu karang," singkatnya.

BACA JUGA:
Tags