Indonesia berkomitmen menerapkan konsep pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Indonesia juga mengajak negara lain untuk menjaga bersama kekayaan alam di laut karena tidak ada negara yang bisa mengelola lautnya sendirian.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi panelis dalam pertemuan tingkat tinggi tentang kelautan di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Indonesia menyebut sektor kelautan memiliki potensi Blue Economy atau Blue Growth yang sangat penting dalam proses pembangunan.

"Perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan yang berkelanjutan akan memastikan penghidupan yang berkelanjutan untuk masyarakat dan juga kesejahteraan mereka," kata JK dalam pidatonya di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (20/9).

Pertemuan tingkat tinggi ini bertemakan ´The Oceans - A Wealth of Opportunities´. Selain Wapres JK, hadir Juga panelis lainnya seperti Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, Presiden Chilie Michelle Bachelet, Presiden Palau Tommy Remengesau, Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama, dan Perdana Menteri Portugal António Costa.

JK mengajak negara-negara lainnya untuk memajukan Blue Economy dalam proses pembangunan. Hal ini karena kegiatan ekonomi laut menghasilkan pendapatan, dan juga JK mengingatkan bahwa konservasi dan perlindungan ekosistem laut sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

"Terakhir, lautan membentuk karakteristik sosial budaya pesisir yang unik di masyarakat," ucapnya.

JK menegaskan bahwa pengembangan konsep maritim di Indonesia merupakan aspek kunci dalam agenda pembangunan Indonesia. Dilanjutkannya, konsep blue economy ini telah dintegrasikan ke dalam kebijakan maritim Indonesia sejak 2017.

"Indonesia percaya bahwa pengelolaan sumber daya laut seharusnya dilakukan berkelanjutan," terangnya.

JK mengatakan salah satu masalah yang dihadapi dunia saat ini soal pencemaran laut. Indonesia pun berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik hingga 2025. Selain itu, kejahatan illegal fishing masuk dalam kategori kejahatan terorganisir transnasional.

"Tidak ada negara yang bisa menangani masalah kelautan sendirian. Kemitraan dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan sangat penting," ujarnya.

"Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, laut tidak hanya tentang pembangunan ekonomi, tapi juga kelangsungan hidup," sambungnya. (dtc/mfb)

BACA JUGA:
Tags