JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintahan saat ini di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar serius menyelamatkan lingkungan hidup dari kepentingan bisnis. Hal ini guna mencapai keadilan dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga akses kebutuhan dasar serta hak hidup seluruh warga negara.

"Kebijakan Jokowi harus pro terhadap penyelamatan lingkungan hidup," kata Direktur Walhi Abetnego Tarigan dihubungi Gresnews.com, Minggu (7/6).

Menurut Abetnego, pemerintahan Jokowi saat ini harus lebih memperkuat komitmen menjaga lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana, aturan serupa juga dimuat dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati.

Dalam salah satu poin pertimbangan, UU Nomor 5 Tahun 1994 tersebut menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi yang pada gilirannya akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia.

Selain itu, Abetnego meminta agar pemerintahan sekarang segera meminimalisir alih fungsi lahan apalagi memuat kepentingan golongan dan mengkapling dalam luas lahan yang cukup besar. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Alih fungsi lahan untuk alasan tertentu seperti di daerah harus ditekan pemerintah," tegas Abetnego.

Selain seperangkat hukum diatas, pada dasarnya semua perlindungan tersebut berpulang pada amanat dasar UUD 1945 Pasal 33  Ayat (4) yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sementara, dalam pidato peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Bogor Jumat (5/6) lalu, Presiden Jokowi berjanji akan menindak pelaku kejahatan lingkungan. Tak segan, Jokowi pun meminta pihak penegak hukum untuk memberikan ancaman berupa ganjaran kepada para pelanggar.

"Komitmen penyelamatan lingkungan harus diikuti langkah tegas dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan lingkungan hidup," tegas Jokowi.

Dari pidato Jokowi, banyak problematika ekologis yang diungkit diantaranya di sektor pertambangan, kehutanan, dan kelautan. Menurut Jokowi, sektor dimaksud kini membutuhkan pengawasan dan perhatian khusus agar tidak tersandung masalah eksploitasi. Selain itu, Jokowi pun mengingatkan pentingnya pemantauan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran, baik air, udara, lahan maupun lainnya.

BACA JUGA:
Tags