JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sehari setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengakui kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono, jajaran pengurus partai versi Munas Ancol ini mulai melakukan manuver politik eksternal. Langkah pertama Agung dengan menemui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh di di kantor DPP NasDem Jl Gondangdia, Jakpus, Rabu (11/3), untuk membangun komunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Agung menjelaskan kunjungan itu sekaligus memperkenalkan diri sebagai pengurus partai berlambang pohon beringin yang telah sah dan diakui Kemenkumham. Selain itu, langkah Agung juga sebagai pernyataan keluar dari bagian Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung dengan partai pemerintah.

Kepada Paloh, Agung menyatakan Golkar di bawah kepemimpinannya menjadi partai pendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun ia menolak dukungan politik partainya itu disertai syarat mendapat jatah di pemerintahan.

"Tidak ada syarat harus mendapat tempat di pemerintahan. Kami tulus sebagai kontribusi kami di parlemen," tutur Agung, Rabu (11/3).

Di hari yang sama, Agung menegaskan sudah keluar dari KMP dan bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintah. Ia dan pengurus Golkar lainnya sudah menemui parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).  Diantaranya ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputuri;  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan; Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto.

Selanjutnya, kata dia, partainya juga akan mendatangi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Dengan silaturahim ini kami hidupkan suasana politik yang kondusif," kata Agung di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni 11A, SlipiN Jakarta Barat, Rabu (11/3).

Menanggapi hal itu, Paloh mengatakan bergabung tidaknya Golkar ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan pilihan keputusan politik Agung. Meski demikian, Paloh mengucapkan selamat kepada Agung atas pengesahan kepengurusan dari Kemenkum dan HAM. Paloh berharap, dengan posisi Golkar saat ini sebagai pendukung pemerintah, stabilitas politik nasional dapat lebih kokoh.

"Ingin bergabung dengan KIH atau berdiri sendiri merupakan pilihan yang sama-sama bagus. Tentu saja stabilitas politik akan lebih kokoh, lebih kuat," kata Paloh.

Sementara Ketua Umum DPP Partai Golkar Versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical), menyatakan keputusan Kemenkumham menerima dan mengesahkan kepengurusan Golkar Versi Munas Ancol, sebagai tindakan keliru yang mencederai rasa keadilan dan demokrasi. Tindakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly itu dianggapnya merupakan tindakan politik, bukan tindakan hukum.

Alasan Ical, masih ada upaya hukum yang diambil kubu Munas Bali pasca Mahkamah Partai Golkar menyatakan mengakui hasil Munas Bali, yakni upaya hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Harapannya dengan upaya hukum ini, keputusan Kemenkumham bisa diluruskan oleh Pengendalian Negeri Jakarta Barat.

Putusan Kemenkumham tersebut, lanjut Ical, akan ia bawa  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. "Saya mengetahui putusan tersebut, tapi bukan mengakui," kata Ical usai menghadiri Rapat Konsultasi Nasional Pengurus Harian Terbatas DPP Partai GOLKAR yang dihadiri Ketua DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Puri Agung Hotel Sahid Jaya Jakarta, Jalan Gatot Subrorto, Selasa (10/3).

Seperti diketahui, salah satu ketidaksepakatan kubu Agung dan kubu Ical adalah saat islah untuk mengakhiri perseteruan keduanya adalah soal keberadaan Golkar di KMP. Kubu Agung menginginkan keluar dari KMP yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP. Sementara kubu Agung menginginkan mendukung KIH atau pendukung pemerintah yang terdiri dari PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Sementara Partai Demokrat berada di luar KMP maupun KMP dengan 61 kursi DPR. Belakangan PPP dibawah kubu ketua umumnya, Romahurmuziy sudah lebih dahulu menyatakan keluar dari KMP dan bergabung ke KIH.

BACA JUGA:
Tags